Dampak perubahan iklim lambat laun mulai dirasakan warga Samarinda. Hal itu menjadi fokus diskusi yang diadakan Centre for Climate and Urban Resilience (CeCUR) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya di Long April, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Minggu (25/2).
DISKUSI tersebut mengangkat tema “Dampak Banjir Tahunan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Samarinda dan Strategi Penanggulangannya”.
Deputy Project Manager (DPM) CeCUR Untag Surabaya Jasri Mulia mengatakan, kegiatan itu merupakan serial diskusi dengan tema dampak perubahan iklim terhadap sosial ekonomi. Tujuannya menghimpun dan meng-influence warga Samarinda agar melihat bahwa dampak perubahan iklim mulai terasa.
"Misalnya Sungai Mahakam yang terpengaruh pasang surut air laut akibat kenaikan muka air laut. Hal itu akan berpengaruh kepada kenaikan air sungai di Samarinda," ujarnya.
Diskusi tersebut diharapkan memantik pemahaman atas isu lingkungan dan mengajarkan tentang proses adaptasinya. Diskusi itu bakal dijadwalkan rutin selama pembangunan ruang terbuka publik (RTP) di belakang Pasar Segiri dan menyasar komunitas yang concern terhadap isu lingkungan.
"Tujuannya agar lebih banyak warga memahami dan menjadi gerakan bersama terkait kepedulian terhadap perubahan iklim," sebutnya.
Salah satu pembicaranya adalah Koordinator Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Iya Setyasih. Dia mengatakan, dampak banjir dari sisi luas dan ketinggian genangan berkurang, namun ada perubahan titik banjir.
Misalnya di wilayah Samarinda Seberang. Titik yang dulunya jarang banjir, kini rutin. Termasuk di Jalan Juanda. “Namun, ada juga pengurangan seperti di simpang Mal Lembuswana dan Jalan P Antasari, di mana tinggi genangan jauh berkurang. Bahwa Samarinda tidak bisa hilang dari banjir rob yang kian parah disebabkan perubahan iklim," bebernya.
Dia juga mewanti-wanti Pemkot Samarinda untuk waspada terhadap penambahan jumlah penduduk yang pesat akibat pengaruh Ibu Kota Nusantara (IKN).
Efek itu membuat pembangunan, khususnya permukiman semakin pesat. Agar pembangunan permukiman, khususnya di perbukitan dibatasi. “Juga pengawasan terkait penggunaan 30 persen lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH), misalnya dengan membangun tampungan air atau folder resapan,” sebutnya.
Sosialisasi terkait perubahan iklim dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, lomba-lomba, pelatihan, dan pengenalan mitigasi bencana kepada generasi muda.
Pembicara lain adalah Kepala BPBD Samarinda Suwarso. Dia mengatakan, mitigasi kebencanaan terbagi dua, yaitu struktural dan non-struktural. Struktural terkait pembangunan fisik. Saat ini BPBD Samarinda sudah punya early warning system, bekerja sama dengan BWS Kalimantan IV.
“Ketika ketinggian muka air sungai mulai naik, warga sekitar bantaran sungai harus waspada, baik mengamankan barang dan persiapan evakuasi," terangnya.
Adapun non-struktural meliputi kesiapan masyarakat yang lebih luas lagi, seperti pengenalan sejak dini. Saat ini sudah ada program satuan pendidikan aman bencana yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). BPBD juga mendorong itu ke perusahaan swasta dan masyarakat. "Kami sadar pembentukan karakter tentang kewaspadaan bencana sejak dini itu penting. Agar generasi selanjutnya bisa paham menyikapi berbagai bencana," tutupnya. (dra/k16)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Editor : Indra Zakaria