PALANGKA RAYA-Permasalahan distribusi atau penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum terselesaikan, baik itu jenis pertalite maupun solar. Pengawasan pendistribusian BBM dinilai masih lemah, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar sebagai penggerak mesin berbagai kendaraan tersebut. Karena kepepet, tidak sedikit yang terpaksa mengisi kendarannya dengan bahan bakar nonsubsidi yang harganya sangat mahal, nyaris dua kali lipat dari minyak bersubsidi.
Sejak langkanya BBM bersubsidi di pasaran, khususnya di wilayah Palangka Raya. Memiliki dampak yang sangat besar bagi pelaku usaha jasa angkutan bahan bangunan. Sopir-sopir truk yang setiap hari mengangkut pasir dan tahan urug sebagai bahan bangunan di Kota Cantik Palangka Raya mulai merasakan dampak kelangkaan BBM plus kenaikan harganya. Selama ini, mayoritas pemilik angkutan truk mengisi BBM jenis solar di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Jalan S Parman dan Jalan Ahmad Yani. Meskipun di Kota Palangka Raya banyak sebaran SPBU baik di dalam kota maupun di jalan poros menuju luar kota.
“Untuk koata BBM solar bersubsidi itu yang ada cuma di SPBU yang ada di pasar besar,” ujar Sumanto salah satu anggota Persatuan Sopir Truk Palangka Raya (PTSP) kepada wartawan, (21/7).
Sumanto menerangkan bahwa dikarenakan hanya ada dua SPBU tersebut yang memiliki kuota BBM solar bersubsidi, sehingga terpaksa para sopir truk harus berebut mengantre saat membeli BBM tersebut. Dikatakannya kesulitan tambahan yang dihadapi oleh para sopir untuk membeli solar tersebut ternyata tidak hanya masalah harus mengantre, tetapi juga sopir dihadakan pada kenyataannya terbatasnya jumlah solar bersubsidi yang ada di kedua SPBU tersebut.
“Setiap kami mengantre barang (solar) itu paling cuma sepuluh atau 15 armada saja yang dapat, setelah itu nggak ada lagi, katanya sudah habis,” terang pria yang diketahui juga pernah menjadi salah seorang pengurus PSTP ini.
Sumanto sendiri mengaku karena dirinya sering kali tidak kebagian ketika ingin membeli solar bersubsidi itulah, sehingga memaksa dirinya kemudian memilih membeli BBM solar non subsidi. “Karena kami inikan bekerja dari pada lama lama mengantre tetapi hasilnya belum pasti juga, akhirnya kami larinya memakai Dexlite juga pak,” ucapnya.
Sumanto sendiri bercerita bahwa dirinya pertama kali membeli dexlite pada saat harga BBM tersebut masih sekitar Rp7000-an/ liter , kemudian meningkat menjadi Rp 9700 lalu Rp12.000 ribuan hingga harga saat ini yang mencapai Rp 15.350,-/ liter.
Sumanto sendiri mengaku untuk bisa memperoleh BBM dexlite sendiri, lebih mudah didapat karena seluruh SPBU di kota Palangka Raya memang menjual BBM tersebut. “Memang waktu kita lagi perlu dan kita cari ada juga SPBU yang katanya Dexlitenya lagi kosong, mungkin karena masih belum pengiriman atau memang sedang habis ya kita nggak tahu juga penyebabnya,"ujarnya.
Dikatakan Sumanto bahwa bila kondisi saat dia sedang sangat membutuhkan BBM atau sedang berada di luar Palangka Raya dan tidak menemukan SPBU yang menjual dexlite, maka dirinya terpaksa membeli BBM di eceran. Adapun BBM yang sering di beli Sumanto di eceran adalah bio solar.
"Terpaksa saya membeli bio solar di eceran yang katanya minyak itu dari wilayah Banjar," kata Sumanto yang menyebutkan harga minyak solar di eceran biasanya di jual dengan harga Rp 14.000-Rp 15.000/ liter. Sayangnya BBM solar eceran yang lebih murah dari dexlite itu stoknya juga terbatas dan tidak selalu ada di jual oleh pedagang BBM eceran.
Sumanto mengatakan bahwa masalah kesulitan para sopir truk pengangkut material pasir dan tanah uruk untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi seperti yang terjadi sekarang ini sebenarnya telah terjadi sejak lama.
Dikatakannya bahwa para sopir truk sendiri sudah sering mengeluhkan dan mengadukan permasalah ini ke berbagai instansi terkait yang ada di kota Palangka Raya.
“Kami sudah mengajukan ke pemerintah dan seringkali melakukan pertemuan-pertemuan, cuma sampai saat ini (hasilnya) tidak terealisasi juga, gagal pak,” kata Sumanto yang menyebutkan bahwa pengaduan dari sejumlah anggota dan pengurus PSTP itu di antaranya pernah disampaikan ke pihak Pemko Palangka Raya dan juga sejumlah dinas terkait termasuk juga dengan pihak PT Pertamina sendiri.
Sumanto juga membenarkan bahwa akibat situasi sulitnya para sopir truk pengangkut material memperoleh BBM solar bersubsidi, memaksa mereka beralih ke BBM non subsidi seperti dexlite memang berpengaruh pula terhadap pekerjaan mereka.
Diakuinya bahwa, akibat tingginya biaya angkut transportasi yang harus dikeluarkan para sopir truk akibat membeli BBM non subsidi itu sekarang ini, berpengaruh pula terhadap harga jual material pasir pasang maupun tanah uruk yang sehari hari mereka bawa dan jual ke masyarakat.
“Kami ini kan pelaku usaha juga, tidak mungkin bagi kami harus menanggung rugi, memang kenaikan harga material pasir itu pasti memberatkan masyarakat tapi mau gimana lagi karena kondisi nya memang seperti itu," ujar Sumanto.
Sumanto sendiri berharap permasalahan sulitnya para sopir truk memperoleh BBM non subsidi ini bisa mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah baik kota maupun provinsi. Ia berharap agar secepatnya ada solusi.
“Tolong untuk pemerintah supaya kami ini bisa fasilitasi lah, mungkin lewat perkumpulan kami atau gimana caranya, karena kasihan masyarakat juga kalau harga terlalu tinggi dan kami pelaku usaha tidak mungkin merugi juga,” harapnya. (sja/*irj/ala)
Editor : izak-Indra Zakaria