Ada 17 ribu orang yang akan menempati IKN secara bertahap. Terdiri dari 12 ribu aparatur sipil negara dan 5 ribu personel TNI-Polri. Pemindahan akan dimulai pada 2024.
SEPAKU-Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian presiden. Hingga awal Februari 2023, capaian keseluruhan pembangunan infrastruktur dasar maupun pemerintahan, mencapai 15 persen. Sementara itu, tenggat waktu operasional pusat pemerintahan baru Indonesia ini menyisakan 1,5 tahun lagi. Ditandai dengan pelaksanaan upacara peringatan HUT RI di IKN pada 17 Agustus 2024.
Untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan lancar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengunjungi IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (9/2). Kegiatan diawali dengan melihat langsung lokasi pembangunan istana negara dan lapangan upacara, beserta bangunan gedung kantor presiden pada kawasan istana kepresidenan. Mantan panglima TNI itu sekaligus mengecek lokasi pembangunan kementerian koordinator (kemenko) yang akan dibangun.
Termasuk juga rumah tapak menteri, beserta bangunan lainnya. Dari hasil pengamatannya kemarin, Moeldoko menyatakan pembangunan berjalan dengan baik. “Karena pembangunannya baru efektif berjalan tiga bulan, persentasenya baru sekitar 5 persen. Tapi kami optimistis, target (upacara HUT RI) 17 Agustus 2024, bisa terpenuhi,” katanya didampingi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga dan Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.
Moeldoko melanjutkan, secara administrasi, proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah dikonsolidasikan dan akan dimulai pada 2024. Dia mencontohkan pembangunan kantor staf presiden. Sebanyak 53 orang telah disiapkan pindah ke IKN. Secara keseluruhan, ada 17 ribu orang yang akan menempati IKN secara bertahap. Terdiri dari 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan 5 ribu personel TNI-Polri.
“Semuanya sudah menyiapkan diri, bagi mereka yang akan diberangkatkan ke sini (IKN),” ungkapnya. Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya di IKN, Moeldoko mengecek pembangunan hunian pekerja konstruksi (HPK). Dia berharap para pekerja konstruksi IKN bisa tinggal nyaman karena disiapkan kantin dan ruang makan. Beserta fasilitas lainnya. Seperti klinik kesehatan dan tempat ibadah.
Pembangunan HPK ditargetkan rampung sepenuhnya akhir bulan ini. “Ada 22 tower dengan empat lantai. Harapannya bisa menampung 16 ribu pekerja. Ini sudah siap. Dan secara periodik nanti terisi dengan perkembangan proyek,” katanya kepada Kaltim Post di Titik Nol Nusantara.
Mengenai pembebasan lahan warga yang masih belum tuntas, Moeldoko menyebut permasalahan tersebut akan coba diurai KSP. Oleh karena itu, dia akan melihat secara utuh persoalan yang terjadi pada lahan warga yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terutama di Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
“Seperti persoalan ganti rugi yang ada di Wadas (Jawa Tengah). KSP turun ke lapangan, semua bisa dibereskan dengan baik. Yang paling penting, kita mendengarkan. Apa sih maunya masyarakat. Berikutnya, kita pahamkan setelah proyek ini terbangun, dampak eksternalisasinya seperti apa,” terang dia. Menurut Moeldoko, dengan menyatukan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak langsung dan tidak langsung pembangunan IKN, maka tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Sebelumnya, masyarakat yang terdampak pembangunan IKN merasa uang ganti rugi yang mereka terima relatif kecil. Nominal paling besar adalah Rp 225 ribu per meternya.
“Itu kan persepsi masyarakat. Satu sisi ini adalah proyek pemerintah. Karena yang membangun nanti BUMN. Berikutnya, ada eksternalisasi. Kita membangun sebuah jalan, lingkungan itu menjadi bertumbuh. Jangan dilihat semata-mata dilihat dari bertumbuhnya itu. Tapi kita harus bijaksana. Harus ada jalan tengahnya. Apalagi nilainya dihitung oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Tim independen yang tidak punya kepentingan apapun. Dan mestinya jadi referensi,” jelasnya.
Di lokasi yang sama, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menambahkan, progres keseluruhan pembangunan IKN sebesar 15 persen. Namun ada yang capaiannya sudah melebihi 80 persen. Seperti Bendungan Sepaku Semoi yang sudah mencapai 85 persen, kemudian Intake Sepaku sebesar 82 persen. “Tetapi ada yang baru mulai. Kawasan istana negara baru mencapai 4-5 persen. Saya berusaha merata-rata. Ada masih nol persen. Ada sudah 20 persen. Jadi rata-rata sekitar 15 persen,” jelas dia.
Saat ini, sambung dia, ada 30 paket kegiatan pembangunan di IKN yang sudah berjalan. Ada beberapa kegiatan yang sudah terlihat kegiatan fisiknya. Seperti pembangunan istana negara, kantor kemenko, bendungan, dan jalan yang diusahakan rampung pada 2024. “Jadi totalnya ada 30 kontrak yang sudah berjalan. Selanjutnya, kami sedang menyiapkan pembangunan pipa air dari Bendungan Sepaku Semoi ke sini (KIPP),” katanya.
Kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pembangunan 47 tower hunian ASN dan TNI-Polri yang dapat menampung 17 ribu orang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekira Rp 9,4 triliun. “Insyaallah, kami sedang proses persiapan lelang kegiatannya,” terang dia.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR periode 2018-2020 ini mengungkapkan, beberapa tower HPK memasuki tahapan finishing atau penyelesaian. Dia optimistis, awal Maret nanti proyek rampung sembari dilakukan pengisian kamar untuk para pekerja konstruksi IKN. “Tadi dapat informasi sudah hampir 500 orang tinggal di sana. Padahal kita punya kapasitas maksimum sampai 16 ribu. Tapi akan kita atur supaya tidak terlalu penuh, 10 ribu sampai 12 ribu orang yang akan tinggal di sana. Seiring dengan itu. Karena kalau kurang, kita tambah lagi,” jelas Danis. (riz/k16)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria