Memindahkan IKN ke Kaltim jangan sekadar euforia pembangunan. Lebih penting dari itu adalah penanggulangan masalah banjir.
SALAH satu faktor memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim karena Jakarta kerap diterjang banjir. Bahkan pada Februari 2020, kompleks Istana Kepresidenan juga tergenang air. Peristiwa serupa sudah kerap terjadi sejak 2002, 2013, 2015, hingga 2020 lalu.
Sayangnya, lokasi pemindahan IKN Nusantara khususnya di sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) tidak benar-benar bebas dari banjir.
Terbaru, 6 Mei lalu, Sepaku terendam banjir. Meski secara luasan terdampak masih kecil, namun Sepaku oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU merupakan wilayah rawan banjir. Mengutip data BPBD PPU, pada 2010–2020 sudah 30 kali kejadian banjir.
Kamis (4/8), Kaltim Post kembali berkunjung ke lokasi IKN. Di Titik Nol Nusantara, awak media bertemu Plt Camat Sepaku Adi Kustaman yang saat itu tengah menghadiri kegiatan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) yang dibuka Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Adi menyebut, meski Sepaku merupakan wilayah rawan banjir, namun bukan banjir yang bersifat lama.
“Sebelum ditetapkan sebagai kawasan inti IKN, Sepaku memang kerap banjir. Saya di sini (Sepaku) sudah 29 tahun. Dan selama itu juga memang sering banjir. Namun bukan banjir yang sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak dan media, kondisinya 2–3 jam sudah surut. Tidak pernah sampai berhari-hari,” jelas Adi.
Adi menyebut, untuk wilayah yang rawan dan rutin jadi langganan banjir seperti Desa Sukaraja, Desa Bukit Raya, Kelurahan Sepaku, dan Desa Karang Jinawi. Itu karena wilayah tersebut memang berada di dataran rendah.
Sehingga ketika air laut mengalami pasang, maka menghambat aliran air yang turun dari hulu ketika hujan. Dan upaya penanggulangan, kata dia, sudah sering dilakukan. Seperti normalisasi sungai yang sudah dangkal akibat sedimentasi dan pembangunan Bendungan Sepaku–Semoi.
“Bendungan Sepaku–Semoi ini dibangun selain untuk keperluan air, juga untuk mengurangi banjir. Dan perlu dicatat, hasil normalisasi sungai yang dilakukan UPT Pekerjaan Umum Kecamatan Sepaku telah berhasil mengurangi banjir. Terbukti wilayah yang sebelumnya terendam kini tidak lagi banjir,” beber Adi.
Kaltim Post lantas kembali mengunjungi proyek Bendungan Sepaku–Semoi. Bertemu dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto. Dia menjelaskan, secara fisik, progres bendungan itu di angka 61 persen. Saat ini pihaknya tengah mempercepat proses penyelesaian karena targetnya akhir tahun sudah rampung. Dilanjutkan proses pengisian air (impounding) pada pertengahan 2023.
“Sementara yang ada kaitannya dengan pengendalian banjir, kami sudah melakukan kajian. Di mana semua infrastruktur bangunan di kawasan inti IKN sudah mengakomodasi terjadinya risiko bila terjadi genangan. Bila debit air tinggi dari sungai ataupun pasang dari laut. Jadi semua bangunan berada pada elevasi di atas pasang air laut tertinggi dengan kala ulang 100 tahunan,” jelas Harya.
Dia menyebut, pola hujan di Kaltim khususnya di kawasan IKN terjadi hampir sepanjang tahun. Mencapai tujuh bulan per tahun. Berbeda dengan Pulau Jawa. Sehingga konsen BWS Kalimantan IV adalah wilayah sekitar kawasan inti yang rawan terjadinya banjir.
Di situ ada jalan provinsi yang kini ditingkatkan menjadi jalan nasional yang menjadi akses ke KIPP. Sejak 2017, pihaknya sudah mengidentifikasi ada lima titik yang rawan tergenang jika hujan dan pasang air laut. Di sisi selatan KIPP, ada Desa Pemaluan. Kemudian setelah KIPP ada Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sepaku, Desa Sukaraja, dan Semoi. Tepatnya di hilir Bendungan Sepaku–Semoi.
“Kami juga sudah melakukan kajian dan upaya teknis untuk menangani kondisi tersebut. Seperti normalisasi sungai. Meninggikan tebing sungai dengan membuat tanggul. Sehingga risiko air melimpah ke jalan dan permukiman bisa dikurangi,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya sudah mengidentifikasi adanya 15 titik penyempitan (bottleneck) aliran air yang melintas di jalan, jembatan, dan permukiman. Titik tersebut akan ditangani dengan pelebaran dan peninggian permukaan jalan dan jembatan. Ke depan, setelah 2024, juga akan dibuat sejumlah kolam retensi untuk mengumpulkan aliran air agar tidak langsung masuk ke sungai.
“Jadi air yang ada dikumpulkan dulu di kolam retensi agar beban di sungai bisa dikurangi. Kalau debit air di sungai turun, maka air dari kolam retensi akan dialirkan ke sungai,” tuturnya. Untuk di Bendungan Sepaku-Semoi, pihaknya juga akan memasang pintu air pengendali banjir. Sehingga pihaknya bisa mengontrol debit air yang masuk dan keluar bendungan bila diperlukan.
Lantas bagaimana penanggulangan banjir di kawasan penyangga IKN? Harya menyebut, Balikpapan misalnya memiliki sejumlah pengulangan titik banjir setiap turun hujan. Dalam proses identifikasinya, kondisi drainase jalan di titik banjir memang tidak mampu menampung debit air yang tinggi jika turun hujan deras. Seperti di Jalan MT Haryono. Selain itu banyak wilayah banjir merupakan cekungan.
“Sesuai kewenangan, kami sendiri menangani untuk drainase utama. Drainase utama atau primer itu seperti sungai alami dan buatan. Misalnya di Sungai Ampal. Itu kami sudah rutin lakukan normalisasi alur sungai. Di muara juga kami pasang penahan agar tidak terjadi sedimentasi karena pasir laut yang menghambat aliran,” ucapnya.
Selebihnya untuk drainase sekunder dan tersier, Harya menyebut, penanganannya berada di pemerintah daerah. Seperti parit-parit di sisi jalan ataupun membangun polder atau bendungan pengendali (bendali) di hulu sungai. Fungsinya seperti kolam retensi. Mengumpulkan air agar tidak langsung masuk ke badan sungai atau drainase.
SPONGE CITY
Sejak awal, pemerintah disebut sudah memikirkan secara konsep, desain, teknis, hingga filosofis pemindahan pusat pemerintahan IKN ke Sepaku, PPU. Termasuk mengantisipasi nasib ibu kota bakal seperti Jakarta saat ini yang kerap mengalami banjir.
Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Isradi Zainal menjelaskan, dalam rencana induk tersebut dijelaskan, bahwa IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan, meliputi IKN sebagai kota hutan (forest city), kota spons (sponge city), dan kota cerdas (smart city).
Tujuannya membangun ibu kota dengan meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Sponge city bukan hanya mengelola air dengan menangkap curah hujan, tetapi juga melakukan retensi hingga mengembangkan bangunan hijau dengan atap kebun.
Konsep sponge city didesain secara masif dan progresif dengan membangun drainase dalam skala besar, resapan, dan ruang-ruang reservoir bawah tanah, manajemen kawasan rawa hingga jalur air. Teknologi yang dipakai misalnya pada material aspal jalan yang mampu menyerap air, teknologi penanaman di atap gedung sampai dengan otomatisasi kontrol dam dan penyimpanan air untuk musim kemarau.
“Salah satunya melalui pemanfaatan Bendungan Sepaku–Semoi. Bendungan itu bisa mengantisipasi hingga 2022–2030-an. Ke depan akan dibangun bendungan-bendungan tambahan setelah itu,” ucap ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kalimantan itu.
Isradi menyebut, secara kontur, kawasan IKN sangat mudah ditata untuk menanggulangi banjir. Tanpa perlu menggunakan gorong-gorong besar seperti yang dibangun di kota-kota besar di dunia. Karena elevasinya dan banyaknya sungai dan anak sungai, air yang ada cukup diarahkan. “Makanya untuk konsep sustainable itu karena IKN sejak awal dibangun untuk mengatasi salah satunya itu (banjir),” lanjutnya.
Bagi Isradi, dengan konsep forest city sebenarnya sudah menjawab kekhawatiran penanggulangan banjir akibat pembangunan di IKN. Karena 70 persen kawasan IKN itu hutan. Sementara yang perlu diantisipasi sejak dini adalah pembangunan di luar kepentingan IKN. Karena dari pengamatannya, pertumbuhan bangunan di sepanjang jalan Sepaku sudah meningkat.
“Kami sebagai rektor dan otorita sudah memikirkan itu. Saya sudah sampaikan ke Otorita IKN, itu harus segera diantisipasi bahkan hingga 100 tahun ke depan. Di tata agar tidak menghalangi rencana pembangunan IKN ke depan,” sebutnya.
Isradi ingin pemerintah daerah khususnya di daerah penyangga bisa ikut menyesuaikan diri dengan visi IKN. Termasuk soal penanggulangan banjir. Apalagi hingga kini penanganan banjir oleh daerah masih bersifat konvensional. “Sayangnya kami menilai mitra-mitra di sekitar IKN ini lamban. Seharusnya tidak berpikir semua harus dari atas (pusat),” tambahnya.
Bagi dia, sementara untuk 2022–2024, pembangunan IKN tidak akan memberikan dampak signifikan. Karena area yang dibangun hanya kawasan inti seluas 900 hektare dari total 256 ribu hektare cakupan darat wilayah IKN. “Yang berdampak itu di sosial ekonomi masyarakat. Dan kita sudah merasakannya kini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menjelaskan, sesuai kajian lingkungan strategis saat ini Kementerian LHK sedang berproses pelepasan kawasan hutan untuk bangunan di KIPP. Juga KLHK membantu pembuatan analisis dampak lingkungan (amdal) terpadu. Sehingga semua sesuai dengan kajian hingga mampu mengantisipasi konflik dan bencana, salah satunya banjir.
“Konsep IKN sudah jelas. Forest city, green city, smart city, dan sustainable city. Artinya, semua sistem dan teknologi khususnya penanggulangan banjir melalui pembuatan kolam retensi, embung, bendungan hingga drainase harus smart dan terintegrasi,” ujar Alue saat ditemui Kaltim Post setelah mengisi Kuliah Umum “Lingkungan Hidup dan Kehutanan di IKN” di Uniba, Jumat (5/8).
Alue menegaskan, khusus di kawasan kota penyangga, dalam proses pembangunan khususnya untuk skema pengendalian banjir bisa menyesuaikan dengan IKN. “Harus bisa berbenah diri. Karena IKN akan memberikan dampak ke kota sekitar dan kota sekitar itu bisa mengikuti dampak pembangunan IKN,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, dari UU IKN hingga turunannya, termasuk rencana induk yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sudah menggambarkan secara lengkap bagaimana concern pemerintah terhadap posisi IKN saat ini. Artinya, tidak hanya membangun secara fisik, namun juga ekosistem. Itu, kata dia, yang penting untuk diketahui masyarakat.
“Kita kan membangunnya bertahap. Dan kami harapkan pembangunannya dilakukan secara kesatuan, antara Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan. Karena konsep tiga kota itu yang ke depan mewujudkan pengembangan ekonomi regional. Jadi pada 2045, tiga kota itu mampu mengangkat Indonesia. Mampu meninggalkan kondisi middle income menjadi high income hingga pemerataan distribusi ekonomi dari Sabang sampai Merauke,” papar Bambang.
KETERBATASAN ANGGARAN
Keterbatasan anggaran masih menjadi alasan klasik belum tuntasnya persoalan banjir di Kaltim. Samarinda misalnya, memerlukan Rp 3 triliun untuk menuntaskan banjir. Itu pernah disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun setelah membuka pasar murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Samarinda pada 7 April 2022.
Sementara di Balikpapan, hanya untuk menuntaskan persoalan banjir akibat luapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal memerlukan Rp 150 miliar. Proyek dialokasikan secara multiyears sejak 2021–2024. Untuk 2021, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan telah menganggarkan dana sebesar Rp 20 miliar. Tahun ini, kembali dianggarkan Rp 20 miliar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin menjelaskan, jika melihat masterplan pembangunan IKN, khususnya untuk menanggulangi banjir, tidak membawa optimisme penyelesaian banjir di kawasan penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan.
“Saya agak pesimistis. Tetapi lebih jauh saya belum melihat, karena progres pembangunannya belum terlalu banyak. Jadi nanti perlu dikomunikasikan ke pemerintah provinsi, juga kota di sekitar IKN,” ucap Syafruddin, Kamis (4/8).
Bagi dia, komunikasi itu yang paling penting. Karena untuk menyesuaikan dengan masterplan IKN, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim, Dinas Pekerjaan Umum Samarinda dan Balikpapan harus berjalan bersama-sama. Karena bagaimana pun, pembangunan IKN akan berdampak pada kota di sekitarnya. Sehingga jangan sampai melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penanggulangan banjir secara sendiri-sendiri.
“Ini (jalan sendiri-sendiri) yang kami khawatirkan. Karena pembangunan IKN ini terintegrasi dengan kota sekitar seperti Samarinda dan Balikpapan,” ketua PKB Kaltim itu. Menurut dia, bila tidak ada koordinasi, penanggulangan banjir tidak akan maksimal. Mengambil contoh kondisi di Jakarta saat ini. Dalam perjalanannya, Jakarta sebagai ibu kota menderita karena banjir tidak hanya karena dampak dari dalam, namun di sekitar Jakarta.
Misal, posisi Jakarta yang rendah membuatnya selalu jadi lokasi kiriman air dari Bogor bila daerah tersebut hujan deras. “Nah kasusnya terbalik di IKN. Wilayah IKN itu posisinya di atas dan kawasan penyangga di bawah. Jadi dikhawatirkan ketika terjadi pengupasan lahan untuk pembangunan IKN, justru membuat banjir di kawasan sekitarnya bertambah parah,” sebutnya.
Dari sisi anggaran, penanggulangan banjir di kawasan penyangga akibat pembangunan IKN, kata dia, diupayakan bisa dibebankan ke pemerintah pusat. Karena bila dibebankan ke Pemprov Kaltim maka tidak akan sanggup. Peran pemerintah daerah hanya dari sisi pembebasan lahan. Pun kalau tidak sanggup, maka bisa dilakukan skema tukar guling. “Menyelesaikan banjir ini perlu dana besar. Kalau dibebankan ke daerah jelas tidak sanggup,” ungkapnya. (rom/k8)
Peliput:
M RIDHUAN
NOFFIYATUL CHALIMAH
Editor : izak-Indra Zakaria