Sabtu (23/10) lalu, menjadi hari yang sangat padat bagi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Sebab dalam satu hari itu, Makmur sudah diagendakan untuk mengelilingi seluruh kampung di Bidukbiduk, untuk menggelar reses sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat.
Usai bersilaturahmi dan menggelar reses di Kampung Teluk Sumbang, Makmur menyempatkan diri mengunjungi objek wisata Lamin Guntur milik pengusaha Kaltim, Ronald Lolang. Di sana, Makmur juga sempat menyapa jajaran Brimob Kaltim, yang menggelar pelatihan di pantai Lamin Guntur.
Namun Makmur tak bisa berlama-lama, sebab dirinya dan rombongan sudah ditunggu masyarakat Kampung Teluk Sulaiman, untuk melanjutkan reses di titik kedua.
Sama seperti ketika menggelar reses di Teluk Sumbang, masyarakat Teluk Sulaiman juga banyak menyampaikan aspirasinya seputar program bantuan untuk nelayan.
Namun, sebelum masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung, Makmur memberikan pengantar mengenai persoalan listrik yang pernah menjadi aspirasi masyarakat, saat reses yang digelar di Bidukbiduk sebelumnya. “Alhamdulillah sekarang sudah 24 jam. Tapi itu bagi kami bukan sebuah prestasi, tapi memang kewajiban kami sebagai wakil yang memperjuangkan aspirasi bapak-ibu sekalian,” ujar Makmur.
Sebelum mendengarkan aspirasi, Makmur lebih dulu memberikan motivasi kepada masyarakat Teluk Sulaiman. Dengan meminta masyarakat untuk berbenah dan mempersiapkan diri untuk mewujudkan Kecamatan Bidukbiduk sebagai destinasi wisata unggulan. “Kebersihan lingkungan harus dijaga. Rumah-rumah sudah harus dipersiapkan kamar-kamar yang bisa menampung wisatawan. Seperti yang dilakukan masyarakat Pulau Derawan beberapa tahun lalu. Akhirnya nanti, ketika wisatawan yang datang membeludak, rumah-rumah warga sudah siap dengan fasilitasnya sebagai homestay,” jelasnya.
Seperti biasanya, reses yang dilakukan Makmur HAPK, selalu mengandalkan dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masyarakat yang datang pun tak segan menyampaikan aspirasinya, seperti yang disampaikan Harding.
Warga Teluk Sulaiman tersebut menjelaskan, hampir 70 persen warga kampung merupakan nelayan. Dan mayoritas nelayan di Teluk Sulaiman, bermukim di sepanjang bibir pantai. Tapi kebanyakan kondisi rumah mereka sudah tidak layak. Untuk itu, Harding mengharapkan Makmur HAPK bisa memperjuangkan agar nelayan-nelayan di Teluk Sulaiman bisa diprioritaskan untuk mendapatkan program bantuan rumah layak huni dari Pemprov Kaltim.
“Karena kami juga tidak diperbolehkan membangun rumah di pinggir laut. Ada aturannya. Makanya kami harapkan ada solusi, agar rumah-rumah kami sebagai nelayan yang sudah tidak layak ini,” katanya.
Mendengar aspirasi tersebut, Makmur langsung memahaminya. Menurutnya, pemerintah memang sudah membuat aturan yang melarang masyarakat membangun di atas laut. Tapi, harusnya, organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Berau lebih dulu melakukan pendataan, rumah-rumah masyarakat yang berdiri di atas air, dan harus direlokasi ke tempat yang lebih aman.
“Kalau bisa dari pemerintah kampung dan camat buatkan laporannya. Sampaikan ke OPD terkait. Karena pemerintah juga tidak boleh semena-mena, jika dikatakan tidak boleh membangun, carikan dong lahan untuk mengganti rumah warga yang ada di tepi laut. Itulah fungsinya pemerintah, harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.
Walau demikian, Makmur juga akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat nelayan, yang saat ini masih tinggal di tepi laut.
Aspirasi mengenai persoalan masyarakat nelayan juga disampaikan Baharuddin. Diungkapkannya, nelayan di Teluk Sulaiman saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebab setiap nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perikanan, untuk membeli BBM di SPBU.
“Memang sekarang itu bukan kewenangan kabupaten, tapi harusnya pejabat di dinas harus peka. Sampaikan keluhan masyarakat itu agar mendapatkan solusinya. Tapi insyaallah itu akan kami jembatani, karena persoalan seperti itu jangan dibiarkan,” jelas Makmur menjawab keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di SPBU.
Makmur memastikan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan memberi perhatian kepada para nelayan di Kaltim, termasuk di Bumi Batiwakkal. Sebab menurut mantan bupati Berau tersebut, nelayan-nelayan di Kaltim masih sangat membutuhkan bantuan stimulan, hingga para nelayan di Kaltim mencapai kemandirian. “Kemarin memang kami sudah rencanakan dengan Dinas Perikanan (Kaltim), kami sampaikan agar dinas banyak-banyak buat program dengan melihat kebutuhan-kebutuhan nelayan di kabupaten,” pungkas Makmur. (bersambung/udi)
Editor : uki-Berau Post