Setelah melihat progres pembangunan IKN (23/2), Presiden Joko Widodo optimistis bisa menghelat upacara ulang tahun kemerdekaan pada 17 Agustus tahun depan di sana. Sebab, pembangunan berbagai infrastruktur telah berjalan.
SEPAKU–Istana presiden dan kantor kementerian yang saat ini dibangun dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024, dipastikan langsung ditempati. Meskipun tidak semua staf langsung pindah. Namun yang akan mengawalinya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus segera ada keramaian di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau ada keramaian berarti perlu restoran, perlu sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas. Perlu rumah sakit, perlu klinik, perlu hiburan, perlu mal, dan lain-lain,” ungkap Jokowi saat meninjau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kamis (23/2) siang. Jokowi optimistis, keberadaan fasilitas tersebut sangat menarik bagi investor. Menurutnya, investasi di IKN memiliki daya tarik tersendiri bagi investor lokal maupun asing. “Karena suasananya yang berbeda. Kita ini menawarkan suasana. Di luar kawasan inti pusat pemerintahan, orang akan melihat suasana yang berbeda. Ada diferensiasinya. Experience, ambience, itu yang kita jual,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan konstruksi KIPP IKN secara keseluruhan, presiden menyebut saat ini progresnya sudah 14 persen. Untuk mengejar target pembangunan, jumlah tenaga kerja yang akan dilibatkan terus ditambah. Adapun saat ini, jumlah tenaga kerja konstruksi di KIPP IKN sekitar 7.800 orang dengan persentase tenaga kerja lokal sekitar 34 persen. Selain membangun istana presiden, lapangan upacara, kantor kementerian, pekerja juga membangun 36 rumah tapak menteri. Dari maket yang ditampilkan di lokasi kemarin, rumah para menteri terdiri atas dua lantai.
Ke-36 rumah berada di satu kawasan yang dilengkapi fasilitas publik. Mirip klaster perumahan pada umumnya. Tidak jauh dari kawasan rumah menteri, ada kawasan menteri koordinator. Kawasan rumah menteri tersebut harus selesai pada Juni 2024. “Saya optimis, bulan Agustus (2024), insyaallah sudah bisa upacara di sini. Kalau melihat landscape, dan yang lain-lainnya, saya juga sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, dengan para manajer di lapangan, saya optimis (rampung Agustus 2024). Insyaallah selesai,” tutur mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu.
Mengenai desain istana presiden, Jokowi menyebut akan sama seperti yang dirancang oleh seniman I Nyoman Nuarta. Meski demikian, akan tetap ada penyesuaian dengan kondisi di lapangan. “Desainnya sama, tapi juga nanti di lapangan ya mungkin sedikit-sedikit ada penyesuaian dengan kondisi lapangannya,” ungkapnya. Presiden juga menekankan bahwa istana presiden di IKN memiliki keistimewaan dibanding dengan istana lainnya yang sudah ada di Indonesia. Menurutnya, istana presiden di IKN adalah hasil karya anak bangsa. “Dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Bedanya itu, oleh putra-putri bangsa terbaik Indonesia,” ucapnya.
Menyusul pembangunan istana, lapangan upacara, rumah tapak menteri, dan kantor kementerian, presiden mengatakan pada Juni nanti giliran pembangunan apartemen yang akan dikerjakan. “Bismillah, ini sudah dimulai. Saya ingin menyampaikan sebuah optimisme Ibu Kota Nusantara sudah dimulai pembangunannya. Baik infrastruktur, kantor, rumah menteri. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, di lapangan sudah bergerak seperti ini. Ini (pembangunan IKN), memang bukan proyek 1–2 tahun, ini proyek 10–15 tahun,” jelasnya yang pada tinjauan kemarin, Jokowi juga menyambangi Persemaian Mentawir, hunian pekerja. Sehari sebelumnya, Jokowi juga meninjau proyek jalan tol IKN. Menanggapi persoalan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN, Jokowi mengatakan, sehari sebelum meninjau KIPP IKN, dia telah bertemu dengan kepala dan wakil kepala Otorita IKN di Balikpapan.
Dari pertemuan itu, sejumlah opsi akan ditawarkan. “Jangan sampai masyarakat dirugikan. Jadi ada beberapa opsi yang nanti ditawarkan, baik itu ganti untung, atau juga relokasi, diberikan lahan di tempat yang lain. Jadi ada beberapa opsi. Sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan,” ungkapnya. IKN. Untuk diketahui, masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, mengeluhkan besaran uang ganti rugi sebesar Rp 225 ribu per meter. Harga itu dinilai warga masih jauh dari kata untung. Padahal, Otorita IKN selalu menyatakan warga yang terdampak pembangunan akan mendapat uang ganti untung.
Sebelumnya, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan (Kantah) PPU Ade Chandra Wijaya menyampaikan, dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengacu kepada dua regulasi. Yaitu Undang-Undang UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dalam aturan tersebut, besaran ganti rugi lahan dinilai oleh tim penilai tanah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). “Bisa jadi, ada perbedaan pandangan mengenai besar nilai ganti kerugian antara penilai tanah dan masyarakat yang terdampak,” jelasnya kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu. Chandra melanjutkan, mengenai ada perbedaan pandangan tersebut, telah dijelaskan kepada masing-masing pemilik bidang tanah secara langsung. Selain dalam bentuk uang, sambung dia, juga telah disampaikan kepada masyarakat terkait opsi tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. (riz/k8)
Muhammad Rizki
Editor : izak-Indra Zakaria