BANJARMASIN - Di depan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, puluhan mahasiswa menggelar mimbar bebas.
Aksi pada Sabtu (26/6) sore di Jalan Ahmad Yani km 4,5 itu merupakan protes atas tindakan kekerasan oknum polisi terhadap massa #SaveKPK jilid II.
Berpakaian serba hitam, mahasiswa memegang poster-poster bergambar pendemo yang menjadi korban kekerasan.
Dalam orasinya, mahasiswa mengecam perilaku main pentung tersebut. Sembari menuntut agar para oknum ditindak tegas oleh institusinya.
Wakil Presiden Mahasiswa UIN Antasari, Arbani mengatakan, aparat seakan tak belajar dari masa lalu.
Mengingat ini bukan kericuhan pertama antara mahasiswa dan polisi. Kerap dikecam, ternyata masih berulang.
"Menjadi catatan buruk. Harus segera diperbaiki di internal kepolisian Kalsel," tegas Arbani.
Ditegaskannya, unjuk rasa adalah saluran aspirasi. Jadi polisi wajib melindungi, bukan menggebuki. "Karena polisi bukan preman yang digaji untuk memukuli rakyat," cecarnya.
Kamis (24/6) lalu, mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demo di Jalan Lambung Mangkurat, dekat DPRD Kalsel.
Mahasiswa yang hendak menduduki gedung parlemen, diadang barikade. Berawal dari aksi dorong, terjadi bentrokan.
Banyak mahasiswa yang pingsan dan terluka. Beberapa polisi juga dilaporkan terinjak dan cedera.
Arbani menimpakan beban keributan itu kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. Politikus Partai Golkar itu enggan menemui massa. Terlalu lama menunggu, massa kehilangan kesabaran.
"Dia penyebab bentrokan itu. Andaikan Ketua DPRD Kalsel mau bekerja sama, tak mungkin kami memaksa ingin masuk," sesalnya.
Dia juga menyayangkan ada beberapa oknum aparat yang bertindak berlebihan.
"Akhirnya, ada yang bertindak represif. Bukan hanya mahasiswa yang menjadi korban. Bahkan ada polisi yang kena pukul temannya sendiri," tutupnya.
Ketika malam tiba, seusai mimbar bebas, mahasiswa bersama-sam amenyalakan lilin.
Koordinator aksi, Fahrianor menyebut lilin itu simbol. Tanda berduka cita atas matinya nurani kepolisian yang menunjukkan sikap brutal terhadap pendemo.
Lilin juga sebagai tanda bahwa api gerakan di Kalsel masih menyala. Dan masih ada harapan perubahan bagi negeri yang dirundung banyak permasalahan.
Seperti hukum yang tumpul ke atas, resesi ekonomi, kriminalisasi aktivis, dan krisis integritas pemimpin. "Termasuk yang memainkan amanah jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan," kata Fahrianor.
Aksi itu merupakan pembelaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kian dilemahkan. Dimulai sejak revisi Undang-Undang KPK dan skandal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemberhentian 51 pegawai KPK.
Mahasiswa Banua kemudian menulis petisi, meminta Presiden Joko Widodo memecat pimpinan lembaga antirasuah tersebut, Firli Bahuri. Dalam dua kali aksi, mahasiswa meminta DPRD Kalsel bersikap lebih tegas. (war/fud/ema)