SAMARINDA–Tingkat kenyamanan bermukim di Kota Tepian berada di “zona merah”. Demikian yang tergambar dari hasil survei Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia. Beberapa hari terakhir, hasil survei tersebut berhamburan di dunia maya, beberapa hari terakhir.
Dalam hasil jajak pendapat itu, Samarinda masuk jajaran kota tidak nyaman huni dengan persentase 56,9 persen. Posisi Kota Tepian hanya lebih baik dari tiga kota: Makassar (55,7 persen), Medan (56,2), dan Lampung (56,4). Ada pula Solo memuncaki jajaran kota layak huni dengan capaian 66,9 persen. (selengkapnya lihat infografis).
Torehan itu membuat telinga Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Chairuddin memerah. Sebab, menurut dia, Samarinda sangat nyaman huni. Dia pun menjelentrehkan beberapa item. Mulai indeks pertumbuhan manusia (IPM) Kota Tepian yang baik-baik saja. Pun perkembangan penduduk Samarinda yang signifikan. “Pertumbuhan penduduk kebanyakan dari pendatang,” ujarnya.
Kemudian, kondisi ekonomi normal. Samarinda dinilainya sebagai kota yang kondusif. Karena itu, dia pun bingung dengan persentase tersebut. “Tidak ada gejolak mengenai apapun. Masa kota kondusif tidak nyaman dihuni. Yang jelas, saya tidak bisa berbicara banyak. Saya belum membaca langsung hasil surveinya,” ungkap dia.
Dia pun berharap, IAP bisa mendiskusikan hasil survei tersebut. “Paling tidak menyampaikan kekurangan Samarinda. Jadi, kami lebih mudah untuk berbenah. Setidaknya kami mengetahui di mana kekurangannya, sampai dinyatakan tidak layak huni,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda Suparno turut mempertanyakan hasil survei tersebut. “Tim survei ini orang Samarinda atau bukan? Kalau memang asli Samarinda atau cuma berada di Samarinda, cepat-cepat saja tinggalkan Samarinda. Kan tidak nyaman huni,” cecar dia.
Dia menilai, Samarinda sangat layak untuk ditinggali. Apalagi, dia termasuk orang puluhan tahun hidup di Samarinda. “Kalau tidak nyaman, sudah lama kami merantau ke luar,” sebutnya.
Politikus PAN itu juga mempertanyakan dasar survei. Begitu pula proses surveinya. Sebab, pertumbuhan penduduk sangat pesat. Belum lagi, perekonomian terus berkembang. Apalagi sekarang sudah ada Bandara APT Pranoto, dia yakin, beberapa bulan ke depan pertumbuhan ekonomi semakin baik. “Kalau tidak ke Samarinda, sekalian saja di survei Planet Mars. Nyaman huni atau tidak,” ucapnya kesal.
Dia menilai, indikatornya harus jelas. Begitu juga durasi survei. “Mungkin yang diperhatikan dari kemacetan jalan, apalagi beberapa hari belakangan cuaca di Samarinda sedang panas-panasnya,” sebut dia. “Setidaknya, sebelum menerbitkan hasil survei, konfirmasi dulu pada pemerintah. Jadi, pemerintah tahu apa yang harus dilakukan,” imbuh Suparno.
Dia juga khawatir, sumber yang didapat IAP tidak jelas lantaran kesulitan mencari sumber. “Jadinya asal menentukan (sumber). Lagi pula, sumbernya berkompeten atau tidak, tidak diketahui,” tutupnya.
DATA LANSIRAN 2018
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bidang Riset, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi IAP Kaltim Dana Adikusuma menegaskan, survei yang beredar adalah data lansiran medio 2018. “Surveinya digelar menjelang akhir 2017,” jelas dia saat dihubungi Kaltim Post, kemarin.
Karena garapan IAP pusat–juga karena data lama, dia tidak begitu ingat jumlah kota yang disertakan dalam survei tersebut. “Karena rentangnya sudah hampir setahun, seharusnya sudah ada perubahan (posisi),” ucap Dana.
Survei itu, lanjut Dana, disebarkan melalui jejaring maya. Para responden diminta mengisi borang dalam jaringan. “Saat itu kami sempat mewawancarai almarhum Pak Wakil Wali Kota (Nusyirwan Ismail) mewakili pemerintah. Hasil wawancara itu jadi pelengkap data survei. Soal data responden, IAP pusat yang punya,” urai dia. Bahkan, saat data itu rilis pada 2018, Wali Kota Syaharie Jaang sempat menyatakan ketidakpuasannya.
Menurut dia, peluang Samarinda memperbaiki posisi terbuka sangat lebar. Selain pembangunan pesat Kota Tepian sejak 2018, pemkot punya waktu setahun untuk berbenah. Sebab, survei tersebut umumnya dilaksanakan setiap tiga tahun. “Bila survei terakhir dilaksanakan 2017, seharusnya tahun depan (2020) sudah ada lagi,” terangnya.
Ada beberapa hal yang menurutnya bisa jadi pertimbangan pemkot bila ingin memperbaiki posisi. Hal terpenting adalah soal data pembangunan. “Data dan informasi pembangunan harus dilengkapi, terintegrasi dengan baik antar-instansi, serta bisa dijadikan dasar untuk analisis pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan harus terfokus. “Ini yang penting. Jangan sampai ingin membangun semua bersamaan, malah memunculkan kesan tidak selesai semua,” tegasnya.
Ada pula, pembangunan infrastruktur dibangun berdasarkan rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW). Lebih bagus bila rancangan itu sudah sesuai rencana detail tata ruang (RDTR) yang mencakup rencana pembangunan berskala lebih kecil. “Harapannya Samarinda bisa meniru Bontang yang sudah membentuk RDTR. Jadi, perizinan dan pemanfaatan tata ruang di ruang lingkup yang lebih kecil bisa ikut tertata. Bontang jadi kota pertama di Kaltim yang menggunakan RDTR.”
Soal data yang kembali beredar di dunia maya beberapa hari terakhir, dia berharap, semua pihak bisa mengambil sisi positifnya. “Bisa menjadi pengingat untuk pemerintah. Saya yakin, peringkat Samarinda di survei berikutnya bisa lebih baik,” pungkas dia. (*/dq/ndy2/k8)
Editor : octa-Octa