Dalam sambutannya, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, dengan tegas menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menangani persoalan pengangguran dan kemiskinan. Menurutnya, upaya penanggulangan harus dimulai dari pemahaman yang mendalam terhadap data yang akurat dan aktual.
"Persoalan data ini sangat penting. Karena data digunakan sebagai acuan langkah-langkah kebijakan bagi pemerintah daerah khususnya di kabupaten PPU," kata Marbun.
Selain itu, Marbun juga menyoroti implikasi dari data yang tidak akurat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dia menegaskan bahwa ketepatan data adalah kunci untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Makanya saya menerima laporan bahwa masih ada masyarakat mampu tapi mereka menerima santunan, sementara masih banyak yang berhak menerima justru mereka tidak mendapatkan itu. Inilah pentingnya data instrumen yang kita miliki, kami tidak mau itu terus terjadi," ungkapnya.
Marbun menginstruksikan seluruh pejabat terkait di lingkup PPU untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data yang dimiliki, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan data terkait angka pengangguran dan kemiskinan di kabupaten PPU.
Kehadiran dalam rapat ini tidak hanya para pimpinan OPD, tetapi juga sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan daerah seperti Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nicko Herlambang, Kepala Bapelitbang Kabupaten PPU Tur Wahyu, dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Ainie. (*)