Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah berupaya menurunkan persentase dari belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
TANJUNG SELOR - Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD), memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai serta batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan.
Pada undang-undang tersebut, diatur mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Sedangkan batas belanja modal minimal 40 persen dari APBD.
“Kita di Kaltara, belanja pegawai memang sudah melebihi 30 persen. Kita upayakan bisa turun hingga 30 persen,” ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto, Jumat (8/9).
Melihat porsi anggaran untuk belanja pegawai di Pemprov Kaltara, pihaknya menganggarkan pada APBD 2023 sebesar Rp 830 miliar. Termasuk di dalamnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji 13. Belum lagi jika nantinya akan ada penambahan pegawai dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Maka hal itu kemungkinan bisa bertambah.
“Angka saat ini memang di atas 30 persen. Diharapkan tidak melebihi 34 persen nantinya. Maka dari itu, Pemprov Kaltara tengah berupaya mencari solusi agar bisa turun,” jelasnya.
Besaran 34 persen itu, menurut dia, merupakan pekerjaan rumah bagi daerah. Ada waktu selama lima tahun sejak penetapan UU HKPD untuk melakukan penyesuaian besaran persentase belanja terhadap APBD. Ini jadi acuan agar bisa turun sampai 30 persen.
Akan ada tantangan yang dirasakan pemda, yang selama ini dalam alokasi belanja pegawai telah melebihi batas maksimal 30 persen. “Kita optimistis karena APBD Kaltara tumbuh. Maka tahun 2024 diharapkan bisa turun hingga 30 persen,” tuturnya. (dkisptlhms/far/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria