TANJUNG REDEB–Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat Kecamatan Gunung Tabur digelar, Senin (11/3), di pendopo Kecamatan Gunung Tabur. Musrenbang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Berau Agus Tantomo didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) M Gazali. Hadir Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah.
Camat Gunung Tabur Mulyadi dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan musrenbang didahului dengan musrenbang tingkat kelurahan dan tingkat kampung. Hasilnya dari sembilan kampung dan satu kelurahan rekapitulasi usulan mencapai 584 kegiatan yang terdiri dari bidang pemerintahan, fisik, ekonomi, dan sosial budaya.
Beberapa menjadi skala prioritas untuk masuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), 2020 mendatang. Wabup Agus Tantomo dalam arahannya menegaskan, musrenbang merupakan tahapan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah. Menyinergikan usulan yang disampaikan masyarakat melalui pemerintah kampung dengan program dan kegiatan setiap OPD, serta menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Namun, untuk merealisasikan usulan yang diharapkan masyarakat, menurutnya tidak hanya harus melalui APBD Berau. Tapi juga bisa menggaet anggaran dari sumber lain, seperti dari APBD Provinsi dan APBN. Termasuk sumber pembiayaan dari pihak lain, seperti program coorporate social responsibility CSR) dari perusahaan.
Untuk diketahui, di Kecamatan Gunung Tabur banyak perusahaan yang beroperasi baik di bidang pertambangan maupun usaha lainnya. “Strategi ini yang juga perlu kita susun dan bahas bersama, bagaimana pembiayaan pembangunan ini juga terus mendapat dukungan selain dari APBD tingkat dua. Baik dari provinsi, pusat, maupun pihak ketiga berupa CSR,” ungkapnya.
Dalam rekapitulasi usulan ditegaskan Agus Tantomo, ada beberapa yang mulai direalisasikan tahun ini dan tetap menjadi skala prioritas pada tahun mendatang. Salah satunya, pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dan pendidikan. Penambahan ruang kelas belajar (RKB) setiap sekolah menurutnya harus terus dilakukan.
Hal tersebut mengikuti ketentuan waktu belajar yang menerapkan fullday, sehingga tidak lagi ada kelas sore dan tentu memerlukan tambahan ruang kelas. “Tidak hanya kelas, karena siswa berada di sekolah seharian perlu juga fasilitas lain, seperti tempat ibadah,” tegasnya.
Terkait dengan penyelesaian batas kampung, pemkab menargetkan tuntas tahun ini. Kampung yang telah melakukan pertemuan difasilitasi kecamatan dan belum menemukan kesepakatan, diserahkan kepada bupati sebagai kepala daerah. “Saya juga sudah instruksikan ke bagian perbatasan untuk bisa menuntaskan penetapan batas kampung yang belum selesai,” ucapnya. (hms4/kri/k8)
Editor : octa-Octa