TANJUNG REDEB - Pemerintah pusat berencana akan mengaktifkan Pemberlakun Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 untuk seluru daerah di Indonesia, mulai pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Thamrin yang dikonfirmasi pada Kamis (18/11) menuturkan, pihaknya saat ini masih menunggu instruksi lanjutan baik dari pusat maupun Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten Berau.
“Kita tunggu instruksi, langkah apa yang akan dilakukan,” jelasnya.
Thamrin mengatakan, kemungkinan dalam waktu dekat, akan dilaksanakan rapat lintas sektor, terkait penerapan PPKM level 3 tersebut dii Berau, apakah akan kembali menempatkan personil di area pintu masuk ke Berau, atau seperti apa.
“Kita belum bisa berkomentar banyak, karena kan belum dirapatkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Masrani menuturkan, dengan diberlakukannya PPKM level 3 ini, dirinya belum mengetahui secara pasti, apakah akan berimbas kepada pariwisata atau tidak.
“Sebenarnya ini momen, untuk meningkatkn perekonimian masyarakat, tapi dilihat lagi nantinya gimana,” ujarnya.
Dirinya berharap agar sektor pariwisata tidak ditutup, mengingat biasanya menjelang libur Natal dan tahun baru (nataru) jumlah wisatawan yang menuju ke Derawan, Maratua dan Bidukbiduk, dipastikan akan meningkat.
“Kalau keluhan dari pelaku wisata maunya tidak ditutup, tapi semua keputusan ada di pusat,” kata Masrani.
Lebih lanjut, Masrani mengatakan, untuk kembali memperjuangkan pariwisata Berau memang dibutuhkan waktu. Terlebih, momen menjelang akhir tahun ini kesempatan emas. Namun, ia menegaskan, apapun keputusan pusat nantinya terkait wisata, ia mengaku, akan tetap mengikuti arahan.
“Kita lihat nanti gimana keputusannya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menuturkan, pihaknya berencana akan menggelar rapat, guna membahas masalah ini. karena dari pusat sendiri, belum jelas dalam memberikan instruksi, apakah seluruh pariwisata ditutup atau tidak. Begitu juga bagi pelaku UMKM yang ada di sepanjang tepian Ahmad Yani, eratai, Sambaliung dan Gunung Tabur. Begitu juga untuk resto dan kafe.
“Kita belum terima keputusannya seperti apa,” ujarnya kepada Berau Post.
Gamalis menambahkan, jika pun keputusan pusat menutup wisata Berau, tentu pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Pilihannya hanya dua, yakni tetap sehat atau perekonomian meningkat. Polisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, tentu ini menjadi pilihan yang sulit.
“Ya pilihannya cuma itu, sehat atau ekonomi,” katanya.
Ia melanjutkan, jika ditutup, dan masih ada pelaku usaha yang nekat membuka usahanya, untuk masalah sanksi, Gamalis mengaku masih akan berkoordinasi lagi. mengingat keputusan tidak bisa diambil sepihak.
“Kita tunggu pusat nanti gimana,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gamalis mengatakan, saat ini hampir seluruh kecamatan yang ada di Bumi Batiwakkal sudah berstatus zona hijau. Kemungkinan ada kebijakan dari pusat, untuk bisa memberikan restu membuka sektor wisata.
“Harapan kita tetap dibuka,” ujarnya.
Diungkapkan Gamalis, memang saat ini jumlah pasien aktif di Berau, hanya lima orang. Yakni tiga di Tanjung Redeb, dan dua di Teluk Bayur. Setelah hanya satu hari, Berau zero Covid-19. Ia menuturkan, apapun keputusan pusat ke depannya, Pemkab Berau siap mengikuti. Termasuk memperketat pengawasan melalui Satgas Kabupaten hingga kecamatan.
“Kita siap mengikuti,” pungkasnya. (hmd)
Editor : uki-Berau Post