LIMA belas hari lagi, akan ada wajah baru. Dan dua minggu lagi, mobil dinas berplat KT 6 GA akan berpindah tangan. Siapa yang akan duduk di kursi tengah?
Itulah bahan diskusi yang sering diulang-ulang. Warga yang kumpul di warung kopi, para ASN dan para wakil rakyat. Mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menerima tongkat estafet. Walau dengan status sementara atau pelaksana tugas.
Kesannya seperti mengulur-ulur waktu. Seperti ada misteri di balik lambatnya menentukan siapa yang bakal mengganti pejabat sekretaris kabupaten (sekkab). Harusnya, proses pergantian itu berjalan lancar, bila yang lama sudah mempersiapkan jauh hari.
Kenapa tidak dilakukan? Itulah misterinya. Apa ada kekhawatiran, masuknya kandidat dari luar Berau. Atau waswas, bila yang muncul bukan dari lingkaran mereka.
Rasanya, menurut catatan saya dalam perjalanan menentukan pejabat sekkab, baru kali progresnya tak transparan. Sebelum-sebelumnya berjalan lancar-lancar saja. Begitu masanya usai, langsung ada pejabat definitif.
Persiapan itu dilakukan sejak tiga bulan sebelumnya. Ada tahapan yang wajib dijalani oleh para kandidat. Ada ujian seperti yang dijalani para kepala dinas sebelum menduduki jabatan.
Akan menjadi catatan sejarah dalam menentukan pejabat sekkab. Akan menjadi cerita bertahun-tahun. Seolah-olah di daerah tidak ada yang memenuhi persyaratan, untuk diangkat menjadi pejabat sekkab.
Padahal banyak. Bahkan banyak sekali. Atau bisa saja ini sebuah kesengajaan. Sengaja menunda-nunda agar nanti diangkat pejabat sementara. Kata teman, bukankah seorang pejabat sekkab, setidaknya memiliki pangkat yang lebih tinggi satu tingkat.
Misalnya saja, jabatan sekkab itu adalah eselon II/A maka pejabat sementaranya selevel dengan pangkat itu. Sementara, para kepala dinas adalah pejabat eselon II/B. Bila demikian, pejabat selevel kepala biro atau kepala dinas di provinsilah yang memenuhi syarat untuk itu.
Tinggal lima belas hari lagi, pejabat sekkab sekarang akan memulai hidup baru sebagai seorang wredathama alias purna tugas dalam jabatan ASN-nya. Kembali ke masyarakat, dengan menyisakan kenangan yang hanya bisa jadi tinta emas.
Cukup rapat menyimpan nama-nama calon pengganti sementaranya. Biasanya santer saja terdengar di masyarakat. Apakah terkait senioritas? Atau mungkin pangkat dan golongan tertinggi?
Sebetulnya, Kadis PUPR memenuhi syarat untuk itu. Ia pernah menjabat Kadis Perhubungan di tingkat provinsi. Sayangnya, tahun depan juga akan purna tugas. Lalu siapa pejabat sementaranya.
Disebutlah nama Maulidiyah. Disebutlah nama Salim. Disebutlah nama Hendratmo. Juga nama Mustakim dan Agus Wahyudi sering terdengar sebagai kandidat kuat pejabat sementara. Atau jangan-jangan nanti datang dari provinsi.
Memang ada yang aneh. Waktu sebetulnya cukup panjang, bila ingin mempersiapkan generasi pengganti. Tapi, waktu panjang itu dibiarkan lewat begitu aja, dan lebih memilih mempelaksanatugaskan jabatan sekkab.
Sebagai ketua panitia anggaran eksekutif, seharusnya per satu Januari semuanya sudah selesai. Sehingga bisa langsung bekerja, menyelesaikan tugas yang banyak dan perlu penanganan serius.
Di gedung DPRD juga bertanya-tanya. Siapakah gerangan yang akan menjadi ‘partner’ kerjanya. Banyak tugas yang harus dituntaskan bersama-sama.
Tersisa waktu lima belas hari lagi. Dan itu bisa dipastikan, sebelum mendapatkan figur pejabat definitif, akan dipegang oleh pejabat dengan sebutan pelaksana tugas. Atau apapun namanya.
Biarlah bupati dan wakil bupati memikirkan hal penting ini. Biarkan berdua yang memang tampil satu paket, menyelesaikan dan menentukan pejabat yang dianggap memenuhi kriteria. Pejabat yang punya standar kemampuan dalam menyelesaikan semua persoalan yang manjadi tugas seorang sekretaris kabupaten. Kita tunggu saja. @cds_daengsikra. (*/udi)
Editor : uki-Berau Post