Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) bertajuk Teras Samarinda di Tepian Mahakam molor. Proyek senilai Rp 36,9 miliar tahun anggaran 2023 itu terkendala material.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda Desy Damayanti mengatakan, pihaknya telah memberikan perpanjangan waktu pengerjaan proyek tersebut. Perpanjangan ini diperbolehkan sesuai aturan, dengan melakukan penilaian ulang terhadap kemajuan pekerjaan.
"Ini penambahan kedua ya, masing-masing 50 hari. Dan denda pun berjalan," ucapnya, Jumat (8/3). Dia menjelaskan, keterlambatan ini terjadi karena kendala suplai barang. Banyak bahan yang dikirim dari luar Kalimantan, bahkan luar negeri. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim juga melakukan pemeriksaan dan menghitung progres pekerjaan.
"Kami terus berpesan kepada pelaksana untuk memaksimalkan waktu yang diberikan. Semakin lama mereka bekerja, dendanya semakin banyak. Keterlambatan ini ditanggung mereka. Selama mereka masih berkenan melanjutkan pekerjaan, kami harus tetap beri kesempatan," tandasnya.
Sementara itu, PPK proyek Teras Samarinda Ilhamsyah merinci progres terkini proyek tersebut. Menurut dia, progres sudah mencapai sekitar 85 persen. Saat ini semua spot atau item pekerjaan masih dilaksanakan. Di antaranya, pemasangan batu andesit untuk lantai taman dalam area pedestrian, area amphitheater, hingga area UMKM.
"Belum ada yang 100 persen. Semua sambil berjalan," ujarnya. Dia menjelaskan, seharusnya kontrak pekerjaan ini berakhir 4 Desember 2023. Namun, karena sejumlah kendala, diberikan waktu perpanjangan hingga Februari 2024.
Dari hasil evaluasi beberapa waktu lalu, kontraktor masih siap untuk menyelesaikan proyek. "Salah satu bahan memang harus dikirim dari Cirebon, ini yang memakan waktu. Karena kami mau menyesuaikan spesifikasi sesuai kontrak," terangnya.
Dia menargetkan proyek ini rampung sebelum Lebaran atau pertengahan April 2024. “Saat ini semua pekerjaan terus diselesaikan,” tutupnya. (kri/k16)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46