Mengawali hari pertama kerja pada 2019, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie memimpin rapat staf. Bersama Wakil Gubernur Udin Hianggio. Juga Plt Sekretaris Sekprov H Syaiful Herman. Hadir para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun biro di lingkup Pemprov Kaltara.
BANYAK hal dibahas dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Gubernur tersebut. “Pertama kita melakukan evaluasi secara menyeluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 2018. Utamanya terkait realisasi APBD,” ujar Irianto usai pertemuan.
Secara umum, dikatakan Irianto, realisasi APBD Kaltara 2018 sudah cukup bagus. Yaitu rata-rata 80 persen lebih. Meski demikian diakui, masih ada beberapa OPD yang realisasinya di bawah 80 persen.
“Harus kita akui juga, APBD kita pada 2018 kurang sehat. Kita mengalami defisit. Syukur alhamdulillah, kondisi itu bisa kita atasi dengan melakukan efisiensi dalam beberapa kegiatan. Kita optimistis, insyaallah APBD 2019 ini akan lebih sehat,” ungkap Irianto.
Evaluasi lainnya berkaitan dengan pendapatan daerah. Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajarannya, sehingga pendapatan daerah Kaltara 2018 bisa melampaui target. Dari target sekitar Rp 338 miliar, hingga akhir Desember realisasi pajak daerah mencapai Rp 376 miliar lebih.
“Saya yakin ke depan, pendapatan daerah untuk Kaltara bisa lebih besar lagi. Banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Saya minta seluruh OPD, utamanya yang berpotensi untuk pendapatan daerah, turut membantu dengan berkreasi melakukan inovasi-inovasi,” ujar Irianto.
Dari evaluasi tersebut, Irianto menekankan pentingnya perencanaan kerja yang baik. “Semua kegiatan yang kita lakukan akan berhasil baik, jika perencanaannya bagus,” jelas Gubernur.
Irianto meminta kepada seluruh OPD untuk membuat perencanaan kegiatan dengan matang. Begitu pun dalam pelaksanaannya, Gubernur meminta seluruh OPD untuk membuat laporan setiap triwulan untuk selanjutnya akan dievaluasi.
Berkaitan dengan realisasi APBD 2019, Irianto mengatakan, jika dari awal pengesahan APBD bisa cepat atau tepat waktu, seharusnya bulan ini sudah bisa dimulai kegiatan. Namun, karena ada keterlambatan penetapan, mau tidak mau agak mundur.
“Karena keterlambatan itu, saya instruksikan kepada semua kepala OPD untuk bergerak cepat,” ucap Gubernur.
Irianto minta paling lambat 7 Januari sudah ada usulan nama-nama yang akan menjadi pengelola anggaran. “Kepada kepala OPD dan juga para pengelola anggaran, saya minta secepatnya membuat Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ini sangat penting,” kata Gubernur.
Begitupun terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Irianto minta bulan ini sudah ada ditetapkan. Namun sebelumnya, harus melalui verifikasi dari Inspektorat.
“Kemudian DPA untuk masing-masing OPD saya minta paling lambat 25 Januari harus sudah selesai. Dalam penyusunan DPA, saya berpesan kepada tim asistensi untuk benar-benar bekerja dengan baik. Jangan sampai salah dalam perencanaan maupun penghitungan,” ulas Irianto.
Selain melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran maupun kegiatan, dalam pertemuan tersebut Gubernur juga sampaikan rencana untuk melakukan penyegaran. “Insyaallah mutasi kita laksanakan 7 Januari pekan depan, bersamaan dengan pelantikan sekda definitif,” beber Irianto.
Hal lainnya, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara untuk dapat menghimpun data-data kegiatan yang telah dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga 2018.
“Data ini rencananya akan kita kemas untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu, masing-masing asisten yang membidangi agar mengontrol OPD terkait, untuk kemudian data itu diserahkan ke Biro Humas dan Protokol untuk diolah,” pungkas Gubernur. (humas/adv/dwi/k18)
Editor : wahyu-Wahyu KP