SAMARINDA - Kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam lima bulan terakhir dinilai sudah sesuai harapan masyarakat dan memenuhi aturan ketentuan yang berlaku.
Termasuk konsolidasi dilakukannya dalam pemerintahan provinsi mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan agenda Pemilu 2024, bukti kepemimpinan dijalankannya berjalan sukses.
Demikian hal ini disampaikan Decky Samuel selaku Ketua Forum Dayak Bersatu didampingi Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Martinus Usat Ketua Lembaga Adat Kesultanan Banjar Gusti Adi dan Ketua Laskar Adat Dayak Kaltim Thomas Ngau.
"Sejauh ini, saya melihat apa yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim masih sesuai koridornya. Beliau sudah melakukan konsolidasi dan ikut mengawal IKN. Tidak ada statement-statement beliau yang tidak pro IKN atau statement yang jauh (dari tugasnya)," kata Decky saat jumpa pers, Sabtu 23 Maret 2024 malam.
Diketahui bersama, gaya kepemimpinan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik baru-baru ini mendapat protes. Sejumlah tokoh masyarakat tergabung Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) menyurati Presiden RI Joko Widodo agar menarik Pj Gubernur tersebut.
Dikarenakan langkahnya mutasi kepala OPD, pernyataan beasiswa yang menghamburkan uang hingga tidak peka terhadap persoalan masyarakat Desa Pemaluan yang hendak digusur oleh Otorita IKN.
Decky pun ingin meluruskan maksud dari pernyataan Pj Gubernur Kaltim bahwa beasiswa itu hamburkan uang adalah beasiswa yang dalam bentuk bantuan stimulan setiap tahun diberikan kepada mahasiswa dimana pemerintah tak bisa evaluasi penerima beasiswa tersebut.
"Konteks beasiswa itu kan mestinya dari sejak awal sampai selesai kuliahnya dibiayai. Makanya, Bapak Pj Gubernur ada menyebut beasiswa LPDP, sehingga beasiswa semester dapat dan beasiswa tempat tinggal dapat, setiap bulan. Kalau, di Kaltim, beasiswa itu bantuan stimulan yang diberikan setiap tahun yang belum tentu setiap tahunnya mahasiswa, dapat. Itu yang mungkin terkesan menurut dia menghamburkan uang dan tidak terkontrol," kata Decky.
Lebih lanjut, Decky menambahkan Pj Gubernur Kaltim mestinya dalam waktu tiga bulan dapat melakukan evaluasi dengan mutasi terhadap Kepala OPD. Karena, seorang Pj Gubernur sudah bisa menilai jajarannya.
"Saya paham saja dengan Kadis-kadis dan kecenderungan mereka. Sekalipun, bukan Isran Hadi, Gubernur dan Wakil Gubernur sekarang tapi kan ada kemungkinan Isran Hadi akan maju (Pilgub). Jadi kesetiaan mereka itu setengah-setengah, yang saya tangkap," katanya.
"Nah, itu yang tidak bagus bagi Bapak Pj Gubernur. Dan mereka itu harus sadar, sekarang itu Pj Gubernur Akmal Malik namanya. Masa Isran Hadi sudah berakhir. Kalau mereka menang lagi, baru mulai lagi. Jadi mestinya, mereka punya kesetiaan itu ke Pj Gubernur," jelas Decky lagi.
Sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Pj Gubernur Akmal Malik, bagi Decky, telah berhasil melaksanakan Pemilu 2024 di Kaltim. Ia pun berharap kepada seluruh pihak tidak membandingkan Pj Gubernur dengan Gubernur Kaltim Isran Noor sebelumnya.
"Dan jangan juga teman-teman, saya lihat, terkesannya mengadu domba dengan Gubernur sebelumnya dengan Pj Gubernur sekarang. Membanding-bandingkan. Saya yakin Pak Isran dan Pak Hadi tidak pernah berpikir begitu. Kan mereka sadar, bahwa seorang pemimpin itu punya wewenang. Mereka juga pernah memimpin dan mutasi orang, setuju dan pro-kontra itu biasa," kata Decky.
Terkait dengan warga IKN yang terancam digusur, menurut Decky, hal ini tak bisa dihubungkan dengan tugas seorang Pj Gubernur Kaltim. Apalagi, Pj Bupati PPU di daerah tersebut telah bekerja keras dan menjamin para petani adanya kasus di Polda Kaltim.
"Kami berharap teman-teman agar silahkan berpendapat tetapi paham konteks. Jangan sesuatu menurut kami pribadi, tidak terlalu kuat dasarnya. Sekarang ini, Kaltim dipimpin Pj Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat, kita sebagai masyarakat sewajarnya mendukung, kecuali ada hal mendasar yang dilanggar," jelasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria