BANJARBARU - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Banjarbaru kini sudah memasuki tahap kedua hingga 9 Agustus nanti. Di tahap pertama, Pemko Banjarbaru ternyata harus mengeluarkan anggaran Rp2,2 miliar. Anggaran ini hanya untuk Satpol PP, Dinas Sosial dan BPBD Banjarbaru.
Rinciannya ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, Jainuddin, Satpol PP Banjarbaru mengusulkan anggaran untuk penegakan aturan dan sosialisasi sebesar Rp216 juta, lalu Dinsos untuk bantuan sosial sebesar Rp200 juta dan BPBD sebesar Rp1,8 miliar.
"Total Rp2,2 miliar ini untuk tahap 1. Sudah dirapatkan dan diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), namun belum dicairkan," terangnya.
Pencairan ini kata Jainuddin tergantung dari SKDP yang mengusulkan. Yang mana sejauh ini katanya belum ada dinas-dinas ini yang meminta pencairan. Sebab pihaknya masih menunggu RKB (Rancangan Kebutuhan Belanja) dari dinas pengusul.
"Pada dasarnya anggarannya sudah siap, ini bersumber dari APBD kita melalui pos anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga). Jika mereka ingin mencairkan dan sudah sesuai persyaratan, maka kita cairkan," tambahnya.
Lantas bagaimana dengan PPKM jilid 2? Jainuddin menjawab sampai sekarang pihaknya belum menerima usulan baru. Jainuddin memperkirakan jika dinas-dinas ini masih fokus pada kegiatan sesuai pagu anggaran yang ada.
"Mereka sudah menjalankan kegiatannya, soal anggarannya kapan dicairkan tergantung mereka," pungkasnya. (rvn/bin/ema)