Pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tinggal menghitung hari. Sosok menteri dari Kaltim patut dinanti.
INAUGURASI Jokowi dan Ma’ruf dijadwalkan, 20 Oktober mendatang. Publik pun masih menerka. Siapa yang bakal dipilih menjadi menteri yang akan membantu tugas presiden lima tahun. Termasuk tokoh asal Kaltim, yang menjadi calon ibu kota negara (IKN) baru. Bakal diakomodasi atau tidak.
Keresahan itu sudah disampaikan Mahyudin sebelum dilantik menjadi wakil ketua DPD beberapa waktu lalu. Dia mengaku telah menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi, dalam pertemuan belum lama ini. Agar bisa mengakomodasi menteri dari Kalimantan di Kabinet Kerja Jilid II. Khususnya menteri dari Kaltim.
Selama ini, menurut dia, belum pernah ada satu putra daerah asal Benua Etam yang diminta menjadi menteri oleh presiden. “Apalagi Kaltim. Rasanya sejak Indonesia merdeka, belum pernah dapat jatah menteri,” sindir mantan bupati Kutai Timur itu.
Tak hanya Kaltim, Mahyudin menyebut perlu ada perwakilan menteri dari Kalteng. Pasalnya, dua provinsi tersebut belum satu pun yang pernah ditunjuk menjadi menteri. Berbeda dengan Kalsel, yang sempat memiliki perwakilan menteri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Yakni, Prof Dr Gusti Muhammad Hatta, mantan pembantu rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang ditunjuk menjadi menteri Negara Lingkungan Hidup (2009–2011). Lalu dirombak untuk menduduki jabatan menteri Riset dan Teknologi (2011–2014).
Sedangkan Kalbar, punya Hamzah Haz yang sempat diangkat Presiden BJ Habibie menjadi menteri Negara Investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (1998–1999).
Lalu, pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Hamzah Haz menjadi menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (1999). Hingga akhirnya menjadi wakil presiden menggantikan Megawati yang naik menjadi presiden. Sebab, Abdurrahman Wahid mengundurkan diri. “Perlu dipertimbangkan (menteri) dari Kaltim dan Kalteng,” seloroh Mahyudin.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, dia menyebut telah merekomendasikan beberapa nama tokoh yang bisa menduduki jabatan pembantu presiden tersebut. Dari Kalteng, dia menyampaikan kepada presiden, mantan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang bisa dipertimbangkan menjadi calon menteri.
Lalu Kaltim, tanpa menyebut salah satu nama, Mahyudin menuturkan banyak tokoh yang pernah jadi bupati dan gubernur. Termasuk akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki posisi menteri. “Kalau kualitas SDM (sumber daya manusia) jangan dianggap remeh. Semuanya merata se-Indonesia. Hebat-hebat,” ujar dia.
Berbicara tokoh Kaltim, mantan wakil ketua MPR-RI periode 2014–2019 itu termasuk di dalamnya. Namun, dia mengaku tidak ada tawaran posisi menteri dari Jokowi saat pertemuan lalu.
Dia enggan menawarkan diri untuk menduduki jabatan tersebut. Mahyudin mengaku menjaga sopan santun dan tidak ingin mengejar jabatan pembantu presiden itu. Dengan jabatan menjadi wakil ketua DPD-RI saat ini, dia ingin fokus melaksanakan tugas sebagai senator. Salah satu tantangannya untuk memperkuat kewenangan DPD, melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) kelima.
Upaya lainnya, membuat undang-undang (UU) khusus tentang DPD. “Saat menemui presiden, saya hanya melaporkan ingin maju sebagai pimpinan DPD RI. Saya kira lebih nyaman menjadi pimpinan DPD untuk saat ini. Menteri itu di bawah lembaga negara. Posisi saya sudah di atas menteri. Bahkan setingkat presiden. Masa saya mau jadi menteri lagi,” beber Mahyudin.
Namun tidak menutup kemungkinan, Mahyudin masih bisa menerima tawaran menjadi menteri. “Kalau itu (menjadi menteri) penugasan, bisa jadi saya ambil. Kalau kerja untuk orang, boleh saja mundur selangkah. Untuk maju sepuluh langkah. Tapi kalau boleh memilih, kasih yang lain saja lah. Saya masih pengin di sini (DPD). Membaktikan amanat dan perjuangan rakyat yang sudah memilih saya,” tuturnya.
Sementara itu, anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Ismael Thomas mengharapkan ada tokoh dari Kaltim menjadi menteri. Namun, dia tidak ingin memikirkan siapa yang bakal ditunjuk menjadi menteri.
Mantan Bupati Kubar itu justru ingin memperjuangkan dana royalti minyak dan gas (migas) yang kembali ke Kaltim sudah sesuai atau tidak. Dia menyampaikan berdasarkan data yang disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor, Kaltim menghasilkan royalti dari migas sekitar USD 27 miliar atau setara Rp 360 triliun.
Bila dana royalti migas sebesar 15 persen, seharusnya yang diterima Kaltim sebesar Rp 54 triliun. “Saya enggak pusing ada menteri atau enggak. Yang penting pembangunan yang masuk ke Kaltim, berkeadilan. Dana yang masuk ke Kaltim itu sesuai aturan. Termasuk dana royalti migas yang kembali ke Kaltim,” ungkap pria berkacamata itu.
Selain itu, anggota DPR-RI dari Partai Golkar Rudy Mas’ud enggan berkomentar banyak perihal menteri dari Kaltim. Sebab, itu merupakan hak prerogatif presiden. Menteri merupakan pembantu yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Akan tetapi, dia juga berharap Jokowi memilih tokoh asal Kaltim untuk mengisi Kabinet Kerja Jilid II. “Saya enggak bisa memberikan rekomendasi. Tapi, kami berharap, tim (perumus kabinet) presiden bisa merekomendasikan tokoh asal Kalimantan, khususnya Kaltim menjadi menteri,” harap Rudy.
Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi berbagai media massa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada 14 Agustus 2019, Jokowi menyebut sudah merampungkan penyusunan kabinet periode 2019–2024. Dalam kabinet terbarunya, dia mengangkat anak muda di bawah 30 tahun dan ada juga yang berumur di bawah 35 tahun. “Meski muda, mereka memiliki kekuatan manajerial,” kata dia kala itu.
Selain sosok muda, mantan wali kota Solo itu mengatakan para menteri kabinet akan didominasi dari kalangan profesional dengan komposisi sebanyak 55 persen. Sedangkan 45 persen merupakan usulan dari partai politik.
Dalam penyusunan kabinet tersebut, dia mengaku telah membahasnya dengan partai politik yang tergabung koalisi. Dia akan mengumumkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024 pada 20 Oktober. (kip/rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria