Persoalan listrik sempat menjadi keluhan mayoritas masyarakat Kampung Bidukbiduk dan sekitarnya. Bukan karena belum tersambung setrum. Tapi karena listrik menyala hanya beberapa jam saja.
Pembahasan mengenai pelayanan listrik yang sudah 24 jam, menjadi pengantar ketika Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyapa masyarakat Kampung Bidukbiduk saat menggelar reses, Sabtu (23/10) lalu.
Menurut Makmur, terealisasinya listrik 24 jam di sebagian besar wilayah Kecamatan Bidukbiduk, berkat perjuangan bersama dan kesabaran masyarakat. Walaupun dirinya turut andil dalam mendorong percepatan terealisasinya pelayanan listrik 24 jam di Bidukbiduk, Makmur menyebutnya memang sebuah kewajiban.
“Karena listrik ini memang kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, gubernur, bupati, DPRD, memang wajib memperjuangkannya. Jadi itu bukan sebuah kebanggaan, tapi memang kewajiban,” ujarnya saat reses.
Dengan pelayanan listrik 24 jam, semakin mendukung pengembangan pariwisata di Bidukbiduk. Untuk itu, Makmur mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, ramah kepada siapa saja yang datang, dan tetap mempertahankan kearifan lokal.
“Sapta Pesona dipegang dan kita tetap harus berbenah,” pesannya.
Di Bidukbiduk, Makmur juga menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim akan memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan. Program bantuan ternak juga akan kembali dilanjutkan. “Bagi kelompok tani, setiap anggota mendapat dua ekor sapi saja sudah sangat berguna. Mereka tinggal merawat dan mengembangbiakkannya,” jelasnya.
Seperti pada reses-reses lainnya, Makmur tetap mengajak masyarakat untuk berdialog. Menyampaikan aspirasinya untuk diperjuangkan pemerintah.
Kepala Kampung Bidukbiduk, Kasmudin, pun langsung menyampaikan beberapa aspirasinya untuk didengar dan dijadikan pekerjaan rumah Ketua DPRD Kaltim. Seperti persoalan abrasi pantai, Kasmudin khawatir jika abrasi di Bidukbiduk tidak mendapat penanganan yang tepat, maka daratan kawasan di moncong Pulau Kalimantan tersebut perlahan semakin berkurang.
“Tahun kemarin sebenarnya sudah ada masuk perencanaan (penanganan abrasi di Kampung Bidukbiduk, red), tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” katanya.
Terkait perikanan, dirinya sering berkoordinasi dengan jajaran Dinas Perikanan Berau mengenai batas-batas wilayah tangkap nelayan di perairan. Sebab dari hasil koordinasinya, sektor kelautan saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. “Kami harapkan, kalau bisa kewenangannya dialihkan kembali ke kabupaten. Supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Samarinda, hanya untuk mengurus persuratan untuk mendapatkan BBM,” ujarnya.
Menanggapinya, Makmur memastikan akan membawa tim ahli dari Balai Wilayah Sungai Kaltim, untuk meninjau dan mengkaji, penanganan abrasi yang tepat untuk di Bidukbiduk. “Kemarin sebelum saya ke sini, saya bawa tim balai ke Derawan untuk mengkaji juga persoalan abrasi di sana. Insyaallah, bulan depan atau Desember, saya bawa juga tim dari balai ke sini,” katanya.
Makmur menegaskan, untuk melakukan penanganan abrasi tidak boleh gegabah. Jangan asal menyenangkan masyarakat dengan memasang beronjong sebagai pemecah ombak. “Tapi harus diteliti dulu dari ujung ke ujung supaya penanganannya tepat,” ungkapnya.
Soal perikanan, Makmur berharap Dinas Perikanan Berau harusnya menjembatani apa yang menjadi keluhan nelayan untuk disampaikan ke pemerintah provinsi. Supaya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi bisa berjalan baik. “Karena yang diperjuangkan kepentingan masyarakat juga,” katanya.
“Tapi kalau sulit, buatkan saya usulan-usulan soal perikanan kelautan, buatkan proposalnya. Nanti saya bantu jembatani,” sambungnya. (bersambung/udi)
Editor : uki-Berau Post