Klaim sepihak Tiongkok atas mayoritas Laut China Selatan membuat negara-negara tetangganya panas. Kali ini, yang mengajukan protes adalah Vietnam dan Filipina.
HANOI–Vietnam, misalnya, berang karena Tiongkok memasang dua stasiun identifikasi kapal otomatis di Kepulauan Paracel. ’’Semua aktivitas di Kepulauan Paracel tanpa izin Vietnam melanggar kedaulatan negara dan sepenuhnya tidak sah,’’ ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang seperti dikutip Bloomberg, kemarin (26/9).
Pernyataan Pham Thu Hang itu keluar setelah beberapa media melaporkan bahwa Beijing membuat dua stasiun identifikasi kapal otomatis. Lokasinya berada di Terumbu Karang Utara dan Terumbu Karang Bombay yang terletak di Kepulauan Paracel, Laut China Selatan.
Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dan Vietnam. Ini bukan kali pertama Vietnam mendesak Tiongkok untuk menghormati kedaulatannya di wilayah sengketa tersebut. Sebelumnya, Hanoi meminta Beijing untuk mengakhiri kegiatan pariwisata di Paracel dan Spratly. Mereka juga meminta negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut untuk menghentikan latihan militer di perairan yang disengketakan.
Sehari sebelumnya, Filipina juga mengambil tindakan atas klaim sepihak Tiongkok atas Beting Scarborough. Personel penjaga pantai Filipina menyamar sebagai nelayan dengan membawa perahu kecil. Mereka mendekati buoy alias penghalang terapung sepanjang 300 meter yang dipasang Tiongkok di Beting Scarborough, lalu menyelam dan memotongnya menggunakan pisau. Manila menyebut pemotongan buoy itu sebagai operasi khusus.
Beting Scarborough merupakan tempat penangkapan ikan utama nelayan Filipina. Letaknya sekitar 200 kilometer dari lepas pantai negara tersebut. Ia berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina, tapi direbut Tiongkok pada 2012. Tiongkok sengaja memasang buoy itu agar nelayan Filipina tidak bisa mencari ikan di perairan dangkal tersebut. Filipina menyebut Beting Scarborough sebagai Bajo de Masinloc, sedangkan Tiongkok menamainya dengan Pulau Huangyan.
Juru Bicara Penjaga Pantai Filipina Komodor Jay Tarriela meyakini Tiongkok tidak akan berhenti begitu saja. Beijing mungkin bakal memasang lagi buoy di tempat yang sama atau melakukan manuver lainnya. Tapi, Filipina tidak takut dengan hal tersebut.
’’Kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Filipina tidak akan mundur dan kami akan tetap konsisten melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan kehadiran kami,’’ ujarnya kemarin seperti dikutip CNN. Video pemotongan buoy yang dipasang Tiongkok itu beredar luas di dunia maya.
Otoritas Tiongkok tidak terima dengan tindakan itu. Mereka menuduh Filipina menyusup ke wilayah perairan Tiongkok. Mereka memperingatkan Manila untuk menghindari provokasi. ’’Tiongkok dengan tegas menjunjung tinggi kedaulatan dan hak maritim Pulau Huangyan. Kami menyarankan pihak Filipina untuk tidak memprovokasi dan menimbulkan masalah,’’ ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.
Hubungan Tiongkok-Filipina sempat membaik ketika Rodrigo Duterte menjabat. Duterte cenderung dekat dengan Beijing. Tapi tidak dengan presiden penggantinya, yaitu Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong. Dia justru lebih dekat ke AS. Sejak Bongbong berkuasa, beberapa kali terjadi bentrok antara kapal penjaga pantai dua negara.
Tabloid nasionalis Tiongkok, Global Times, mengutip seorang pakar yang mengatakan bahwa para pengambil keputusan di Filipina bertindak di bawah pengaruh AS. Negeri Paman Sam itu bertekad untuk membendung Beijing.
Tiongkok mengklaim sekitar 90 persen wilayah Laut China Selatan. Penguasaan atas perairan yang diyakini kaya akan minyak mentah tersebut merupakan isu sensitif bagi Beijing. Selama satu dekade terakhir, Filipina terus mempertahankan kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok di sana. Filipina sempat mengajukan kasus itu ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Hasil yang keluar pada 2016 memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum internasional. Tiongkok tidak mengakui keputusan tersebut. (sha/c7/bay/jpg/er/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria