SENDAWAR- Wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial kembali ditegaskan melalui keberlanjutan Program Gratispol dan Jospol yang menyasar kelompok masyarakat marjinal, termasuk penjaga rumah ibadah lintas agama.
Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat regulasi agar kedua program tersebut terus berjalan optimal.
Penegasan ini disampaikan saat menghadiri penyerahan penghargaan Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi serta insentif Jospol, di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat.
“Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi bentuk nyata keadilan sosial. Mereka yang selama ini bekerja dalam sunyi, seperti penjaga rumah ibadah, kini mendapat perhatian yang layak,” ujar Hasanuddin dalam sambutannya.
Program yang menjadi bagian dari langkah afirmatif ini dinilai menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini kurang terdengar suaranya. Hasanuddin menekankan bahwa DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab moral sekaligus politik untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang menyatakan bahwa Program Gratispol dan Jospol juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di Kaltim.
“Kebijakan ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah merawat toleransi dan keberagaman,” tutur Ekti. Tahun ini, sebanyak 3.405 penjaga rumah ibadah dari berbagai latar belakang agama menerima manfaat program tersebut. Mereka berasal dari komunitas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, hingga Konghucu, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota se-Kaltim.
Melalui kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif, program ini diharapkan tak hanya memberi bantuan materil, tapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dan kebersamaan. “Ini adalah hasil kolaborasi yang harus dijaga dan ditumbuhkan. Karena di dalamnya ada pesan persatuan dan penghargaan terhadap semua keyakinan,” pungkas Ekti.(adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria