MUARA JAWA-Sejumlah kantor kementerian dan lembaga tinggi negara mulai beroperasi pada tahap awal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun depan. Aktivitas pemerintahan itu membutuhkan tenaga kerja pendukung selain aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Oleh karena itu, Otorita IKN akan melatih ribuan tenaga kerja pendukung yang berasal dari warga lokal yang bermukim di delineasi IKN.
Pelatihan awal ini akan difokuskan pada jasa tenaga pengamanan atau sekuriti. Juga jasa pramubakti, atau lebih kenal dengan cleaning service maupun office boy. Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat (Sosbudpemas) Otorita IKN Alimuddin mengungkapkan, tenaga pendukung untuk kantor kementerian dan lembaga di IKN tidak perlu membawa tenaga kerja dari Jakarta. Cukup memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi lokal di Nusantara.
“Kalau satu kantor saja butuh 50 orang, berarti ada 1.000-an yang dibutuhkan. Hanya untuk cleaning service. Kemudian juga sekuriti-nya. Meskipun kita akan menerapkan sistem digital sekuriti, tapi kan kita tetap butuh orang. Oleh karena itu, kita akan latih warga lokal untuk ke situ,” katanya kepada Kaltim Post usai kunjungan kerja dan pemaparan program kerja Otorita IKN di Aula Pertemuan Kantor Camat Muara Jawa, Rabu (15/11).
Nantinya, sambung dia, pelatihan diprioritaskan bagi warga lokal yang bermukim pada enam kecamatan yang berada di delineasi IKN. Mulai Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara (PPU), Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan di Kutai Kartanegara (Kukar). “Pelatihan ini akan kami laksanakan awal tahun depan (2024). Mungkin sekitar bulan Februari. Begitu kantor kementerian beroperasi setelah koordinasi dengan Otorita IKN, nanti kami akan salurkan tenaga yang sudah dilatih ini. Masa harus mengambil tenaga kerja dari lokasi yang jauh dari IKN,” tegasnya.
Selain itu, Otorita IKN memberikan peluang bagi warga lokal yang sudah mendapatkan pelatihan, untuk bekerja di hotel yang saat ini dalam tahap pembangunan. Untuk diketahui, sejauh ini ada lima hotel yang dibangun di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Terdiri dari 4 hotel bintang lima dan 1 hotel bintang empat. Ada juga rumah sakit internasional. Menurut Alimuddin, operasional hotel dan rumah sakit akan menyerap tenaga kerja lokal yang sudah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Otorita IKN melalui Kedeputian Sosbudpemas.
“Karena standar internasional, makanya kami imbau anak muda kita belajar bahasa Inggris. Apalagi IKN akan menjadi kota dunia, maka harus bisa bergaul dengan berbahasa asing,” ucapnya. Mekanisme perekrutan warga lokal untuk pelatihan sekuriti dan pramubakti akan dilakukan Otorita IKN, melalui kecamatan setempat yang masuk delineasi IKN. Dia berharap, dapat terwakili dari masing-masing kecamatan secara keseluruhan. “Akan kami lakukan pelatihan secara bertahap. Tidak bisa sekalian. Seperti pelatihan sekuriti bisa sampai seribuan orang. Kita akan minta kementerian-kementerian untuk mengambil tenaga lokal. Karena target pembangunan IKN adalah memberdayakan tenaga lokal,” terangnya.
Selain pelatihan yang diinisiasi Otorita IKN itu, ada pula pelatihan yang diusulkan kecamatan yang masuk wilayah IKN. Pelatihan itu akan dibantu kementerian terkait. Seperti Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). “Saya sudah ketemu bu menteri (Ida Fauziyah, menteri tenaga kerja). Berapa pun pelatihan yang dibutuhkan warga IKN, akan diberikan,” ucap Alimuddin. Otorita IKN juga akan melakukan pemberdayaan terhadap lahan bekas tambang yang menimbulkan lubang tambang atau void.
Dari perencanaan sebelumnya, lubang bekas tambang akan ditanam bambu untuk meningkatkan nilai ekonomis lahan galian. “Bambu itu identik dengan air dan bisa menyimpan air juga,” jelas dia. Alimuddin kembali menegaskan bahwa Pemprov Kaltim, Pemkab PPU, dan Pemkab Kukar masih wajib memelihara warganya yang masuk delineasi IKN. Termasuk memberikan peningkatan kapasitas SDM untuk warganya. “Jangan ditinggalkan. Ini perlu kita samakan persepsi. Dalam UU IKN menegaskan batasan-batasan mana yang harus dilakukan pemerintah daerah. Mana yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga masyarakat ini kita harus keroyokan. Jangan sampai ketika IKN beroperasi nanti,” tuturnya.
Sementara itu, mewakili camat Muara Jawa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dina Mariana mengatakan, pihaknya sudah menghimpun masukan dari delapan kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Jawa. Kebanyakan menyampaikan usulan pelatihan dan pendampingan terhadap UMKM lokal di Kecamatan Muara Jawa. “Usulan yang kami terima untuk mendapatkan pelatihan dan pengemasan produk pengolahan ikan dan sektor pertanian. Ini yang akan kami sampaikan ke Otorita IKN untuk segera bisa ditindaklanjuti,” katanya dalam pertemuan kemarin. (riz/k16)
Rikip Agustani
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria