Antara Januari sampai September, tercatat 3.360 kasus HIV/AIDS di Kalsel. Banjarmasin menjadi penyumbang terbanyak.
****
BANJARMASIN - Data itu dirilis Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kalsel di Dinas Kesehatan Banjarmasin, (27/12). Rinciannya, 1.816 penderita HIV dan 1.544 penderita AIDS. Dibandingkan tahun 2020 lalu, terjadi kenaikan 405 kasus. Tahun itu total tercatat 2.955 kasus.
Sekretaris KPA Kalsel, Mursalin menjelaskan, mayoritas penularan masih dipicu hubungan seks. Persentasenya mencapai 95 persen.
Mirisnya, didominasi usia produktif. Kisaran usia 20 sampai 30 tahun. Mursalin pun menyarankan, jika pemko ingin bertindak, maka faktor hubungan seks itulah yang harus diperhatikan.
"HIV mesti ditemukan sedini mungkin. Karena gejalanya baru dirasakan atau muncul setelah tiga empat tahun tertular. Jadi harus cepat ditemukan dan diobati," ujarnya.
"Jangan sampai perjalanan penyakitnya sudah jauh, baru ketahuan. Sudah timbul gejala, macam-macam penyakit muncul, kan terlambat," tambahnya.
Dia meminta pemda serius dalam menangani virus mematikan ini. Lebih-lebih, cakupan tes HIV di Kalsel masih rendah.
Ditanya mengapa, dia menyebut, kebanyakan merasa malu untuk menjalani tes. "Harus diberikan pengertian, apabila merasa berisiko, sebaiknya langsung tes," jawabnya.
Jangan-jangan, data yang ada diperoleh dari warga yang sukarela mengetes diri. Mursalin membantahnya. Menurutnya, banyak pula kasus-kasus yang merupakan hasil pelacakan. "Kami jemput bola. Seperti ke lapas dan tempat hiburan malam," tukasnya.
Dalih lainnya, KPA tak ingin melanggar HAM. "Kalau warga tak mau dites, kami tak bisa memaksa," lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berjanji akan kembali mengaktifkan KPA tingkat kota. Rupanya, komisi ini sudah lama mati suri. Tepatnya sejak 2017 lalu.
"Tahun 2022, kami sudah komitmen, bakal ada dukungan anggaran. Memang ini tugas yang berat," ujarnya. Diakuinya, Banjarmasin berkontribusi 40 persen terhadap total kasus di Kalsel.
"Selama ini kasus HIV seolah tertutupi pandemi COVID-19," keluhnya. "Dua tahun ini berjibaku menangani corona. Kasus penyakit menular lainnya seharusnya juga diperhatikan. HIV harus segera ditangani," lanjutnya.
Soal penyebab, Ibnu menyebut keluarga sebagai kuncinya. Anak-anak tak boleh kehilangan figur orang tua. Hingga mudah terbawa pergaulan bebas ketika beranjak dewasa. "Saya kira yang paling penting adalah pencegahan. Edukasi bisa melalui tokoh masyarakat dan pemuda. Isi kampanyenya bahwa HIV/AIDS bukan aib," tutupnya.
Senada dengan Kepala Dinkes Banjarmasin, Machli Riyadi. Disebutkannya, ada anggaran Rp100 juta untuk mengatasi penyakit menular, di luar COVID-19. "Ditambah Rp80 juta untuk menangani HIV," sebutnya. Soal layanan kesehatan, dia menyatakan ada tiga rumah sakit dan enam puskesmas yang bisa membantu pengidap HIV/AIDS.
Dia menjanjikan, tahun depan, semua puskesmas bisa melayani pengidap HIV/AIDS. Sekurang-kurangnya melayani konsultasi kesehatan. "Sebelumnya pelatihan SDM-nya dulu. Kemudian pengadaan obat-obatannya," tutupnya.
Masih Ada Diskriminasi
PANDEMI sedikit banyak turut mempengaruhi penambahan kasus HIV/AIDS di Banua.
Ketua Komunitas Peduli HIV/AIDS Kalsel, Siti Jubaidah mengatakan, di tengah pandemi, pengidap atau tidak, menjadi enggan mendatangi fasilitas layanan kesehatan. "Sampai ada yang putus berobat karena takut ke rumah sakit akibat penyebaran covid," ungkapnya, (27/12).
Selebihnya, masih masalah lama. Penderita cenderung tertutup. Edukasi pun menjadi tak mudah. Saat ini, masih banyak yang menstigma penderita HIV/AIDS. Diskriminasi masih terjadi. "Macam-macam, sampai ada yang dijauhi," sebutnya.
Repotnya, terkadang saat masyarakat sudah menerima, malah si penderita yang menstigma dirinya sendiri. Namun, Jubaidah mengaku sedikit bisa bernapas. Lantaran pemko sudah menyatakan komitmen untuk menangani HIV/AIDS.
"Alhamdulillah, setelah beberapa kali audiensi dan advokasi, akhirnya direspons," serunya. "Sebelumnya kami sempat kesulitan. Bahkan terabaikan," ungkapnya. Contoh pengabaian adalah pembiaran KPA hingga mati suri. "Tahun 2018 terakhir berkegiatan. Kolaps, lantaran tak ada dukungan dana dari pemerintah. Tapi, syukurlah kini ada," ungkapnya.
Dengan anggaran yang tak sampai seratus juta, Jubaidah yakin, sosialisasi dan deteksi dini bisa digencarkan. "Semua menyadari, fenomena HIV/AIDS seperti gunung es. Terlihat kecil di atas permukaan, tapi di bawahnya sangat besar," pungkasnya. (war/fud)
Editor : izak-Indra Zakaria