Prokal.co - BALIKPAPAN-Kebakaran di salah satu unit pengolahan minyak mentah atau crude distillation unit (CDU) Kilang Balikpapan akhir pekan lalu (25/5), disoroti Senayan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan dirut PT Pertamina (Persero) di Senayan, Jakarta, Selasa (28/5), persoalan manajemen risiko jadi perbincangan.
Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, mendesak dirut PT Pertamina (Persero) mengevaluasi seluruh fasilitas atau aset migas. Termasuk meningkatkan manajemen risiko pada proyek pengembangan kilang atau RDMP Kilang Balikpapan.
“Ini kurang lebih kita harus mengaudit. Ini harus berani Pak Taufik (Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional/KPI Taufik Aditiyawarman). Kalau diaudit bukan berarti kinerjanya Pak Taufik, karena menyangkut strukturnya, bahan dasarnya. Kita harus diskusi banyak dengan teman-teman engineering. Manufacturing fatigue, istilahnya begitu,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VII Dyah Roro Esti menyampaikan keprihatinannya terhadap kebakaran yang berulang terjadi di Kilang Balikpapan. Dari catatannya, sejak tahun 2022, sudah tiga kali kebakaran terjadi di Kilang Balikpapan. Patut disyukuri, kata dia, tidak ada korban yang tercatat dalam insiden kebakaran yang baru terjadi empat hari lalu itu.
“Mudah-mudahan kita bisa melakukan pendalaman, re-evaluasi, dan juga langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi. Maka tentu di sektor ini, bukan hanya di Pertamina, kami selalu menekankan seluruh K3S (kontraktor kontrak kerja sama) juga yang saat beroperasi di Indonesia, bahwasanya health and safety, saya rasa ini sesuatu yang terdepan. Something menjadi rujukan dan harus terpenuhi,” kata dia.
Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur X ini juga mempertanyakan seperti apa evaluasi yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga, kebakaran yang terjadi pada Kilang Balikpapan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
“Karena kami selalu dibanjiri dengan berita, ada terjadi kebakaran di kilang A, B, dan C. Nah sekarang waktunya kita mencari titik temu di mana. Bagaimana agar hal hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati tidak menjawab secara langsung pertanyaan yang menyinggung kebakaran di Kilang Balikpapan.
Akan tetapi, mengenai kesimpulan hasil rapat terkait dengan mengevaluasi seluruh fasilitas atau aset migas PT Pertamina (Persero), Nicke menanggapi hal tersebut, dengan merespons bahwa sudah menjadi bagian dari integrity asset atau integritas aset. Yang sudah dilaksanakan di perusahaan yang dipimpinnya.
“Kalau di kami disebut integrity asset atau integritas aset. Di mana kita harus mengevaluasi integritas dari semua aset. Dan kami memiliki program integrity asset management yang dijalankan secara rutin. Jadi mungkin maksudnya itu,” jelas dia.
Dalam kesimpulan RDP itu, Komisi VII DPR RI meminta dirut PT Pertamina (Persero) menyampaikan jawaban secara tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPR RI yang disampaikan paling lambat 6 Juni 2024.
Dikonfirmasi terpisah mengenai perkembangan terbaru pasca insiden kebakaran Kilang Balikpapan, Area Manager Communication, Relations, & CSR PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan Dodi Yapsenang masih irit bicara.
Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan investigasi. Namun, dia membantah jika kebakaran di dalam kilang ada kaitannya dengan temuan ceceran minyak di permukiman warga.
Untuk diketahui, sebelum kebakaran di area kilang terjadi pada Sabtu (25/5), warga sekitar Kilang Pertamina Balikpapan lebih dulu dihebohkan dengan temuan ceceran minyak yang menyerupai solar di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, pada Jumat (24/5).
“Untuk itu masih dalam proses investigasi dari pihak terkait. Dan terkait ceceran (minyak) tidak ada kaitannya, Mas,” katanya. Pada bagian lain, tertutupnya informasi mengenai penanganan insiden kebakaran yang selama ini terjadi di Kilang Balikpapan memantik atensi organisasi jurnalis di Balikpapan.
Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Kota Balikpapan Teddy Rumengan menyebut, sebagai BUMN, PT Pertamina (Persero) seharusnya lebih terbuka dan transparan. Dengan menyampaikan secara transparan penyebab kebakaran kepada publik. Termasuk hasil investigasinya.
“Tidak hanya informasi yang terbatas. Karena perlu diingat bahwa media ini adalah jembatan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Artinya, di sini harusnya Pertamina lebih transparan dengan apa yang terjadi. Jadi, media tidak menyampaikan informasi sepotong-sepotong. Apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa kejadian ini bisa berulang-ulang,” ungkapnya, kemarin.
Teddy menekankan keterbukaan informasi ini sangat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Apalagi aspek kesehatan dan keselamatan (K3) di Kilang Balikpapan, juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat Balikpapan. Terutama yang bermukim di sekitar Kilang Balikpapan.
“Yang paling penting ini menyangkut keselamatan masyarakat. Makanya kami mendorong Pertamina harus terbuka dan transparan terhadap kasus yang terjadi, kepada jurnalis. Menyampaikan hasil investigasi itu. Karena itu yang dibutuhkan jurnalis. Kalau hanya terbatas dan sepotong-sepotong, yang disampaikan ke publik juga sepotong-potong. Dan AJI juga mendorong teman-teman jurnalis di Kaltim, atau di manapun untuk melakukan investigasi. Karena ini kaitannya akan berdampak kepada masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (kip/riz/k15)
Editor : Indra Zakaria