BALIKPAPAN-Siang ini (31/5), Kota Balikpapan memiliki pemimpin baru. Rahmad Mas’ud selaku wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2020, akan dilantik Gubernur Kaltim Isran Noor di Lamin Odah Etam, Kompleks Kegubernuran di Samarinda. Sederet pekerjaan rumah menanti Rahmad Mas’ud.
Menurut Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal, selain mengawal terwujudnya janji-janji kampanye, publik menanti bagaimana Rahmad Mas’ud menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Balikpapan dalam menyambut pemindahan ibu kota negara (IKN) baru di Kaltim. “Sebagai penyangga IKN, Balikpapan akan kedatangan banyak orang. Karena itu, SDM warga Balikpapan harus disiapkan dari sekarang. Agar berkontribusi besar. Mendapat peran,” ungkapnya.
Isradi melanjutkan, masa bakti kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak akan genap lima tahun. Sebab, pilkada akan kembali digelar pada 2024 mendatang. Karena itu, dia menyarankan, salah satu program utama yang mestinya dianggarkan dalam APBD Balikpapan tiga tahun ke depan, bagaimana menata SDM menyambut pemindahan IKN. Melihat latar belakang Rahmad Mas’ud sebagai pengusaha, dia optimistis penataan SDM lokal tidak begitu pelik. Isradi berharap, wali kota dapat bersinergi dengan perguruan tinggi negeri di Balikpapan dalam mencetak SDM menyambut IKN baru.
“SDM itu kunci kemajuan daerah. Jadi itu mestinya diprioritaskan. Pemindahan IKN memberi peluang kerja, ini harus dimanfaatkan,” katanya. Selain SDM, dia berharap masalah banjir, pariwisata dan penataan kawasan maritim Balikpapan menjadi pekerjaan rumah. Hal itu masih terkait dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Tiga hal itu juga berdampak langsung dengan ekonomi masyarakat.
“Terkait IKN, wali kota (Rahmad Mas’ud) juga memiliki tugas menjadikan Balikpapan sebagai poros maritim ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II. Wali kota (Rahmad Mas’ud) juga paham soal itu,” ungkapnya. Sementara itu, dikonfirmasi Kaltim Post tadi malam, Rahmad Mas’ud meminta doa dan restu warga Balikpapan. “Kami minta doanya kepada seluruh warga Balikpapan, agar pelantikannya lancar. Dan permohonan maaf, karena acaranya terbatas. Tapi bisa disaksikan secara langsung juga,” ucapnya.
Pemprov Kaltim memang membatasi undangan yang hadir di lokasi, sehingga tidak semua pejabat pemerintahan di Pemkot Balikpapan dapat hadir menyaksikan secara langsung pelantikan wali kota Balikpapan ini. Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas dan Protokol Setkot Balikpapan Mahsun Putra menambahkan, pejabat daerah yang hadir hanya Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Sekkot Balikpapan Sayid MN Fadli, dan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setkot Balikpapan Syaiful Bahri.
“Kalau pejabat Pemkot Balikpapan lainnya mengikuti pelantikan di Aula Balai Kota. Karena Zoom-nya terbatas, takutnya bandwith-nya enggak cukup, makanya kami siapkan di aula,” kata Mahsun. Sementara dari keluarga inti, hadir mendampingi di Kegubernuran adalah istri Rahmad Mas’ud; Nurlena didampingi enam anaknya. Termasuk saudara dari Rahmad Mas’ud, yakni Hasanuddin Mas’ud (ketua Komisi III DPRD Kaltim), Rudy Mas’ud (anggota Komisi III DPR RI dapil Kaltim), dan Abdul Gafur Mas’ud (bupati Penajam Paser Utara/PPU). Tak hanya itu, istri wakil wali kota terpilih (alm) Thohari Aziz, Risti Utami Dewi Nataris juga akan hadir kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut.
“Hanya ibu (Risti Utami Dewi Nataris). Anak-anak (alm Thohari Aziz) menunggu di tempat tersendiri. Bukan di ring satu (acara pelantikan),” jelasnya. Mahsun menerangkan, saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan nanti, hanya Rahmad Mas’ud yang akan dilantik gubernur. Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih, (alm) Thohari Aziz tak ikut dilantik. “Sesuai SK (surat keputusan) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang dilantik hanya Pak Rahmad. Jadi wakil wali kota (terpilih) tidak (dilantik),” ungkapnya.
Dalam SK Wali Kota Balikpapan periode 2021-2026, menteri Dalam Negeri (Mendagri) hanya mencantumkan nama Rahmad Mas’ud. Tanpa didampingi wakilnya karena telah meninggal dunia. “Kalau menteri dalam negeri tetap mengeluarkan SK, otomatis prosedur penggantinya akan lebih panjang. Akan ada pencabutan SK, baru penggantian SK untuk wakil wali kota pengganti. Jadi kalau dilantik hanya wali kota, nanti untuk wakil wali kotanya, tinggal mengikuti pelantikan susulan,” ungkapnya.
Mekanisme Penunjukan Wawali Baru
Sementara itu, untuk mencari pendamping baru Rahmad Mas’ud setelah wafatnya Thohari Aziz sebagai wawali Balikpapan, koalisi partai pengusung Rahmad Mas’ud-Thohari Aziz harus menyusun dua nama yang bakal menggantikan posisi almarhum Thohari. Kemudian diserahkan ke DPRD Balikpapan. Mekanisme ini merujuk Pasal 176 Ayat 2 UU 10/2016 tentang Pilkada.
Untuk diketahui, Rahmad Mas’ud yang berpasangan dengan almarhum Thohari Aziz diusung oleh delapan partai politik pemilik kursi di DPRD Balikpapan. Yakni, Golkar (11 kursi), PDIP (8 kursi), Gerindra (6 kursi), PKS (6 kursi), Demokrat (4 kursi), PPP (3 kursi), PKB (1 kursi), dan Perindo (1 kursi). Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40 kursi. Ditambah dua partai politik pendukung non-parlemen, PAN dan Berkarya.
Sebelum dua nama calon pengganti itu disetor, DPRD Balikpapan harus menggelar paripurna pemberhentian Wawali Thohari Aziz dengan penetapan telah meninggal. Berbekal penetapan pemberhentian itu, DPRD bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyusun tata tertib pemilihan wakil kepala daerah pengganti. Mengacu pada UU 23/2014 tentang Pemda yang diubah dalam UU 9/2015, khususnya Pasal 78 Ayat 1 Huruf a dan Pasal 79 Ayat 1. Beleid lain, Peraturan Pemerintah 18/2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Selain pansus, nantinya turut pula dibentuk panitia kecil. Panitia ini nantinya bertugas menggelar pemilihan calon pengganti secara musyawarah mufakat di DPRD. Jika tidak mencapai kata musyawarah dan mufakat, dapat dilanjutkan secara voting. (kip/riz2/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria