Realisasi APBN dan APBD di Kaltim tercatat baru terserap 50 persen dari pagu anggaran hingga bulan Oktober lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kaltim, M. Syaibani. Realisasi belanja berbagai kementerian dan lembaga (K/L) di Bumi Etam sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat mencapai Rp 32,16 triliun.
Syaibani mengungkapkan angka tersebut setara dengan 60,25 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 53,38 triliun. Namun demikian, hal tersebut terjadi pertumbuhan sebesar 82,94 persen dari tahun sebelumnya jika diperbandingkan.
"Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi peningkatan belanja modal pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara). Satker yang mendominasi realisasi belanja modal Kaltim antara lain IKN 1 dan 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara,” ucapnya.
Syaibani menjelaskan belanja untuk barang dan jasa telah digunakan guna mendukung program pendidikan tinggi serta pelatihan vokasi dalam pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Selain itu juga, ada belanja pegawai dan bantuan sosial mencatat pertumbuhan yang stabil bersama Kementerian Agama yang memanfaatkannya melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris.
Kemudian, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp 33,09 triliun atau 84,67 persen dari pagu Rp 39,08 triliun dengan pertumbuhan 20,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
“Transfer ini terutama didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU),” sebutnya. Ada pula, pendapatan APBD Kaltim tercatat sebesar Rp 41,33 triliun atau 63,10 persen dari target yang secara keseluruhan didominasi oleh Dana Transfer.
Syaibani menerangkan pula, pendapatan dari Dana Transfer mencapai Rp 33,25 triliun, atau 66,22 persen dari pagu Rp 50,31 triliun. “Dukungan dana pusat di Kaltim masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan,” jelasnya.
Ia juga menuturkan belanja APBD Kaltim hanya mencapai Rp 36,52 triliun atau 52,03 persen dari pagu Rp 70,19 triliun. Hal ini dinilai menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk percepatan pengeluaran sebelum akhir tahun. (adv/diskominfokaltim/mrf/nha)
Editor : Indra Zakaria