Ada Pemilik Ruko Bersedia Pindah, Hanya 29 yang Beralas SHM
Redaksi Sapos• Selasa, 11 Juni 2024 - 15:10 WIB
BERTAHAP. Pembangunan fisik Pasar Pagi ditarget harus tuntas tahun ini juga. (DOK/SAPOS)
Pemkot Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda kini sedang kejar target membangun Pasar Pagi. Tak ada lagi pasar yang penuh dengan sesak dan hawa pengap. Sebab pemerintah menjanjikan untuk membangun pasar berkonsep modern.
Namun proyek yang bernilai Rp 375 miliar itu masih menyisakan permasalahan sosial yang belum tuntas, dengan pemilik ruko berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) milik 48 orang. Setelah diteliti kembali, rupanya tidak semua berstatus demikian. Hal ini dibeberkan oleh Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda Marnabas Patiroy.
Dalam pengakuannya tercatat ada 29 ruko yang beralaskan SHM, sedangkan sisanya 19 ruko hanya memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) di atas lahan Pemkot Samarinda. Sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangkan pihaknya untuk melakukan negosiasi kembali dengan pihak yang bersangkutan.
“Dan yang bersertifikat itu sudah sebagian diserahkan ke kami,” ujar Marnabas. Bahkan persetujuan oleh sebagian pemilik ruko ini sudah berjalan sejak Januari lalu. Sehingga dirinya pun optimis permasalahan sosial atas pembangunan Pasar Pagi bisa dituntaskan tahun ini juga.
Hanya saja memang dokumen perencanaan berbentuk Detail Engineering Design (DED) ini memang harus ditinjau kembali berdasarkan berbagai macam pertimbangan teknis. Marnabas mengaui hingga saat ini timnya masih terus berupaya melakukan pendekatan dengan beberapa pemilik ruko. Bukan tanpa hasil, dirinya memastikan dari beberapa pemilik ruko yang ada di Jalan Gajah Mada kini sudah ada yang pindah, sebanyak 10 orang.
“Termasuk di Gang Pandai ada 9, di sisi Jalan Tumenggung ada 2 yang HGB, di dalam juga ada yang sudah serahkan sertifikatnya. Jadi proses terus sambil berjalan,” ujar Marnabas. Mantan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Kb ini mengakui untuk merampungkan persoalan ini memang harus bertahap.
Hal demikian juga terjadi pada 2.852 pedagang yang sebelumnya memiliki lapak di Pasar Pagi. Sebelum dibongkar, pihaknya terlebih dahulu menyiapkan tempat sementara, agar mereka tetap bisa menyambung hidup dari hasil jualannya.
Sehingga dirinya pun meyakini, penuntasan permasalahan sosial ini juga bisa tuntas pada ruko-ruko yang tersisa saat ini. “Jadi sambil berjalan dulu di tahap pertama ini dan teknisnya nanti dari PUPR yang akan menuntaskan,” pungkasnya. (hun/nha)
