Sejak tahun 2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan hibah air minum kepada daerah-daerah di Indonesia, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kabupaten Berau melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal, telah menerima manfaat dari program hibah air minum tersebut, untuk melayani sambungan rumah (SR) bagi MBR.
////////////
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria penerima manfaatnya pun sangat sederhana. Yakni bersedia menjadi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta daya listrik yang terpasang pada rumah tangga penerima manfaat tidak lebih besar dari 1.300 VA.
Tahun lalu, Perumda Air Minum Batiwakkal, juga menerima manfaat dari program hibah kementerian tersebut. Dari data yang dihimpun Berau Post, sebanyak 1.640 SR MBR dilakukan sepanjang 2020. Itu merupakan hasil verifikasi yang dilakukan sebanyak dua kali kepada calon penerima SR MBR.
Tapi dari hasil penelusuran Berau Post di lapangan, banyak ditemukan SR MBR yang tidak memenuhi kriteria. Jangankan kriteria daya listrik yang terpasang pada rumah tangga penerima manfaat maksimal 1.300 VA, fisik bangunan rumahnya saja tidak ada. Namun meteran air berwarna kuning yang merupakan meteran air program MBR, sudah terpasang dan mengalirkan air yang deras di tanah kosong milik masyarakat.
Bukan di satu wilayah saja, temuan adanya meteran di lahan kosong tanpa rumah ditemukan tersebar di beberapa wilayah. Seperti di Kampung Bebanir Bangun, Limunjan, hingga Kampung Tasuk.
Ada juga meteran kuning MBR yang mengalirkan air ke rumah warga, walau dari fasilitas yang dimilikinya menggambarkan kondisi perekonomiannya sudah berkecukupan. Seperti rumah berkonstruksi beton, hingga rumah yang di halaman depannya terparkir kendaraan roda empat. Rumah-rumah tersebut terpantau di Bebanir Bangun dan Tanjung Redeb.
Salah satu warga yang mendapat SR MBR di Kampung Tasuk, Mariam, mengakui SR dengan meteran kuning banyak terpasang di lahan-lahan kosong milik warga kampungnya. “Rata-rata punya saudara juga (SR MBR di tanah kosong),” katanya ketika ditemui di rumah kakaknya di Tasuk, Sabtu (7/8).
Dijelaskannya, pemasangan SR MBR di lingkungannya, dilakukan pada 2020 lalu. Bermula dari pendataan yang dilakukan aparat kampung yang kemudian diteruskan ke Perumda Air Minum Batiwakkal.
Sepengetahuannya, di lingkungannya ada terpasang enam SR MBR di lahan kosong. Seperti di lahan bekas sawah, hingga yang kini sudah mulai memasang fondasi untuk membangun rumah. “Memang belum ada rumahnya, cuma ditulis bangunan kosong. Tapi kan dia orang nanti mau bangun rumah,” jelas Mariam.
Bahkan, satu SR MBR yang berada di lahan bekas sawah, pemasangannya diakui Mariam, bukan untuk pengairan sawah. Tapi memang direncanakan untuk membangun rumah di atas lahan bekas sawah tersebut. “Itu (sawah) punya keluarga juga yang di Tanjung (Redeb). Nanti mau dibangun rumah juga, tapi pasang duluan,” ungkapnya.
Malah menurut Mariam, SR MBR di Tasuk juga ada terpasang di bangunan sarang burung walet milik masyarakat. “Ada untuk sarang burung,” terangnya.
Dikatakannya, bagi masyarakat yang sudah mendapat SR MBR, walau belum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun sudah tercatat sebagai pelanggan Perumda Air Minum Batiwakkal. “Karena yang belum dipakai (SR MBR di tanah kosong), tiap bulan juga bayar denda Rp 7 ribu, untuk admin katanya,” ungkap dia.
Sementara di Bebanir Bangun, Kepala Kampung Bebanir Bangun, Jaliman, mengakui ratusan warganya menjadi penerima manfaat program MBR. Namun dari ratusan SR MBR yang terpasang di Bangun, diakui Jaliman tak semuanya masuk skala prioritas. Sebab ketika ditemui di kediamannya pada Jumat (6/8) lalu, Jaliman mengakui jika ada SR MBR yang terpasang di salah satu lahan warga, yang saat ini baru hendak dibangun rumahnya. Ada juga SR MBR yang terpasang di rumah warga yang terlihat sangat layak huni dan berkonstruksi beton. Tapi itu semua, dijelaskan Jaliman, terjadi karena saat proses verifikasi calon penerima MBR, pihaknya tidak dilibatkan.
“Memang usulan dari kami, tapi mereka (tim Perumda Air Minum Batiwakkal) turun ke kampung verifikasi, kami tidak dilibatkan,” katanya.
Disebut Jaliman, pada program MBR 2020 tersebut, pihaknya mengusulkan sekitar 1.000 SR. Namun hanya terealisasi sekitar 300 hingga 400 SR MBR saja. “Kalau kami dilibatkan, pasti sasaran kita yang benar-benar tidak mampu, tapi tahu-tahu sudah terpasang,” jelasnya.
Salah satu tanah kosong yang telah terpasang SR MBR dengan sebuah kran yang ketika dibuka bisa mengalirkan air dengan deras, disebut Jaliman adalah tanah milik warganya yang pernah menjadi korban kebakaran. “Memang harusnya yang diprioritaskan yang sudah ada (rumah) dulu, tapi itu tadi, kami tidak dilibatkan. Tapi yang itu kasihan juga, dulu rumahnya terbakar,” terangnya.
Menurut dia, pemasangan SR MBR di kampungnya dilakukan sejak November 2020 lalu. Termasuk di tanah kosong milik warganya tersebut, yang dari pantauan Berau Post, memang sudah mulai terlihat kegiatan pembangunan rangka rumah. “Baru sebulan atau dua bulan ini mulai dibangun,” katanya.
Sementara ketika Berau Post mencoba menemui pemilik lahan yang telah terpasang SR MBR tersebut, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Rangka rumah yang sudah berdiri, serta beberapa peralatan pertukangan, terlihat berada di lahan tersebut. “Orangnya biasa ada, tapi nggak tahu lagi ke mana,” ujar salah satu warga yang tinggal di sekitar tanah tempat pembangunan rumah tersebut.
Pemasangan SR MBR di tanah kosong juga ditemukan di Limunjang, RT 20 Kelurahan Sambaliung. Sayang sang pemilik lahan tidak bisa ditemui ketika Berau Post mencoba menemuinya pada Jumat (6/8) lalu. “Orangnya ada, tapi lagi ke (Pegat) Batumbuk,” ujar warga yang tinggal di sebelah lahan kosong tersebut.
Dikonfirmasi ke Ketua RT 20 Kelurahan Sambaliung, Burhan, dirinya mengakui bahwa pemasangan SR MBR tersebut di depan lahan milik warganya. Namun warga yang mendapat SR MBR tersebut yang meminta untuk dipasang di lahan kosong miliknya, karena memang direncanakan untuk membangun rumah. “Rumah dia ada di sebelahnya juga, tapi karena mau bangun rumah di tanahnya yang di sebelahnya, makanya dia mintanya meterannya dipasang di tanahnya saja,” ujar Burhan kepada Berau Post.
Diakui Burhan, program MBR dari Permuda Air Minum Batiwakkal tersebut sempat menuai protes dari warganya. Sebab, pada pemasangan tahap pertama tahun lalu, dilakukan sepihak oleh petugas Perumda Batiwakkal. “Yang tahap pertama itu langsung main tempel stiker saja mereka di rumah-rumah warga. Jadi rumah yang ditempeli stiker itu nanti yang akan dapat sambungan air,” katanya.
Padahal, dari pendataan yang dilakukannya, rumah-rumah yang ditempeli stiker oleh petugas Perumda Batiwakkal, banyak yang tidak sesuai dari sisi kepantasan untuk mendapatkan bantuan sambungan air bersih. “Bahkan ada yang showroom mobil bekas yang dipasangkan meteran air. Itu yang di tahap pertama,” ungkapnya.
