BALIKPAPAN–Aset negara di Jakarta berupa gedung kementerian dan lembaga bakal ditinggalkan. Skema pengelolaan aset yang ditaksir senilai Rp 1.400 triliun itu, tengah dikaji Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu merupakan dampak pemindahan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kaltim.
Direktur Penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Arik Hariyono mengungkapkan telah mendapat tugas melakukan analisis highest and best use (HBU) atau analisis penggunaan tertinggi dan terbaik aset bangunan kementerian dan lembaga di Jakarta. Analisis tersebut bertujuan menentukan penggunaan yang paling layak dan optimal atas tanah atau tanah, berikut bangunan serta mendukung opini nilai. Karena secara bertahap, kementerian dan lembaga tinggi negara akan pindah ke Nusantara dengan meninggalkan banyak aset barang milik negara yang beragam.
“Kami sudah berdiskusi, salah satunya dengan Korea Selatan. Kalau bicara di Jakarta saja, untuk aset potensial nilainya cukup besar. Kurang lebih Rp 1.400 triliun. Kalau aset tersebut tidak dijual, maka harus disewakan atau dalam bentuk kerja sama lainnya. Ini yang sedang kami analisis,” katanya pada diskusi virtual Kemenkeu mengenai “Analisis Penggunaan Tertinggi dan Terbaik dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian dan Lembaga” Selasa (26/7). Dalam analisis tersebut, sambung dia, akan memuat kesiapan pasar terhadap aset BMN yang akan disewakan atau dikerjasamakan. Apalagi realita pengelolaan aset saat ini, penggunaan BMN sebagai gedung pemerintahan di kawasan komersial, belum mencerminkan HBU.
Selain itu, pemanfaatan BMN belum memerhatikan HBU. Sehingga penerimaan negara tidak optimal. Hal tersebut menurutnya menjadi tantangan pengelolaan BMN dalam proses pemindahan ibu kota negara baru di Kaltim yang diperkirakan mulai beroperasi 2024 mendatang. “Tantangannya adalah asset repurposing di ibu kota negara lama diidentifikasi. Setiap alternatif penggunaan atau pemanfaatan gedung-gedung pemerintahan di Jakarta. Dan pemanfaatan BMN melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BMN,” ucap Arik. Lanjut dia, DJKN Kemenkeu akan melaksanakan program analisis HBU atas 53 aset tanah dan bangunan pada 22 titik lokasi di Kawasan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, Rasuna Said. Kawasan itu selama ini dilabeli sebagai segitiga emas Jakarta.
Melalui analisis HBU, diharapkan menjadi salah satu referensi ketika diterapkannya skema project development facility yang akan dilaksanakan oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah. “Jadi kami diminta membantu melakukan analisis HBU di wilayah segitiga emas di Jakarta dulu. Untuk kepentingan bisa terserap di pasar. Memang bukan pekerjaan yang mudah, kita akan melakukan upaya terbaik. Diharapkan analisis HBU bisa menjadi referensi, ketika melakukan skema PDF (project development facility) oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah,” bebernya.
Kepala Sub-Direktorat (Subdit) Standardisasi Penilaian Direktorat Penilaian DJKN Kemenkeu, Nafiantoro Agus Setiawan menambahkan, kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek yang tak lagi menjadi kawasan ibu kota negara, beserta penyangganya, tetap menjadi sentra ekonomi secara nasional. Karena yang berpindah hanya ibu kota negara saja. Sementara penduduk yang saat ini tinggal di Jakarta, kemungkinan tidak semuanya akan pindah ke Nusantara. Sehingga sektor lainnya masih bisa berkembang di Jakarta. “Jadi masih ada ceruk yang bisa kita manfaatkan di situ (Jakarta). Nanti penggunaan untuk apa, ini menjadi challenge. Apalagi ke depan orang akan bicara WFH (work from home atau bekerja dari rumah). Tidak lagi melakukan WFO (work from office atau bekerja dari kantor),” ujarnya.
Dia melanjutkan, tren saat ini, walaupun tidak bekerja di kantor, tetapi masih memerlukan tempat untuk leisure place atau tempat untuk bersantai. Namun, masih tetapi bisa bekerja dan bertemu dengan klien. Seperti di kafe dengan menikmati layanan jaringan nirkabel (wifi). “Dan ini yang menjadi salah satu hal yang kita pertimbangkan ketika nanti akan melakukan salah satu alternatif penggunaan aset-aset BMN kita yang ditinggalkan. Ini memang menjadi challenging bagi kami,” pungkasnya. (riz/k8)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria