HUMAS KEJARI BALIKPAPAN
KUNKER KE KALTIM: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kemeja putih) didampingi Kepala Kejari Balikpapan Slamet Riyanto (kiri berkacamata) menyambangi Kantor Kejari Balikpapan Selasa (10/10).
RIKIP/KP
KANTOR SEMENTARA: Eks Kantor Kejati Kaltim yang berada di seberang Balai Kota Balikpapan, kini sedang direnovasi.
Berdasarkan skenario tahap pertama pemindahan ASN ke IKN, sebanyak 563 pegawai Kejagung akan dipindahkan ke Nusantara pada 2024. Sembari kantor baru rampung, “Gedung Bundar” pindah ke Balikpapan.
KURANG dari setahun pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim, instansi vertikal yang sebelumnya bermarkas di Jakarta, mulai menyiapkan diri. Salah satunya Kejaksaan Agung (Kejagung). Kemarin (10/10), Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menyambangi tiga kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah Kaltim. Yakni Kejari Balikpapan, Kejari Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kejari Samarinda.
ST Burhanuddin tiba di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan sekira pukul 09.30 Wita. Setelah transit sementara di Gedung VIP Bandara SAMS Sepinggan, dia kemudian mengunjungi Kantor Kejari Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman. Kepala Kejari Balikpapan Slamet Riyanto melalui Kasi Intelijen Ali Mustofa menuturkan, kedatangan jaksa agung untuk melihat sarana dan prasarana Kejari Balikpapan sebagai penyangga IKN.
“Tidak ada catatan dari pimpinan. Beliau hanya melihat sarana dan prasarana yang ada di kantor. Yang pasti, pimpinan akan melihat, apa yang kurang. Kalau ada yang kurang, nanti kekurangannya mungkin akan ditambah. Tapi, dari kunjungan tadi sudah cukup baik sarana dan prasarana yang ada,” kata Ali kepada Kaltim Post usai menerima kunjungan jaksa agung, kemarin.
Untuk diketahui, wajah baru Kejari Balikpapan merupakan bantuan hibah Pemkot Balikpapan pada 2021 senilai Rp 51,36 miliar. Sekitar dua tahun kemudian, atau Maret 2023, gedung baru itu ditempati pegawai Kejari Balikpapan. Adapun pada tahun ini, kembali dialokasikan kegiatan penyelesaian Kantor Kejari Balikpapan yang bersumber dari APBD Balikpapan senilai Rp 980,75 juta.
Dalam kunjungan tersebut, sempat disinggung pula mengenai Kantor Kejagung sementara di Balikpapan, sembari pembangunan Kantor Kejagung di IKN rampung. Nantinya, Kejagung akan menggunakan eks Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim di seberang Balai Kota Balikpapan. Dari pengamatan Kaltim Post, bangunan dua lantai dan berkelir putih itu, diapit Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Balikpapan dan Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Balikpapan. Kini, gedung tersebut sedang direnovasi.
Renovasi dibiayai APBN 2023 senilai Rp 2,47 miliar. “Kalau Kantor Kejagung sementara nanti di depan Kantor Wali Kota Balikpapan. Dan rencananya, rumah dinas jaksa agung, ada di Melawai. Yang sebelumnya kantor sementara Kejari Balikpapan,” ungkapnya. Untuk renovasi rumah dinas dan mes Kejati Kaltim di Balikpapan, juga dialokasikan pada APBN 2023 senilai Rp 14,69 miliar. Juga ada kegiatan renovasi Wisma Kejati Kaltim dengan pagu sebesar Rp 4,59 miliar.
Sebelumnya, Kejagung mengusulkan tambahan anggaran di APBN 2024 sebesar Rp 1,736 triliun. Penambahan anggaran itu salah satunya untuk pembangunan tahap 1 kantor kejaksaan di IKN sebesar Rp 800 miliar. “Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengandung sifat kerahasiaan. Sehingga membutuhkan gedung kantor tersendiri di IKN,” kata Wakil Jaksa Agung Sunarta dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, 31 Agustus lalu.
Dia menerangkan, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), lalu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) perihal data sementara ASN pada 35 kementerian/lembaga yang pindah ke IKN, menyatakan ada 563 pegawai Kejagung akan dipindahkan ke IKN.
Lanjut dia, Kejagung masuk skenario tahap 1 dalam asesmen pemindahan ASN kementerian/lembaga ke IKN pada 2024. “Kebutuhan anggaran pembangunan kantor kejaksaan di IKN sebesar Rp 2,3 triliun. Yang direncanakan dibangun secara bertahap tahun 2024 hingga 2026. Untuk tahun 2024, pada tahap 1 direncanakan Rp 800 miliar. Dan kebutuhan anggaran ini selanjutnya segera diserahkan ke menteri keuangan (menkeu) dan menteri PPN/kepala Bappenas,” ungkapnya. (kip/riz/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria