Catatan : Romdani
Pemimpin Redaksi
NARASI terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kaltim yang digaungkan oleh regulator atau pemerintah, kuotanya selalu aman. Kuota akan tercukupi sampai akhir tahun. Lalu, mengapa di SPBU selalu mengalami antrean? Bahkan, BBM bersubsidi cenderung cepat habis.
Apa karena sudah mendekati akhir tahun, maka pendistribusian diatur. Supaya kuotanya cukup? He-he-he. Atau karena penggunaan BBM bersubsidi itu tidak tepat sasaran? Dikonsumsi oleh pihak yang mestinya menggunakan BBM nonsubsidi. Bisa jadi benar. Tapi, itu bukan satu-satunya persoalan.
Belakangan kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU diduga karena pendistribusiannya tidak benar. Khususnya solar. Karena memang banyak kendaraan perusahaan tambang batu bara mengonsumsi solar bersubsidi. Bahkan, BBM bersubsidi itu diduga kuat didistribusikan langsung ke perusahaan tambang. Pakai truk tangki. Belum lagi perusahaan industri lainnya.
Mengapa solar itu begitu mudah dinikmati oleh perusahaan tambang batu bara? Karena tentu perusahaan ingin BBM yang murah. Semakin murah BBM yang didapat, maka kian murah biaya produksi. Ya, hukum ekonomi yang standar.
Itu pula yang jadi penyebab bisnis tersebut cukup menggiurkan. Pengusaha minyak mampu menjual solar subsidi ke industri dengan harga mahal. Sekalipun mahal, tetap lebih murah dari solar industri. Margin itu yang diduga kuat dimanfaatkan oleh pengusaha. Padahal, itu adalah aktivitas ilegal.
Lantas, mengapa seperti sulit ditindak? Saya rasa ini ada mata rantai mafia. Mungkin banyak yang terlibat. Sisa keberanian aparat untuk mengungkap. Bila itu bisa teratasi, mungkin bisa sedikit mengatasi persoalan antrean solar bersubsidi di Kaltim. Yang sudah bertahun-tahun. Sampai sekarang, belum ada solusi yang signifikan.
Sedangkan bila pendistribusian Pertalite disebut tidak tepat sasaran. Rasanya, itu juga bukan satu-satunya alasan, mengapa BBM bersubsidi tersebut langka di SPBU. Sampai sekarang, di Kaltim saya belum membaca ada aturan larangan untuk kendaraan tertentu mengonsumsi Pertalite. Bergantung pengendara memperlakukan kendaraannya masing-masing.
Artinya, kendaraan apa saja masih boleh mengonsumsi Pertalite. Termasuk kendaraan industri. Tapi saya yakin, keperluan Pertalite di industri tidak sebesar solar.
*
Sulitnya mencari Pertalite di SPBU itu dimulai dari 1 Oktober. Di mana kala itu harga Pertamax naik. Awalnya pada Juni 2023, harga Pertamax di Balikpapan sebesar Rp 12.800 per liter. Lalu, naik menjadi Rp 13.600 pada 1 September 2023. Terus kembali naik pada 1 Oktober Rp 14.300 per liter. Lalu, turun pada 1 November menjadi Rp 14.000 per liter. Kemudian, per 1 Desember turun menjadi Rp 13.950 per liter.
Meski terjadi penurunan harga Pertamax, nyatanya antrean Pertalite di SPBU tetap panjang. Bahkan, terlihat makin panjang. Saya menduga kuat karena disparitas harga Pertamax dan Pertalite yang seharga Rp 10.000 per liter itu cukup jauh. Belum lagi tidak semua SPBU melayani penjualan Pertalite. Di Balikpapan, bahkan ada SPBU yang tidak melayani penjualan Pertalite selain roda dua.
Kenyataan itu yang akhirnya membuat konsentrasi pembelian Pertalite tidak terpecah. Menumpuk di sejumlah SPBU. Apalagi, jumlah pom bensin di Kaltim dinilai kurang. Pertamina pernah bilang, SPBU di Kaltim minim. Itu yang jadi alasan mengapa antrean di SPBU kerap mengular. Sebenarnya agak ambigu. Kalau jumlah SPBU kurang, mengapa tidak semua SPBU melayani Pertalite?
Mengapa juga ada SPBU hanya melayani roda dua untuk pembelian Pertalite? Oke cara itu, bisa mengatasi persoalan macet di sebuah kawasan. Menghindari kendaraan yang memakan jalan karena antre di SPBU. Tapi fakta lain, bukan jadi solusi atas antrean Pertalite di SPBU. Justru menambah panjang antrean di SPBU lainnya. Yang melayani penjualan Pertalite. Karena konsentrasi tidak terpecah.
Penyebab lain, selain disparitas harga Pertalite dan Pertamax. Ada kendaraan pelat luar yang ikut mengonsumsi BBM bersubsidi di Kaltim. Belum lagi aksi pengetap yang sulit dikendalikan. Banyak pemilik kendaraan yang memodifikasi tangki BBM. Sehingga, mereka bisa mendapatkan Pertalite lebih banyak. Bahkan, beberapa hari lalu saya melihat video viral di Instagram. Di mana dalam video itu menunjukkan sebuah mobil MPV membeli Pertalite hingga nyaris 100 liter.
Padahal, umumnya mobil tersebut memiliki kapasitas tangki sekitar 35-40 liter. Berarti diduga kuat, tangki BBM mobil itu sudah dimodifikasi. Sehingga, bisa menampung Pertalite lebih banyak dari seharusnya. Bisa jadi, itu adalah salah satu akar persoalan di pendistribusian. Aksi para pengetap yang memodifikasi tangki BBM tersebut membuat Pertalite di SPBU kerap habis.
*
Namun, apapun persoalannya. Saat ini, Kaltim seperti krisis BBM bersubsidi. Antrean di mana-mana. Anda ke kabupaten/kota mana saja di Benua Etam, pasti akan menemukan antrean kendaraan itu. Tapi, Anda sulit menemukan itu semua di Pulau Jawa atau Jakarta. Pengendara begitu mudahnya membeli BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, nyaris tidak antre. Tidak ada kendaraan mengular di SPBU. Sebuah pemandangan yang kontras.
Apakah karena di sana jadi pusat perekonomian nasional. Sehingga, jadi pembeda dengan Kaltim. Bila antrean BBM bersubsidi itu terjadi di Pulau Jawa, maka efeknya bisa se-Indonesia. Biaya logistik secara nasional bakal naik. Lain halnya di Benua Etam. Dampaknya hanya lokal.
Tapi, bukankah provinsi ini jadi Ibu Kota Nusantara (IKN)? Mestinya itu juga jadi pembeda dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi, apakah di provinsi lain di luar Jawa juga mengalami antrean BBM bersubsidi di SPBU? Saya yakin ada, tapi tidak semua. Keberadaan IKN jadi “gula” bagi Kaltim. Tentu itu akan berdampak pada pertambahan jumlah penduduk. Jumlah kendaraan pun akan ikut bertambah. Itu pula yang berpotensi menggerus kuota BBM bersubsidi. Entah kendaraan pelat Kaltim atau luar.
Yang pasti, kini situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Antrean di SPBU sudah bikin macet lalu lintas. Rasanya Pertamina, pemerintah daerah atau regulator harus segera mengambil langkah untuk jangka panjang. Bukan sekadar membuat jadwal pembelian BBM atau mengatur pembelian Pertalite di SPBU. Bagi saya, itu hanya solusi jangka pendek. Bahkan, hanya memindahkan masalah.
Langkah yang paling konkret adalah bagaimana memberi karpet merah investor yang menanamkan modalnya untuk membangun SPBU baru. Memberikan perizinan yang mudah, bahkan murah. Sehingga, mereka lebih tertarik berinvestasi di bidang energi tersebut. Selain itu, pemerintah daerah terus melobi pusat. Bagaimana agar kuota BBM bersubsidi di Kaltim ditambah. Dengan menambah kuota dan SPBU, maka distribusinya bisa terpencar. Pengendara bisa lebih banyak pilihan pom bensin. Konsentrasi penumpukan kendaraan di SPBU pun juga terpecah. Dampaknya bisa mencegah kemacetan di sebuah kawasan. Seperti di Jawa atau Jakarta yang banyak SPBU. Sehingga, membuat pengendara lebih banyak pilihan.
Oh iya, saya tekankan lagi. Pendistribusian solar sangat perlu diawasi secara ketat. Karena diduga kuat celah terjadi kebocoran yang cukup besar di BBM bersubsidi itu. Solar bersubsidi digunakan industri. Salah satunya adalah pertambangan. Karena itu pula kuota akhirnya “terbagi”. Kendaraan yang mestinya bisa mendapatkan solar dengan mudah. Tapi, harus menerima kenyataan mengantre panjang di SPBU. Bahkan, ada sopir truk yang rela bermalam di SPBU demi mendapatkan solar bersubsidi. Mau sampai kapan? Saya yakin, pemerintah daerah punya solusinya.
*
Pekan lalu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bahkan sampai roadshow ke sejumlah kementerian dan lembaga di pusat. Di antaranya, mendatangi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo. Ada salah satu rencana yang akan dilakukan. Pemprov Kaltim berencana membentuk satuan tugas khusus menjaga SPBU. Dengan begitu, bisa mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.
Upaya penjabat gubernur Kaltim yang juga dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri itu patut diapresiasi. Sebagai pejabat pusat melihat antrean BBM di Kaltim, baginya bukan pemadangan yang biasa-biasa saja. Ada persoalan di hilir. Dan itu yang hendak diatasi. Kita patut menanti.
Melihat persoalan itu, Kaltim Post bersama IKA Universitas Brawijaya (UB) Kaltim menggelar diskusi Rembuk Etam, hari ini (13/12). Temanya mengangkat, “Sulitnya Mencari Bahan Bakar Minyak di Daerah Kaya Minyak”. Acara ini mengundang berbagai pihak terkait. Juga disiarkan langsung di kanal media sosial Kaltim Post dan IKA UB Kaltim. Silakan menyaksikan! (rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria