TANJUNG REDEB – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mempersilakan pemerintah daerah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) pada ajaran baru 2021-2022. Menanggapi ‘lampu hijau’ dari pusat tersebut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, juga tetap mempersilakan kegiatan PTM di Kaltim. Namun khusus bagi sekolah yang memang sudah memungkinkan melaksanakan PTM.
“Jika ada wilayah yang sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka, silakan saja. Ikuti aturan dari kabupaten/kota masing-masing” ujarnya kepada awak media, Senin (7/6).
Menurut Makmur, bisa atau tidaknya dilaksanakan PTM, tergantung situasi pandemi Covid-19 di masing-masing daerah. Dan keputusannya akan kembali pada pemerintah daerah setempat melalui satgas Covid-19. “Yang kami imbau, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan apapun yang menjadi persyaratan untuk membuka pembelajaran tatap muka, lebih dulu harus dilengkapi sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka,” imbuhnya.
Walau demikian, Makmur menyebut yang paling ideal bisa membuka kembali pembelajaran tatap muka adalah jenjang perguruan tinggi. “Tapi kalau jenjang SD sampai SMA sudah siap juga, tidak ada masalah. Jika ada sekolah yang belum mampu melengkapi persyaratan untuk memulai tatap muka maka, jangan sungkan untuk berkoordinasi dengan satgas Covid-19,” singkatnya.
Sebelumnya, rencana menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah pada tahun ajaran baru 2021-2022 Juli mendatang, direspons positif Ketua DPRD Berau Madri Pani. Namun mantan Kepala Kampung Gurimbang ini mengingatkan, sebelum menggelar PTM, setiap sekolah harus sudah siap dengan sarana pendukung protokol kesehatan (Prokes). Yakni dengan menyediakan tempat mencuci tangan, pengaturan kapasitas pelajar dan jarak kursi di dalam kelas, hingga pembatasan waktu belajar di dalam kelas. “Memang kita harus selalu waspada dengan virus ini, jangan sampai terlena,” katanya Senin (31/5) lalu.
Selain itu, sebelum melaksanakan PTM, jajaran Dinas Pendidikan sudah harus berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Berau, guna memastikan teknis pembelajaran sesuai prokes, hingga perkembangan kasus Covid-19 di Bumi Batiwakkal. “Harus ada koordinasi, apakah Covid-19 di Berau semakin parah atau memang sudah berangsur membaik. Makanya satgas memang perlu dilibatkan,” kata politikus Partai NasDem tersebut.
Menurutnya, pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi Covid-19, dianggap tak maksimal dibanding PTM. Sebab menurutnya, para pelajar yang menerima materi langsung di dalam kelas, masih ada saja yang kurang memahaminya. “Kadang belajar dengan tetap muka bersama guru saja susah untuk masuk di otak, apalagi jauh. Itu yang seharusnya dipikirkan,” terangnya.
Madri juga menyarankan, jika PTM bisa dilaksanakan, maka terlebih dulu dikhususkan bagi jenjang SMP dan SMA. “Ada prioritasnya. Karena jika anak SD masih susah untuk diatur, seperti menjaga jarak saat di kelas dan lain sebagainya,” jelas Madri.
Yang pasti, pihaknya akan mendukung Dinas Pendidikan dan sekolah untuk bisa menggelar PTM. “Intinya, jika itu (PTM) sudah bisa dilakukan, maka lakukan saja. Namun jika sekolah tersebut belum mampu, jangan dipaksakan,” katanya. (aky/har)
Editor : uki-Berau Post