Dari situ, dirinya lantas menuntut agar Perumda Batiwakkal bisa menerima semua usulan pemasangan SR MBR yang diajukan sesuai hasil pendataannya. “Karena saya patokannya showroom itu. Masa yang punya usaha showroom bisa dapat, sementara warga yang lain tidak. Itu patokannya, saya meminta untuk dipasangkan meteran di rumah warga pada pemasangan tahap kedua,” jelas dia.
TARIF DIDUGA LEBIH MAHAL
Di Tanjung Redeb, SR MBR juga banyak terpasang di rumah-rumah warga.
Salah satunya diungkapkan Nurhayati, yang mengaku mendapat pemasangan SR MBR setelah didatangi petugas Perumda Air Minum Batiwakkal, Februari lalu. Nurhayati mengaku, SR MBR tersebut terpasang di rumah anaknya yang berada persis di depan rumahnya.
Dari pantauan Berau Post, di samping rumah tersebut terdapat warung sederhana milik Nurhayati. Serta di halaman rumah terparkir kendaraan roda empat.
Nurhayati mengaku turut menyambung air dari rumah anaknya. Namun hanya untuk memenuhi kebutuhan air minum saja. “Kalau di rumah saya nyedot air (sumur bor). Tapi kadang kalau keruh, baru nyambung dari rumah anak saya, tapi untuk masak air saja,” katanya.
Nurhayati yang didampingi anaknya, mengaku ketika mendapatkan tawaran penyambungan SR MBR, dijanjikan secara gratis. Namun ketika sudah terpasang, ari tidak langsung mengalir. “Setelah dilapor, katanya harus bayar dulu ke kantor baru disambungkan airnya,” katanya.
“Kata suami saya, dia bayarnya Rp 300 ribu dulu di loket, baru Rp 50 ribu di dalam. Atau Rp 50 ribu dulu di loket, baru yang Rp 300 di dalam. Saya lupa juga,” timpal anaknya.
Nurhayati bersama suami, memang hanya mengandalkan hasil dari penjualan di warung sederhana miliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara sang menantu disebutnya, bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan pertambangan batu bara.
Walau mendapat SR MBR, Nurhayati dan anaknya mengaku heran dengan tarif pemakaian air yang harus dibayarnya tiap bulan. Sebab, jika dibandingkan dengan tetangganya yang menggunakan meteran berwarna biru, tarif air bersih bagi MBR disebutnya jauh lebih tinggi.
“Kalau rata-rata per bulan Rp 300 ribuan, tapi pernah awal-awal sampai Rp 500 ribuan. Kalau tetangga-tetangga di sini, paling sebulan Rp 50 ribuan saja. Apa yang kuning ini memang lebih mahal ya,” ujar anak Nurhayati sambil menunjukkan beberapa kuitansi pembayaran air dari Perumda Batiwakkal.
Apa mahalnya tarif disebabkan karena Nurhayati ikut menyambung air dari rumah anaknya? Ditanya demikian, Nurhayati tidak meyakininya. Sebab penggunaan air dari Perumda Air Minum Batiwakkal, hanya dilakukannya sesekali ketika air dari sumur bor yang disedotnya keruh. “Memang bilang orang yang kuning lebih boros, karena di sini kan banyak juga yang pakai meteran kuning,” ungkap dia.
Saat dikonfirmasi, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Saipul Rahman, enggan memberikan tanggapan, walau sempat menerima sambungan telepon dari Berau Post.
“Mau wawancara soal apa, pansus kah?” tanyanya ketika menjawab sambungan telepon dari Berau Post pagi kemarin.
Namun dijelaskan, konfirmasi yang ingin dilakukan hanya berkaitan dengan program MBR di Berau sejak 2020 lalu. “Oke, nanti ya, masih ada tamu,” jawabnya.
Namun setelah coba dihubungi kembali di siang hari hingga malam tadi, Saipul tak lagi menjawab sambungan telepon dari Berau Post. (mar/udi)
Editor : uki-Berau Post