TANJUNG REDEB - Penyebaran penyakit malaria di Kabupaten Berau pada tahun 2023 meningkat drastis dibandingkan tahun lalu, hal itu diutarakan Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Berau, Garna Sudarsono, kemarin (1/8).
Pada tahun 2022 lalu sebutnya, terdapat 278 kasus, sedangkan tahun 2023 hingga Agustus saja sudah mencapai 344 kasus. Dari 344 kasus tahun ini pun katanya, terdapat 334 kasus yang terjadi karena penularan setempat (indegeneous). Sedangkan 10 lainnya merupakan penularan dari luar (impor).
Berbeda dengan 2022 lalu, dari 278 kasus, terdapat 144 kasus indigeneous, sisanya 134 kasus impor.
“Sebenernya dalam kurun tiga tahun terakhir, kami dari Dinkes sudah berupaya memutus mata rantai penyebaran penyakit malaria yang dominan dari penularan, namun memang hingga saat ini masih ada kendala,” aku Garna kepada Berau Post.
Kendala yang dimaksud katanya, belum terlaksananya surveilans yang baik terutama surveilans migrasi yang menjangkau seluruh wilayah eliminasi, belum optimalnya koordinasi lintas batas kabupaten/kota dan provinsi, serta ketersediaan logistik malaria yang belum optimal.
Menurutnya juga, penularan setempat saat ini masih tinggi menunjukkan bibit penyakit malaria akibat gigitan nyamuk anopheles betina masih ada di Berau.
Penyakit malaria banyak terjadi karena aktivitas masyarakat bermukim, atau membuka lahan di wilayah hutan. Keberadaan warga itu berpotensi besar munculnya penyakit malaria. “Banyak masyarakat yang habis ke hutan atau bermalam di hutan yang biasa terkena penyakit malaria,” ucapnya.
Saat ini, guna pencegahan Dinkes juga telah menjalankan berbagai program penanganan malaria terutama selama 2019-2022. Program itu terealisasi dalam kegiatan penyelidikan epidemologi atas kasus positif malaria yang terjadi. Kemudian membuat pemetaan daerah reseptif dan populasi tersendiri, dan di tahun 2019 lalu pemerintah daerah ada pembagian kelambu secara massal.
“Kami juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu menggunakan pakaian lengan panjang dan kaos tangan, gunakan obat nyamuk, dan jika muncul gejala malaria agar segera melakukan pemeriksaan agar bisa segera dilakukan screening dan bisa dicari tahu penularannya dari siapa,” tuturnya.
Jelasnya juga, upaya-upaya eleminasi terus dilakukan agar pada tahun 2027 mata rantai malaria terutama penularan setempat dapat terputus. “Kalau memang eleminasi dilakukan pada tahun 2027, maka tahun-tahun depan itu tidak boleh lagi ada penularan setempat. Ini tantangan bagi kami, jadi tantangan ini harus segera diatasi, kemudian tiga tahun ke depan tidak boleh lagi ada pasien indigeneous,” bebernya.
Saat ini juga pemda tengah berupaya melakukan pencegahan dan memimalisir penularan yang ada di masyarakat, dengan menggandeng antarinstansi pemerintahan dan juga antarprovinsi, agar pada tahun 2027 mendatang tidak ada lagi penularan penyakit malaria di Kabupaten Berau.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti transmigrasi, pariwisata, dan kehutanan, juga koordinasi antarkabupaten lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Berau,” tutupnya.
Di lokasi berbeda, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani, meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera mengatasi permasalahan tersebut.
“Ya kita dari DPRD meminta Pemda segera mencari solusi atau mengangani permasalahan seperti ini secepat mungkin,“ ujar Madri Pani.
Jika penanganannya lambat, kemungkinan besar angka penyebaran penyakit tersebut bisa jadi lebih banyak lagi dari jumlah yang sekarang. “Jangan sampai lambat penanganan, karena hal itu dapat menjadikan lebih banyak lagi masyarakat Berau yang terkena penyakit malaria, harus ditangani dengan serius hal yang menyangkut kesehatan masyarakat,” tutupnya. (adm/sam)
Editor : uki-Berau Post