BALIKPAPAN-Penanganan jangka pendek mencegah terulangnya kecelakaan lalu lintas di turunan simpang Muara Rapak, Balikpapan Utara jadi prioritas pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan anggaran siap. Persoalannya tinggal di pembebasan lahan.
“Mungkin nanti akan kita bongkar dan kita lebarkan. Supaya kendaraan dari atas (Jalan Soekarno-Hatta) bebas menikung ke sebelah kiri. Sehingga tidak terhalang kendaraan yang akan belok ke kanan,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi dalam rapat koordinasi (rakor) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kaltim Menyikapi Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Simpang Muara Rapak, di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Rabu (26/1).
Junaidi menuturkan, lajur khusus kendaraan yang langsung belok kiri diharapkan mengurai panjang antrean akibat terhambatnya kendaraan di persimpangan Muara Rapak. Upaya itu, merupakan penanganan jangka pendek yang bisa dilakukan Kementerian PUPR pasca-kecelakaan maut yang menewaskan empat orang pada Jumat (21/1) di kawasan tersebut. Menurutnya, keberadaan jalur khusus belok kiri sudah sangat mendesak. Terlebih geometri turunan Muara Rapak sangat landai dan berbahaya.
Sebab, persentase kelandaian jalan 9,56 persen. “Hampir 10 persen. Panjangnya sekitar 75 meter. Ini sangat-sangat berbahaya. Sehingga ada wacana pembuatan flyover. Karena regulasi persetujuannya ada di Kementerian PUPR. Kami secara maraton membahas itu,” ucapnya
Dia melanjutkan, pembuatan jalur khusus belok kiri pada turunan simpang Muara Rapak merupakan prioritas BBPJN Kaltim. Akan tetapi, pihaknya masih terkendala ketersediaan lahan. Sehingga, BBPJN Kaltim akan berkomunikasi dengan Pemkot Balikpapan untuk membantu pengadaan lahan. Lantaran, trotoar pada turunan tersebut akan digeser ke sebelah kiri.
“Secara khusus saya akan ketemu pak wali kota. Terkait lahan yang ingin kita manfaatkan. Karena, kami susah juga bergerak, kalau setiap kebijakan kita terkendala dengan lahan. Dan dananya insyaallah, sudah siap. Dirjen Bina Marga (Kementerian PUPR) kemarin juga sudah menyetujui. Dalam waktu dekat, segera memperbaiki pelebaran di tikungan,” jelas pria berkacamata ini.
Secara teknis, lajur kiri belok kiri itu akan disediakan bahu jalan untuk sepeda motor. “Dalam waktu dekat tugas kami akan membuat pelebaran pada lajur kiri ini. Di mana, tikungannya akan kita lebarkan. Begitu juga trotoarnya kita geser. Itu langkah utama yang akan kita lakukan,” janjinya. Rekomendasi jangka pendek lainnya, penyiapan lajur penyelamat darurat atau escape lane. Jika diperlukan, ditempatkan jalur penyelamat darurat dengan dragnet system atau mechanical-arrester dan dikombinasikan dengan water-barrier pada ujung jalur penyelamat. Jalur penyelamat itu direncanakan dibangun pada lahan milik PT Pertamina (Persero).
Apabila ada kendaraan yang mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi, dapat menggunakan jalur penyelamat yang dimaksud. Dengan mengarahkan kendaraannya ke arah kiri supaya bisa menghindari kecelakaan. “Ini pemikiran kami. Tapi kami sangat memerlukan koordinasi terkait kesiapan lahan agar disiapkan pada tahun ini juga. Apabila tidak ada masalah, kita akan langsung tangani pembuatan jalur evakuasi ini,” terang dia.
Sementara itu, mengenai pembangunan flyover atau jalan layang, merupakan penanganan jangka panjang yang telah disusun pemerintah.
Dokumen perencanaan beserta desain sebelumnya telah dirampungkan Pemkot Balikpapan, dan telah direvisi Pemprov Kaltim pada 2020. Perencanaan dan desain tersebut juga sudah dievaluasi bersama Kementerian PUPR. “Secara desain sudah sangat siap. Dan sudah kita evaluasi juga secara bersama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini tentunya pembangunan flyover bisa kita mulai dalam waktu secepat-cepatnya,” harap Junaidi.
Karena itu, pihaknya merasa perlu ada sosialisasi kepada masyarakat sekitar perihal rencana pembangunan flyover. Karena menurut informasi yang diterimanya, sempat ada penolakan dari masyarakat. Yakni pedagang yang berjualan di Plaza Rapak. Pedagang khawatir dengan adanya jalan layang itu, akan membuat usaha mereka menjadi sepi. “Kita bisa sosialisasikan. Insyaallah masyarakat bisa memahami. Karena kendaraan berat juga harus masuk ke kota. Dan tentunya ini menjadi prioritas utama untuk pembangunan flyover di lokasi simpang Rapak ini,” jelas dia.
Di lokasi yang sama, Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto August Satria menyampaikan, untuk penggunaan lahan milik PT Pertamina yang akan masuk perencanaan jalur evakuasi, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada tim aset Pertamina. “Kita akan sampaikan kepada manajemen tim aset. Dan mungkin pak wali kota akan mengundang kita untuk berkoordinasi lebih lanjut,” katanya. (kip/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria