TANJUNG REDEB – Keberadaan Bendungan Beriwit yang berada di Kampung Sukan, Kecamatan Sambaliung menjadi salah satu alasan kedatangan enam orang anggota Komisi V, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Kabupaten Berau. Pasalnya, bendungan yang menelan anggaran Rp 140 miliar itu menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo mengatakan kedatangan pihaknya ke Berau merupakan sebuah kunjungan kerja yang sangat spesifik, karena ingin melihat langsung kondisi Bendungan Beriwit yang diketahui mulai dibangun pada tahun 2013 silam dan sampai sekarang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami datang ke sini (Berau,red.) untuk melihat apa persoalan yang terjadi sehingga masuk dalam catatan BPK,” katanya seusai melaksanakan kunjungan pada Kamis (8/2) lalu.
Minimnya anggaran yang diberikan setiap tahun, disebutnya menjadi salah satu penyebab bendungan tersebut sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan maksimal. Padahal, sebelumnya, tepat di sekitar lokasi bendungan diketahui pernah ada lahan sawah seluas 300 hektare, namun akibat bendungan yang belum selesai pengerjaannya, membuat sebagian masyarakat sekitar yang notabene transmigrasi memilih kembali ke Pulau Jawa.
“Karena itu kami merasa pemerintah khususnya Kementrian PU, harus melakukan evaluasi pada seluruh bendungan yang ada di Indonesia, termaksud di Berau ini. Supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Evaluasi tersebut diterangkan politisi PKS ini harus ditujukan kepada manajemen bendungan di Indonesia. Di antaranya dalam hal alokasi anggaran agar diprioritaskan terhadap bendungan-bendungan yang pengerjaannya belum selesai.
“Jangan bikin bendungan atau rencana baru, selesaikan saja dulu yang sudah ada supaya bisa dirasakan masyarakat. Setelah itu baru bangun saluran primer, sekunder, tersier hingga mencetak lahan sawah. Itu tolong diprioritaskan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Kaltim-Kaltara, Anang Muchlis mengatakan pihak Kementerian PU sudah melaksanakan tugas sebagaimana diharapkan masyarakat, yaitu menyiapkan kebutuhan air baku untuk keperluan pertanian ditambah irigasi sampai tersier yang akan diselesaikan hingga 2020 nanti.
Hanya saja, dalam hal ini, ia menyebut pokok persoalan yang ada bukan soal pembangunan bendungan, karena sudah selesai dibangun. Melainkan belum dimanfaatkan atau dirasakannya manfaat bendungan oleh masyarakat sekitar.
“Lahan yang ada baru sekitar 10 hektare. Sementara disiapkan Kementerian PU seluas 1.300 hektare. Jadi kembali kepada masyarakat lagi apakah membutuhkan lahan pertanian atau sawah di sini (Kampung Sukan,red.)? Dan masyarakat mengaku masih perlu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ia menjelaskan, sawah ini bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian PU, melainkan dalam hal ini Kementerian Pertanian, provinsi juga daerah. “Dan saat ini daerah (Berau,red.) sudah berkomitmen sekitar 3000 hektare, kita tunggu saja dari provinsi. Karena kewenangan di bawah 3000 itu sebenarnya kewenangan provinsi, sementara Kementerian PU menangani di atas 3000,” paparnya.
Dengan kondisi yang ada saat ini, Anang pun menerangkan pihaknya cukup berbaik hati membangunkan bendungan dengan kapasitas 1.300 hektare, meskipun kondisi di lapangan sawahnya tidak demikian.
Karena itu, salah satu solusi dalam persoalan ini diungkapkannya, membuat sebuah kebijakan mencetak sawah sebanyak-banyaknya oleh pemerintah daerah dan provinsi. Apabila tidak sanggup, maka dirinya mempersilahkan untuk menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami Kementerian PU akan mendukung untuk dialokasi anggaran mencetak sawah sekalian supaya bermanfaat,” katanya.
Hanya saja dirinya menyebut harus berkoordinasi dulu dengan Kementerian Pertanian untuk persoalan mencetak sawah. Sebab, untuk anggarannya berada di Kementerian Pertanian. “Kalau tidak ada anggaran, maka akan dicoba lintas sektoral. Apabila ada anggarannya PU siap untuk mencetak sawah,” pungkasnya. (arp/asa)
Editor : izak-Indra Zakaria