BALIKPAPAN – Besarnya alokasi anggaran pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan yang mencapai Rp 16 triliun, membuat pemerintah daerah berpikir ulang keikutsertaan mereka. Minimnya anggaran menjadi salah satu pertimbangan. Menyorong proyek itu ke pemerintah pusat dinilai lebih realistis.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengatakan, perubahan pembiayaan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU) itu akan sulit diterima pemerintah yang terlibat sebagai bagian konsorsium dalam proyek tersebut.
Apalagi saat rapat yang berlangsung di Balai Kota Balikpapan sebelumnya, baik Pemprov Kaltim, Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU, dan PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana, telah menyepakati pembiayaan megaproyek itu di angka Rp 5-6 triliun.
Ketika ada perubahan pembiayaan, maka kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya perlu didiskusikan ulang. Sebab, angka Rp 16 triliun bukan duit yang sedikit bagi pemerintah daerah. Apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang serba-sulit. “Kalau ada perubahan sampai Rp 16 triliun, ya harus dibicarakan lagi,” kata Suwandy kepada Kaltim Post, Sabtu (19/1).
Ia mengaku, pada prinsipnya DPRD Kaltim mendukung proyek prestisius itu. Apalagi proyek itu memang diperlukan untuk membuka akses pembangunan antardaerah di Kaltim. “Tapi dengan catatan, angka Rp 16 triliun yang disebutkan, harus dihitung ulang,” kata dia.
Rencananya, kepemilikan saham PT Tol Teluk Balikpapan dibagi keempat konsorsium, yakni Pemprov Kaltim 20 persen, Pemkab PPU 15 persen, Pemkot Balikpapan 5 persen, dan PT Waskita 60 persen. Tapi dengan membengkaknya pembiayaan, otomatis partisipasi pendanaan yang dikeluarkan daerah juga bakal naik.
Suwandy menyebut, rata-rata setiap kabupaten/kota di Kaltim hanya memiliki APBD berkisar di angka Rp 2 triliun bahkan ada yang di bawah itu. Hampir 50 persen digunakan untuk belanja rutin. Itu belum termasuk untuk membayar utang proyek. “Berarti yang bisa dibelanjakan hanya sekitar Rp 500 miliar,” jelas Politikus Partai Gerindra itu.
Jika dari angka Rp 500 miliar itu, Balikpapan dan PPU harus mengalokasikan 10 persen dari nilai Rp 16 triliun, maka dapat dipastikan akan ada banyak program pembangunan pemerintah yang mandek.
Akan berbeda jika alokasi anggaran masih di angka Rp 5 triliun. Seperti Pemprov Kaltim, hanya perlu menyertakan modal Rp 1 triliun. Sementara Balikpapan dan PPU sekitar Rp 500 miliar. Bila pembangunan dilaksanakan dalam 5 tahun, maka setiap tahun dapat dialokasikan Rp 100 miliar. “Masih layak-layak aja. Tapi kalau Rp 16 triliun, tidak memungkinkan,” imbuhnya.
Suwandy menyarankan, agar proyek itu diserahkan ke Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) atau Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendanai dan mengerjakannya. Selanjutnya, proyek Tol Teluk Balikpapan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin ikut mempertanyakan membengkaknya pembiayaan Jembatan Teluk Balikpapan. Ia menyebut, jika ada kenaikan pembiayaan, baik karena perubahan konstruksi atau peningkatan harga bahan baku, maka harusnya dilaporkan secara resmi.
Dia mengaku belum pernah membahas masalah itu secara spesifik. Baik dengan Pemprov Kaltim maupun dengan PT Waskita. Menurut dia, anggota dewan sejauh ini masih fokus menuntaskan sejumlah proyek yang tertunda atau yang belum selesai dikerjakan. Antara lain pembangunan Pelabuhan Maloy, Bandara APT Pranoto, Jembatan Mahkota IV, dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. “Kami di DPRD juga belum mengerti konsorsium dari kerja sama dalam proyek itu,” ujarnya.
Kata dia, lazimnya, ketika ada proyek skala besar, pemerintah daerah hanya berkewajiban menyediakan lahan. Pengalaman seperti mengikutsertakan APBD dalam pembangunan bandara dan tol sudah dapat dijadikan pelajaran.
Diwartakan sebelumnya, semakin lama tertunda, anggaran pembangunan Jembatan Tol Teluk Balikpapan makin bengkak. Perhitungan kini, proyek jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan PPU ada pada angka Rp 16 triliun. Nominal yang naik drastis dari perencanaan awal Rp 5 triliun. (*/drh/rom/k18)
Editor : wahyu-Wahyu KP