Di peta politik Kaltim, Awang Ferdian Hidayat bukanlah nama asing. Dia merupakan putra sulung mantan gubernur Kaltim dua periode, Awang Faroek Ishak (AFI). Ferdian juga pernah merasakan kursi DPD RI dan DPR RI. Lantas pada periode 2019–2024, kembali menjadi anggota DPD RI.
PRAM SOESANTO, Jakarta
AWANG Ferdian Hidayat punya banyak pengalaman dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Dia pernah jadi anggota DPR dan DPD. Juga, pernah mengikuti pemilihan kepala daerah. Seperti Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara hingga Pemilihan Gubernur Kaltim. Meski di dua pemilihan itu kalah, Ferdian kembali bangkit. Dia betarung di DPD RI dan terpilih ke Senayan–sebutan gedung DPR-MPR di Jakarta. Berikut wawancara dengannya.
Sebagai wakil rakyat Kaltim, apa Anda punya visi-misi?
Saat kampanye visi bangun Kaltim untuk semua. Artinya, melanjutkan dan memperjuangkan program-program yang selama ini sudah dilakukan ayahanda AFI dan melanjutkan Pak Isran, gubernur Kaltim sekarang. Insyaallah perjuangan saya ini akan bermanfaat bagi masyarakat Kaltim, sesuai dengan yang dicita-citakan melalui program jangka panjang Kaltim Maju dan Kaltim Berdaulat.
Anda masuk ke Senayan awalnya lewat jalur DPD RI (2009–2014), kemudian jadi anggota DPR RI (2014–2019) lewat PDI Perjuangan. Periode sekarang ke DPD lagi, seperti ada yang dikejar?
Pertimbangannya karena memang saat ini Kaltim perlu dikawal dalam rangka peningkatan terutama infrastrukturnya untuk menyambut sebagai ibu kota negara.
Bukan karena Anda punya ambisi di politik terus pindah-pindah?
Enggak apa-apa. Namanya wadah kita berjuang bisa di mana saja. Kebetulan saya kemarin (DPR RI) di PDI Perjuangan, saat pilgub kemarin ternyata saya tidak dicalonkan oleh partai sehingga saya berpikir mungkin saya sementara ini independen dulu.
Berarti di Pilkada 2020 bakal maju lagi?
Belum ada pikiran ke arah sana.
Apa betul, Anda kan sudah sering nyalon di pilkada, dulu sempat Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (2010), lalu ke Pilgub Kaltim?
Kalau saya sih sesuai aspirasi masyarakat saja.
Berarti kalau ada amanah bakal maju pilkada lagi?
Bisa saja, saya kan politikus. Politikus itu kalau enggak ke eksekutif ke legislatif. Boleh-boleh saja. Kalau saya ibaratkan, ya begitulah namanya politikus. Di mana pun kita bisa berbuat untuk masyarakat Kaltim pada khususnya, ya kita akan berjuang.
DPR dan DPD punya tugas dan fungsi yang sedikit berbeda. Apa tanggapan Anda?
Itu semua bergantung anggota dan lembaganya (DPD) sendiri. Bagaimana memaksimalkan fungsi dari DPD.
Caranya?
Kita bisa melakukan lobi. Selama ini, DPD selalu berkutat dengan amandemen kelima (UUD 1945), itu kan enggak pernah disetujui. Diamini oleh partai politik. Mungkin sampai kapan pun tidak akan pernah diamini. Tapi cara lain kan ada, banyak.
Seperti apa?
Misalnya sekarang dengan melakukan pendekatan dengan presiden. Melakukan semacam kesepakatan bahwa dalam bidang-bidang tertentu keputusan-keputusan eksekutif harus dikonsultasikan dengan DPD, dan sebagainya. Jadi itu bergantung. Begitu juga dengan DPR, meski itu tidak tertulis di UUD 1945 tapi kan bisa saja dibuat kesepakatan.
Dan itu sudah biasa. Termasuk contoh kemarin putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2014 (bahwa DPD harus dilibatkan dalam penyusunan rancangan UU tentang Daerah) itu perlu kita perkuat. Itu belum jalan maksimal. Kan itu bergantung pimpinan yang akan datang dan anggotanya juga.
Ada kekhawatiran masyarakat Kaltim tersisih karena tak mampu bersaing dengan pendatang yang nantinya bekerja di ibu kota negara (IKN). Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim dalam menghadapi persaingan?
Kata siapa kualitas lulusan Pulau Jawa lebih bagus. Putra-putri Kaltim saya yakin punya kemampuan lebih, dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain.
Apakah daya saing SDM Kaltim tak kalah, takkan jadi penonton saat IKN terlaksana?
SDM kita sangat bagus, sangat bisa bersaing. Buktinya banyak yang juara dan dikirim ke luar negeri. SDM Kaltim sangat mumpuni, bisa bersaing dengan orang-orang yang ditempatkan di ibu kota baru nantinya. (rom/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria