SAMARINDA–Antrean kendaraan di penjuru SPBU di Kota Samarinda dan Balikpapan akhir-akhir ini, tampaknya bukan kejadian pertama kali sepanjang tahun ini. Sekaligus bukan efek dari panic buying setelah beredarnya informasi jika pertalite dihapus September lalu. Sebaliknya, persoalan antrean menjadi fenomena tahunan yang tak kunjung diselesaikan.
Hal itu diungkapkan praktisi ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Purwadi Purwoharsojo kepada Kaltim Post, Rabu (6/12). Menurutnya, jika pemerintah serius menangani persoalan distribusi BBM yang salah satunya akibat ulah pengetap, maka pejabat daerah tinggal datang ke SPBU. Bukan sebaliknya, cuma menerima laporan di atas meja.
Dengan mengetahui fakta ril di lapangan, maka pemangku kepentingan dapat menemukan solusi. Purwadi menyebut, belum lama ini dirinya melintasi jalur dari Kutai Kartanegara ke Samarinda. Mudah ditemukan antrean BBM di SPBU. Bahkan cukup panjang. Antrean itu pun membuat lalu lintas kendaraan terganggu hingga macet. "Agak aneh memang, bahkan di Samarinda yang katanya SPBU mau buka 24 jam, tapi sampai tengah hari sudah habis (kuotanya). Bukan hanya BBM subsidi, yang nonsubsidi pun kadang sulit dicari," sesalnya.
Dia menegaskan, bila alasan BBM langka lantaran adanya pembangunan IKN yang berdampak konsumsi minyak yang meningkat, maka yang jadi pertanyaan seberapa besar tambahan itu kuota itu? Termasuk berapa banyak kendaraan atau mobilitas keluar-masuk IKN. "Kan Pertamina harus bisa memperhitungkan itu. Berapa yang terjadi peningkatan dan ada enggak datanya, bahwa konsumsi BBM di IKN beberapa kali lipat dibandingkan masyarakat umum. Itu kan harus clear juga angkanya. Karena pernyataan itu sempat terlontar karena adanya aktivitas pembangunan di IKN," sambungnya.
Purwadi mendesak Pertamina agar transparan dan menyampaikan data. Terkait berapa banyak kuota terpakai dan ke mana saja distribusinya. "Syukur-syukur bisa diklik di Google. Bisa mengetahui tiap SPBU-SPBU itu jatahnya berapa. Kan katanya ini era terbuka dan transparansi. Tapi kita tidak pernah mendapatkan data-data yang valid seperti itu," ucapnya. Dirinya pun menyarankan kepada kepala daerah untuk melakukan sidak. Mulai Pj gubernur Kaltim serta wali kota maupun bupati.
"Tetapi jangan bawa pengawal, nanti ketahuan kalau dia pejabat tahu-tahu turun enggak boleh antre. Cek ke SPBU langsung masing-masing berapa kuota Anda hari ini dan berapa kuota Anda sebulan. Ketika dia tidak mau memberikan data, baru keluarkan kartu sakti bahwa nih saya Pj gubernur saya wali kota. Jadi memang harus seperti itu kalau hanya terima laporan di atas kertas, dianalisa di meja tidak pernah sidak sulit dapat data ril," urainya.
Dia menjelaskan, masyarakat mengalami kesulitan hampir setiap hari. Mereka harus mengantre lama untuk mendapatkan BBM. Antrean terjadi sepanjang hari. Bahkan sampai malam. "Malu lah kita ini sebenarnya urusan BBM saja tidak kelar-kelar. Belum lagi masalah pengetap, dugaan pasti ada permainan dengan orang di SPBU. Apalagi setiap hari kita mengisi BBM itu kan dicatat pelatnya, mengisi berapa liter ditulis. Logikanya semua orang mengantre panjang, tapi kok semua pom mini bisa punya stok untuk dijual. Ada apa?” katanya.
Leluasanya pengetap bolak-balik antre mengisi BBM subsidi dengan jenis sepeda motor tertentu, disebut Purwadi harus disikapi. "Kemudian dicek juga Pertamina itu punya data enggak lonjakan jumlah kendaraan. Karena selalu jadi dalih bahwa terjadi lompatan tambahan kendaraan. Kan penduduk Kaltim tidak banyak kalau dibanding Pulau Jawa. Database mereka yang menjadi penentu kuota BBM juga harus klir. Yang paling penting kuota BBM dan distribusinya ter-update di internet sehingga publik bisa mengakses," ungkapnya.
Sementara itu, mengutip keterangan resmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta dua hari lalu, Akmal mengatakan jika masalah antrean di SPBU bukan persoalan kuota.
“Persoalannya adalah pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. Inilah persoalan yang terjadi," katanya. Akmal mengaku telah menjelaskan kondisi antrean panjang yang terjadi hampir di semua SPBU di Kaltim kepada jajaran BPH Migas.
Dalam pertemuan itu, lanjut Akmal, BPH Migas secara terang benderang menyampaikan data-data tentang kuota BBM Kaltim. "Faktanya kuota bahan bakar minyak (BBM) kita itu lebih dari cukup. Sampai hari ini kuota kita baru terpakai 75 persen. Artinya, ini persoalannya bukan di kuota, persoalannya adalah yaitu persoalan di distribusi," tegas Akmal.
Akmal menjelaskan mengapa terjadi distribusi yang timpang? Itu karena masyarakat lebih memilih menggunakan jenis BBM bersubsidi. "Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada disparitas harga yang sangat tinggi. Kenapa bisa terjadi? Karena lemahnya sistem pengawasan," tuturnya. Menyikapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemprov Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi BBM itu agar tidak salah sasaran. “Inilah yang nanti kita lakukan ke depan,” kata Akmal. (riz/k8)
ASEP SAIFI
@asepsaifi
Editor : izak-Indra Zakaria