TANJUNG REDEB - Menjadi salah satu pilar demokrasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Berau bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar diskusi politik dengan tema Diskusi untuk Berdemokrasi di Ballroom Tokyo, Hotel Bumi Segah, kemarin (17/1).
Bupati Berau Sri Juniarsih, membuka langsung agenda itu.
Bupati Berau Sri Juniarsih yang hadir membuka acara tersebut mengatakan, diskusi merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemilu damai yang adil. Tentunya ke depan hasil dari pesta demokrasi nantinya melahirkan pemimpin-pemimpin ideal bagi masyarakat Kabupaten Berau.
“Diskusi ini sebagai forum perwujudan demokrasi melalui penyediaan ruang kebebasan berpendapat, terutama bagi pers yang merupakan pilar keempat demokrasi di Indonesia,” kata Juniarsih.
Semua pihak juga didorongnya dapat menjaga netralitas dan moralitas, baik menjelang, saat, dan setelah pesta demokrasi berlangsung. “Kita semua tentu menginginkan suasana yang sejuk, walau berbeda pilihan,” terangnya.
Melalui kesempatan tersebut, Sri Juniarsih juga berharap agar PWI dan SMSI terus melakukan pembinaan kepada para awak media terutama dalam aspek kehati-hatian, objektivitas, dan memperhatikan etika jurnalistik. Serta peraturan yang berlaku ketika menuliskan suatu berita, artikel, dan sebagainya.
“Saya menginginkan, pers dapat menjadi corong edukasi bagi masyarakat yang memberikan informasi berimbang dan terpercaya. Jangan sampai pers justru menjadi penyebar hoaks dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Apalagi katanya, kemitraan antara Pemkab Berau dengan seluruh media massa yang ada di daerah ini sudah terjalin sinergis. Ia pun meminta insan pers turut berkontribusi menyebarluaskan kebijakan pemerintah daerah, sehingga berdampak pada indeks kepercayaan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Mari ciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan menggunakan kebebasan berpendapat sebagai jalan untuk menyebarluaskan kebenaran untuk kemajuan Berau,” ajaknya.
Ketua Panitia, Dedi Warseto menuturkan, inti dari diskusi tersebut menjadi langkah alternatif dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi berbasis pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Mengambil tema “Meramu Ide Membangun Batiwakkal” diharapkan perbincangan terbuka tersebut dapat memberikan nilai positif dan produktif.
Pihaknya ingin menjembatani ide dan gagasan dalam forum diskusi tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan kepala daerah, dalam mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai insan pers kami juga ingin berkontribusi dalam pembangunan sesuai tupoksi kami sebagai jurnalistik. Baik dalam tulisan maupun kegiatan yang kami selenggarakan,” terangnya.
Lanjutnya, forum tersebut juga memberikan wadah yang kelak akan memberikan masukan kepada pemerintahan melalui jalur parlemen. Kepada para calon legislatif yang akan dilantik, diyakini pasti memiliki ide dan gagaaan yang mungkin berbeda.
“Namun pastinya mereka memiliki tujuan yang sama untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dalam agenda itu, turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat juga di antaranya mantan Bupati Berau Makmur HAPK. Dalam kesempatan itu Makmur menyebut, dalam mendapatkan anggaran untuk pembangunan daerah tidak bisa jalan sendiri, perlu juga peran pemerintah daerah agar turut responsif.
Dalam kesempatan itu, Makmur juga turut merespons pertanyaan yang diajukan sejumlah peserta, di antaranya soal penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam hal ini bebernya, harus ada pendekatan-pendekatan yang baik yang dilakukan pemimpin daerah agar perusahaan mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.
“Termasuk dengan peningkatan kualitasnya, karena itu di era saya dulu diperjuangkanlah akademi komunitas dimana tanpa batas usia masyarakat bisa belajar di sana khususnya tentang pertambangan, sehingga keluar nanti sudah siap untuk terjun ke dunia kerja sebenarnya,” jelasnya.
Selain itu disarankannya juga, pemerintah daerah menjalani komunikasi yang baik untuk menghadirkan perguruan-perguruan tinggi berkualitas lainnya ke Bumi Batiwakkal, agar SDM yang ada tidak kalah lagi dengan dari luar Berau.
Hadir juga dalam kesempatan itu mantan Bupati Berau Agus Tantomo, untuk pembangunan yang lebih baik, dia mendorong agar masyarakat kompak mendukung hadirnya keterwakilan dari Berau di lembaga legislatif baik di tingkat provinsi hingga DPR RI.
Untuk diketahui bebernya, dalam sejarah belum ada orang Berau duduk di DPR RI, sehingga Berau kesulitan menggiring Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Bumi Batiwakkal.
Bahkan sekarang bebernya, Berau cukup kesulitan untuk mendapatkan anggaran di provinsi karena sudah tidak adanya keterwakilan Berau di DPRD Kaltim.
“Dengan hadirnya orang Berau nanti baik di tingkat provinsi maupun pusat, diharapkan bisa membantu mengatasi kesulitan menggiring anggaran itu ke Berau. Sekarang ini di Berau kita bangun hanya dengan satu mesin, kita kesulitan maksimalkan mesin di APBD provinsi dan RI, kalah maju kita dari Kutim. Karena itu kita perlu adanya keterwakilan di setiap tingkatan,” bebernya.
Sementara Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengingatkan kepada para calon legislatif (caleg) untuk menyadari bahwa kehadirannya di DPRD kelak murni sebagai wakil rakyat yang bertugas membackup apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan.
“Sebagai orang yang dipilih masyarakat, seluruh yang terpilih nanti harus berani mewakafkan dirinya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tekankannya.
Adapun mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau yang juga turut hadir sebagai moderator diskusi Agus Wahyudi, menyimpulkan memang perlu adanya keterwakilan Berau di tingkat provinsi maupun pusat membantu ‘menggiring’ anggaran untuk pembangunan di Bumi Batiwakkal.
“Karena selama ini memang kita sadari di keterwakilan kita sangat minim, padahal dengan penduduk yang cukup banyak kita bisa mendorong wakil kita sendiri untuk mengawal anggaran pembangunan untuk daerah kita,” ucapnya. (*/aja/sam)
Editor : uki-Berau Post