Ratusan pekerja yang terkena PHK, harus bersaing dengan puluhan ribu pengangguran.
*******
BANJARMASIN – Maulana (35) menghadapi kenyataan pahit sejak kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 lalu. Sebelumnya, ia bekerja sebagai housekeeping di sebuah hotel berbintang di Banjarmasin. Namun pandemi menghantam industri perhotelan dengan keras.
Hotel tempat Maulana bekerja mengalami krisis. Dirinya dan puluhan rekan hanya bisa bekerja lima hari dalam sebulan. Gaji yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja itu jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan kedua anaknya. "Kami sempat mogok kerja karena kondisi ini," ujar Maulana, mengingat masa sulit itu.
Kasus ini bahkan berlanjut ke pengadilan. Namun, hingga kini belum ada titik terang. Hotel hanya mampu menawarkan tali asih setara satu bulan gaji, tapi Maulana menolaknya. Sengketa ini masih menggantung tanpa kejelasan.
Untuk bertahan hidup, Maulana kini mengandalkan pekerjaan serabutan. "Kalau ada kerjaan, ya dikerjakan. Tapi sampai sekarang belum ada pekerjaan tetap," katanya kepada Radar Banjarmasin, Selasa (6/5). Puluhan surat lamaran telah ia kirimkan ke berbagai tempat, namun hingga kini belum ada panggilan.
Pengangguran Terbuka 6,5 Persen
Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin mencatat ada sekitar 500 lebih pekerja dari sektor formal di kota ini yang mengalami PHK sejak tahun 2023, 2024, hingga April 2025.
Mayoritas adalah pekerja di bidang jasa, termasuk perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan logistik.
Selain itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banjarmasin tahun 2024 mencapai 6,56% dengan jumlah pengangguran sebanyak 21 ribu orang dan penduduk yang bekerja sekitar 300 ribu orang.
Angka-angka tersebut menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah kota dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Kepala Diskopumker Banjarmasin, Muhammad Isa Ansari mengakui pemerintah tidak memiliki hak intervensi untuk mempekerjakan kembali pekerja yang terdampak PHK.
Namun, pihaknya mengadakan berbagai program pelatihan keterampilan dan pemagangan. "Kalau mereka mau mendaftar di pelatihan, bisa diikutkan," ujarnya, Senin (5/5). Pada tahun 2025, program pelatihan ini mencakup berbagai keahlian praktis seperti las rumah tangga, tata boga, produksi kerupuk, pengolahan hasil pertanian, hingga digital marketing. Sekitar 400 hingga 500 orang mengikuti pelatihan ini setiap tahunnya. Peserta cukup membawa KTP Banjarmasin dan memenuhi syarat usia produktif.
Selain itu, pemerintah juga rutin mengadakan job fair, penyuluhan karier di sekolah-sekolah, dan bursa kerja online untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
"Kami berupaya membuka akses dan peluang kerja sebanyak mungkin," imbuh Isa.
Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Menurut Hidayatullah Muttaqin, ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), banyaknya pekerja yang mengalami PHK menjadi indikator tekanan berat yang dialami perekonomian Banjarmasin.
"Perkembangan ini memang mengindikasikan adanya tekanan terhadap perekonomian kita. Kita perlu mewaspadai kondisi perekonomian tahun 2025 ini," ujar Hidayatullah, kemarin (6/5).
Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banjarmasin pada 2024 mencapai 6,56% atau setara dengan 21 ribu orang dari total 300 ribu penduduk yang bekerja.
Angka ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Selatan, diikuti Tanah Bumbu (6,37%) dan Kotabaru (6,05%). Meski demikian, Hidayatullah mencatat penurunan angka TPT di Banjarmasin sejak 2022 yang mencapai 6,96% dibanding 8,47% pada 2021.
"Angka TPT di wilayah perkotaan memang cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten yang lebih dominan pedesaan," jelasnya. Sebaliknya, tingkat setengah pengangguran di daerah pedesaan justru lebih besar dibandingkan perkotaan.
Hidayatullah menyoroti bahwa 64% penduduk Banjarmasin bekerja di sektor formal. Hal ini berbeda dengan daerah pedesaan yang lebih banyak mengandalkan sektor informal.
Namun, sektor formal lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Di pulau Kalimantan, TPT Banjarmasin pada 2024 berada di peringkat keempat setelah Pontianak (8,29%), Singkawang (7,92%), dan Bontang (7,74%).
"Kita juga melihat tekanan ekonomi pada 2025 ini dari data terbaru tingkat provinsi. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2025 hanya sebesar 4,81%, lebih rendah dibandingkan 4,98% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, TPT Kalsel juga naik menjadi 4,33% pada Februari 2025, dari 3,89% pada Februari 2024," paparnya.
Hidayatullah menilai, pentingnya langkah antisipatif untuk mencegah tekanan ekonomi yang lebih besar. "Kita perlu mendorong dan memfasilitasi peningkatan kegiatan ekonomi melalui berbagai cara, seperti memperbaiki regulasi, mempercepat pelayanan perizinan, hingga menurunkan tarif parkir. Langkah-langkah ini dapat membantu bisnis dan investasi pulih kembali, baik pada skala besar maupun skala mikro dan kecil," jelasnya.
Ia juga menyoroti dominasi sektor jasa di Banjarmasin, di mana 82,22% penduduk bekerja di sektor ini, termasuk perdagangan, akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi dan logistik. "Jika sektor ini terpuruk, akan terjadi lebih banyak PHK dan penyusutan lapangan kerja di Kota Seribu Sungai ini," tutupnya. (*)
Editor : Indra Zakaria