BANJARMASIN – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan 21 unit mobil listrik memicu gelombang kritik. Pasalnya, belanja kendaraan dinas mewah ini dilakukan di tengah pengetatan anggaran yang berdampak langsung pada pemangkasan subsidi BPJS kesehatan bagi warga serta penundaan bonus atlet daerah.
DPRD Kota Banjarmasin melalui Komisi I bereaksi cepat dengan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap pihak eksekutif pada 18 Februari mendatang. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Eddy Sophian, menegaskan bahwa sebagai lembaga pengawas, pihaknya perlu meminta klarifikasi menyeluruh agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang transparan terkait prioritas penggunaan uang negara.
Menurut Eddy, persepsi negatif di tengah masyarakat adalah hal yang wajar mengingat adanya kontradiksi kebijakan yang mencolok. Di satu sisi, pemerintah daerah meminta masyarakat memaklumi efisiensi pada sektor pelayanan dasar dan apresiasi prestasi olahraga, namun di sisi lain justru menunjukkan gaya hidup birokrasi yang kontras melalui pengadaan kendaraan baru. Politisi PKB ini menyatakan akan mendalami apakah ada regulasi pusat yang bersifat wajib atau sekadar imbauan terkait peralihan kendaraan ramah lingkungan ini.
Di pihak lain, Setda Kota Banjarmasin melalui Kasubag Rumah Tangga, Zazuli, menjelaskan bahwa pengadaan mobil listrik untuk kepala dinas dan camat tersebut telah mengikuti prosedur melalui e-katalog atau Inaproc. Ia berargumen bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap target nasional menuju emisi nol bersih (zero emission) dan transisi energi ramah lingkungan.
Zazuli juga menambahkan bahwa penggunaan kendaraan listrik diklaim dapat menekan biaya operasional bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani anggaran daerah. Pemko berharap pengadaan ini menjadi stimulus bagi warga Banjarmasin untuk beralih ke teknologi serupa, mengingat saat ini tingkat penggunaan mobil listrik di kota ini baru menyentuh angka 20 persen.
Meski demikian, alasan penghematan biaya operasional jangka panjang tersebut kini harus berhadapan dengan realita mendesak di masyarakat yang saat ini lebih membutuhkan kepastian layanan kesehatan dan kesejahteraan atlet. Penjelasan resmi pada pertemuan pekan depan akan menjadi penentu apakah pengadaan ini akan terus melaju atau dievaluasi kembali demi asas keadilan anggaran. (*)
Editor : Indra Zakaria