Parkir liar menjadi salah satu masalah yang kerap dikeluhkan di Samarinda.
SAMARINDA–Di satu sisi, parkir liar mengganggu kelancaran lalu lintas. Di sisi lain, kebutuhan ruang parkir semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kaltim Tiopan Henry Gultom mengatakan, ada dua jenis parkir, yaitu parkir di badan jalan dan di luar badan jalan.
Parkir di luar badan jalan seperti di gedung parkir atau basement gedung, sedangkan parkir di badan jalan menggunakan bahu jalan. "Ada beberapa kriteria jalan yang bisa digunakan untuk parkir atau parking on street, salah satunya kapasitas ruas jalan sanggup atau tersedia melayani walaupun ada hambatan samping imbas parkir tepi jalan. Dengan adanya parking on street fungsi jalan tidak mengalami perubahan," ujarnya, Minggu (7/4).
Namun, kondisi lebar jalan di Samarinda memiliki luasan terbatas. Dia menjelaskan kota ini tidak dirancang untuk menampung jumlah penduduk yang berkembang pesat, bahkan mendekati 1 juta jiwa dan mendekati kategori metropolitan. Salah satunya imbas adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Jalanan Samarinda itu sempit, satu lajur rata-rata 3 meter, bahkan berbagi dengan median jalan. Kalau kondisi seperti itu sulit berlaku parking on street," ujar pria yang juga dosen Program Studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
Kondisi itu diperparah dengan jumlah kendaraan yang meningkat. Tercatat jumlah kendaraan se-Kaltim di 2023 mencapai 3,3 juta, terbagi 2,8 juta motor, 300 ribu mobil. Dan itu sebagian besar berada di Kota Tepian, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 6,6 persen. Pengaruhnya adalah pusat-pusat ekonomi bertumbuh, mobilitas warga juga meningkat, dan kemampuan berbelanja juga meningkat.
"Ada beberapa pusat ekonomi yang baik menyediakan lokasi parkir seperti mal. Namun, untuk kelas tertentu. Tetapi ada pula warga yang menyasar pusat ekonomi menengah di mana tidak baik posisi parking on street-nya. Dan itu jumlahnya banyak," jelas pria yang mendapat gelar doktor transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.
Dia memaparkan beberapa solusi, misalnya untuk Pemkot Samarinda agar menyusun rencana lalu lintas untuk meningkatkan kinerja ruas jalan. Sedangkan jangka menengah dengan meningkatkan penggunaan angkutan umum. Berbagai cara seperti subsidi pemerintah ke pengguna angkutan umum, agar biayanya bisa ditekan sehingga lebih murah dari penggunaan kendaraan pribadi.
“Mengedukasi warga, terutama anak remaja untuk tidak dibiasakan naik kendaraan pribadi. Di sisi lain, warga juga harus mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan angkutan publik yang lebih aman dan menjadi salah satu solusi pengurangan jumlah kendaraan yang melintas,” ucapnya.
Sementara itu, sebagai solusi jangka panjang, pemkot harus memulai mendesain jaringan transportasi jangka panjang dengan mempertimbangkan garis sempadan bangunan (GSB) agar bisa didata ruas jalan mana yang patut diperlebar. Sebagaimana saat ini batas GSB sekitar 50 meter, namun ke depan harus meningkat misalnya 100 atau 150 meter. “Itu terkait tata guna lahan, sehingga dapat dilakukan pelebaran,” terangnya.
Dia menambahkan, saat ini tingkat okupansi kendaraan umum hanya 20 persen. Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum menggunakan angkutan umum. "Diperlukan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan pengusaha untuk mengatasi masalah parkir liar di Samarinda," pungkasnya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46
Editor : Indra Zakaria