SAMARINDA–Evaluasi terus dilakukan demi sebuah kemajuan yang lebih baik. Seperti halnya Wali Kota Samarinda Andi Harun, yang selalu mengingatkan bahwa pimpinan laiknya lurah atau camat harus sering-sering turun lapangan. Dia mengimbau kepada seluruh lurah di Samarinda untuk tidak sekadar datang, duduk, dan pulang, serta tidak malas bergerak.
Menurutnya, pemimpin yang datang untuk duduk kemudian pulang adalah gaya lama yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. “Pola harus diubah, ada waktu di kantor, ada juga waktunya di lapangan. Tujuannya tentu biar lurah bisa memantau langsung perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa AH itu. Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan, seluruh OPD di lingkungan Pemkot Samarinda untuk menerapkan pola seperti yang disampaikan di atas.
Pola turun ke lapangan secara langsung tentu bertujuan menyentuh langsung ke masyarakat. Meski secara sederhana, hal itu penting, yakni menyerap langsung permasalahan di masyarakat. “Jadi lurah tahu ada masalah apa yang terjadi di masyarakat,” sambungnya. Sebagai perangkat pemerintahan paling kecil, lurah punya akses yang lebih memerinci. Informasi dari masyarakat kerap luput dari perhatian OPD.
“Dengan mengetahui, mendengar, dan melihat langsung masalah yang terjadi, pasti program yang dilakukan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
Selain tak suka jajarannya yang malas-malasan, Andi Harun juga meminta setiap lurah harus memiliki inovasi, memiliki gebrakan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. AH tentu mengapresiasi terhadap lurah yang rajin turun lapangan, berkoordinasi antar-instansi, serta komunikatif, tidak hanya kepada pimpinan, namun ke masyarakat. “Jika lurahnya malas, bagaimana wali kota bisa tahu masalah yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.
Pria yang malang melintang di kancah politik itu menuturkan, saat turun ke lapangan, dia kerap mendapati warga yang menyampaikan keluh kesah. Baik perkembangan jalan, atau kondisi saluran drainase. Dia menganggap, hal itu sejatinya bisa terselesaikan dengan cepat. “Kalau lurahnya tidak koordinasi, bagaimana bisa tahu. Nanti yang disalahkan malah wali kota, karena tidak memperhatikan masyarakat,” bebernya. Dia menganggap, tidak boleh lagi lurah malas-malasan.
Pasalnya, pemkot sudah memberikan kendaraan operasional kelurahan, yang tujuannya memang memudahkan aktivitas lurah untuk sering-sering ke wilayah kerjanya. “Bisa dipakai keliling, cari masalah apa yang terjadi, dan koordinasi. Agar bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya,” kuncinya. (dra/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria