BALIKPAPAN-Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terus melakukan upaya guna menekan angka stunting di Kota Beriman.
Tahun ini, DP3AKB mengalokasikan anggaran khusus untuk utuk penanganan stunting. Hal itu disampaikan Kepala DP3AKB Kota Balikpapan Alwiyati.
“Pemkot Balikpapan telah mengajukan alokasi anggaran untuk melakukan intervensi kasus stunting pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023 ini. Dengan anggaran kusus ini, maka intervensi akan dilakukan kepada sekitar 100 anak dengan nilai anggaran mencapai Rp 250 juta,” ujarnya, Kamis (3/8).
Ia menambagkan, saat ini, pihaknya menunggu menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dijadwalkan akan mulai dilaksanakan pada Agustus ini. Artinya, angka update stunting untuk Kota Beriman masih ditunggu, setelah itu upaya konkrit bisa berjalan.
“Ini kita masih menunggu hasil SSGIM lagi, karena berdasarkan data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dari cuma 10 persen. Sementara data dari SSGI itu 19 persen. Direncanakan bulan agustus ini akan dilakukan survei lagi untuk SSGI,”tambahnya.
Dijelaskannya, sesuai dengan target di tahun 2024 mendatang capaian intervensi kasus stunting bisa diturunkan menjadi 14 persen dan saat ini data capaian masih pada angka 19 persen, sehingga harus diturunkan lagi sekitar 5 persen dalam waktu yang tersisa yakni sekitar satu setengah tahun lagi.
Berdasarkan datanya, untuk saat ini, kasus stunting terbanyak terdapat di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara.
“Kami menjadwalkan nanti pada hari Kamis akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengintervensi melalui program dapur sehat anti stunting. Kegiatan ini mengajarkan, kader-kader dan ibu yang punya stunting tentang cara mengolah makanan agar gizinya tercukupi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, selama ini, pihaknya sebenarnya juga sudah memberikan bantuan serta memberikan edukasi tentang cara penanganan stunting namun hingga saat ini yang pertanyaan adalah kenapa tidak penurunan yang signifikan.
Dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), juga telah memberikan agar pelaksanaan survei yang dilaksanakan benar-benar digiring dan dianalisis sebelum data tersebut diumumkan.
“Jadi tidak diminta secara mentah-mentah saja. Jadi harus tahu mereka ke mana saja dan data apa saja yang dimasukkan,” pungkasnya. (aji/adv)
Editor : Wawan-Wawan Lastiawan