SAMARINDA - “Selamat & Sukses Maskapai Penjualan Tiket Termahal”. Itu adalah salah satu tulisan dalam karangan bunga yang berjejer di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, pertengahan pekan lalu. Deretan karangan bunga ini diletakkan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB), yang menggelar aksi meminta agar pemerintah dapat menekan harga tiket dari dan menuju Berau sehingga bisa lebih murah.
Ketua KPMKB Samarinda, Rijal, mengatakan, ada sekitar 20 karangan bunga yang diletakkan di area kantor gubernur. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan, atas harga tiket pesawat yang masih tinggi hingga kini. “Kami juga menganalisa harga tiket dari dan menuju Berau tidak sesuai aturan atas bawah,” katanya.
Menurut pengamatan awak Berau Post di salah satu aplikasi penjualan tiket pesawat Traveloka, harga tiket pesawat ke Berau-Balikpapan saat ini rata-rata berkisar Rp 1,4 juta. Sementara Rijal menyebut, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri. Di mana jenis pesawat propeller kapasitas lebih dari 30 seat memiliki batas atas Rp 1.270.000.
“Jadi pengawasan pemerintah soal batas atas bawah harga tiket ini tidak berjalan,” katanya.
Ia menyadari adanya usaha bupati dan wakil bupati Berau untuk menekan harga tiket pesawat selama ini. Namun bagi pihaknya, hasil dari usaha itu masih nihil. Pihaknya tidak ingin situasi ini terus berlarut-larut. Karena sangat merugikan masyarakat.
Di sisi lain, Rijal turut menyoroti pembengkakan anggaran perjalanan dinas pejabat yang ikut naik karena harga tiket yang masih tinggi. Padahal dengan selisih kenaikan harga tiket yang ada sekarang, dengan aturan batas atas harga tiket yang Rp 1,2 juta, ia menilai bisa membiayai program-program pemerintah lainnya.
“Mereka (Aparatur Sipil Negara) enak tidak memikirkan soal uangnya, karena memakai uang negara. Tapi bagaimana dengan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.
Rijal juga sempat mengkalkulasi harga tiket pesawat saat ini dengan biaya jika lewat darat.
Di mana sekali jalan Berau-Samarinda dengan travel, perlu ongkos Rp 500 ribu dengan biaya makan. Sehingga jika harga tiket mencapai Rp 1,5 juta, maka ia menyebut bisa tiga kali berangkat lewat jalur darat.
Kini, pihaknya masih menanti tindak lanjut dari aksi kemarin. Jika tidak ada pergerakan dari pemerintah, Rijal memastikan pihaknya bakal menggelar aksi susulan.
DORONG PESAWAT BESAR MASUK
Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengungkapkan, saat rapat dengar pendapat dengan jajaran pemkab. Pihaknya mengajak untuk melakukan kerja sama dengan dengan pihak maskapai. Upaya itu dilakukan agar ada maskapai yang masuk dengan menggunakan pesawat berbadan besar.
“Kita charter pesawat dengan terlebih dahulu MoU antara legislatif, eksekutif, dan pihak ketiga,” katanya.
Menurutnya, selama ini pemerintah sudah berusaha ‘membangunkan’ bandara supaya bisa dimasuki pesawat besar. Sebab, hal itu akan memiliki dampak besar terhadap banyak hal. Ia mencontohkan potensi pertanian, perikanan, hingga kelautan yang akan ikut terbantu.
Dirinya juga tak mempermasalahkan anggaran pemerintah yang harus tergerus akibat tingginya harga tiket. Menurutnya, yang paling terdampak adalah masyarakat karena menggunakan dana pribadi. “Soal keluhan ini sudah sering kali dan seharusnya sudah ada ketegasan dari pemerintah,” ujarnya.
“Makanya kita dorong pesawat besar yang masuk, supaya nanti harga tiket rendah. Jadi minat masyarakat naik pesawat akan lebih tinggi,” ungkapnya.
Polemik ini menurutnya, sudah cukup menyiksa masyarakat. padahal setahun lalu, Pemkab Berau sudah bertemu dengan Kementerian Perhubungan, bahkan gembar-gembornya harga tiket segera turun, dan juga akan ada penambahan armada.
“Sudah setahun masyarakat menunggu, namun belum ada kabar,” bebernya.
Ditegaskan Politikus NasDem ini, Pemkab belum membeber kelanjutan hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan. Hingga kini, masyarakat masih harus berpikir jika berangkat menggunakan maskapai udara. “Kami juga ingin tahu seperti apa kelanjutan hasil pertemuannya. Apakah hanya pertemuan seremonial,” tegasnya.
PEMKAB TAK DIAM
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menanggapi serius aksi yang dilakukan para mahasiswa di Samarinda. Menurutnya, aksi itu merupakan buntut atas persoalan tingginya harga tiket pesawat sejak pandemi Covid-19.
Namun, Pemkab Berau ditegaskannya selama ini tidak berdiam diri. Ia bahkan mengingat sejumlah maskapai yang coba dilobi untuk masuk Bandara Kalimarau. Mulai dari AirAsia, Pelita Air, Citilink, hingga Sriwijaya Air. Sayangnya baru Citilink yang akhirnya merespons dengan membuka rute ke Berau.
“Saya sampai datang ke kantor pusatnya (Citilink, red) di Jakarta. Lalu ada rencana buka rute Berau, namun beberapa kali diundur. Saya bahkan sempat pesimistis saat itu,” ungkapnya saat ditemui di rumah dinasnya.
Meski akhirnya Citilink masuk dan memakai pesawat berbadan kecil, Gamalis tetap bersyukur. Di balik itu, ia menyebut ada peran dari salah seorang pengusaha yang ikut melobi. Pengusaha itu dikatakannya sempat berencana membantu memasukkan maskapai Super Air Jet ke Kalimarau.
“Tapi katanya waktu itu kalau Citilink lancar, akan dicoba ke Super Air Jet yang memang maskapai dengan pesawat berbadan besar,” ungkapnya.
Jauh hari sebelum Citilink masuk, Gamalis juga mengatakan, sempat bertemu manajemen maskapai AirAsia. Saat itu, maskapai milik warga Malaysia itu menawarkan promosi wisata Berau di badan pesawat. Nilainya Rp 5 miliar untuk keseluruhan badan pesawat.
Konsepnya, ia menjelaskan pesawat yang ada gambar wisata Berau itu akan terbang di daerah lain. Lalu pesawat serupa dengan gambar wisata daerah lain yang akan coba dimasukkan ke rute Kalimantan.
Roadshow Gamalis untuk melobi maskapai pun berlanjut. Ia menemui manajemen Pelita Air dan muncullah konsep block seat dengan mengajak cottage di Maratua berkontribusi. Di mana setiap cottage membayar setiap seat pesawat yang ditentukan. Kemudian pemkab bagiannya mensubsidi biaya masuk ke Bandara Maratua. “Tapi sampai sekarang rencana itu belum ada koordinasi lanjutan lagi,” sebutnya.
Gamalis pun mengaku sampai malu bertemu berbagai jajaran manajemen maskapai. Karena meminta membuka rute ke Berau. “Saya itu seperti menyembah-nyembah ke mereka (maskapai, red). Selalu alasan mereka soal bisnis. Tapi maksud saya, kalau kalian berbisnis apa yang harus kami lakukan,” katanya.
Konsep block seat akhirnya sempat dijadikan iming-iming kembali oleh pemerintah terhadap maskapai. Dengan mengarahkan para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ingin dinas luar daerah menggunakan maskapai tertentu. Tak hanya ASN, Gamalis menyebut mulai dari anggota DPRD hingga karyawan tambang akan ikut ambil bagian dalam rencana tersebut.
“Kami berkesimpulan kenapa tidak beli seat. Dengan jaminan PNS pemkab harus naik maskapai ini contohnya, tapi tetap harus dibagi,” ujarnya.
“Konsep ini sedang berjalan, hanya saja saya belum tahu lagi seperti apa. Aksi di Samarinda kemarin mengingatkan kembali soal ini. Biar gubernur juga ikut turun tangan,” tambah Gamalis.
Mengenai pembengkakkan anggaran akibat harga tiket yang disuarakan para mahasiswa, Gamalis mengakui itu. Mengurangi volume perjalanan dinas menurutnya bisa menjadi solusi atas persoalan ini. “Memang terjadi pembengkakan pembiayaan perjalanan terhadap ABPD (Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah),” ungkapnya.
Dipastikan Gamalis, pihaknya akan kembali mengupayakan agar harga tiket tersebut turun, bukan hanya soal pariwisata, melainkan untuk seluruh rakyat Berau.
“Lobi pasti terus dilakukan lah. Kita juga tidak tinggal diam. Memang kemarin ada pertemuan dengan pihak Bandara Kalimarau,” tuturnya.
Diakui Gamalis, memang belum ada progres pasti soal kapan harha tiket bis turun, termasuk perjanjian block sheat saat Pemkab melobi maskapai. Namun, ia menyakini, di sisa tahun ini, harganya bisa ditekan. “Saya yakin, bisa lah bupati melobi,” paparnya.
Terpisah Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau, Ferdinan Nurdin, mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Pemkab Berau, antara lain Pemkab akan mempertemukan para pemangku kepentingan, pelaku usaha, sektor wisata, perkebunan, dan pertambangan serta perikanan, dengan melibatkan maskapai penerbangan terkait keterisian penumpang atau kesepakatan jaminan kepada para maskapai, dalam hal terpenuhinya seat pesawat udara narrow body yang akan beroperasi di Bandara Kalimarau.
“Dari poin satu di atas dituangkan berupa dokumen kesepakatan jaminan dan akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan dalam kegiatan audensi dengan Dirjen Hubud dan atau Menhub,” katanya.
Ia melanjutkan, sebelum dilakukan wacana tersebut, pihak pemda akan mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Dirjen Hubud dan atau Menhub dengan tembusan kepada Kepala Kantor BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau. Rencana Audensi akan dipimpin langsung oleh bupati Berau beserta jajaran, dan mengikutsertakan Kepala Kantor BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau juga Kajari.
Terkait harga tiket yang menjadi isu hangat dalam penyelesaiannya diperlukan kolaborasi dan koordinasi, serta komumikasi yang intens sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing. Kemudian, dalam hal pengoperasian pesawat udara narrow body di BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau dari pihak maskapai juga mempertimbangkan terkait ketersedian armadanya, yang mana saat ini belum pulih sepenuhnya dari dampak Covid-19.
“Terkait tarif tiket dengan tujuan Berau Balikpapan, atau sebalikanya sudah diatur dalam Permenhub Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri,” bebernya.
Dalam perhitungan penentuan harga tiket selain yang disebutkan di nomor 7, juga ada peraturan lainnya yakni Permenhub Nomor 20 tahun 2019 tentang tata cara dan formulasi perhirungan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, serta Kepmenhub nomor 7 Tahun 2023, tentang besaran biaya tambahan (surcharge) yang disebabkan adanya fl uktuasi bahan bakar (fuel surcharge) untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan (pengawasan) terkait implementasi tiket yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
“Semua pihak bersamasama sepakat bahwa moda transportasi udara salah satu moda transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memegang peranan penting juga dalam kegiatan perekonomian daerah,” tambahnya. (hmd/arp/sam)
Editor : izak-Indra Zakaria