JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menjadi salah satu dari 18 kepala daerah yang menghadap Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Pertemuan ini bertujuan menyampaikan keberatan atas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah, di mana alokasi untuk Kaltim turun drastis.
Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa DBH Kaltim yang pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, kini turun tajam menjadi hanya sekitar Rp1,6 triliun. Kondisi ini dinilai tidak seimbang, mengingat Kaltim merupakan daerah penghasil sumber daya alam strategis.
Usai berdiskusi, Rudy Mas’ud menyampaikan optimisme bahwa akan ada solusi dari pemerintah pusat. “Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.
Rudy juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan dana yang dipangkas di hadapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kaltim sejalan dengan program nasional Presiden, dan penurunan DBH ini dapat menghambat proyek pembangunan daerah.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui telah menerima keluhan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di mana beberapa kepala daerah mengkhawatirkan pemotongan tersebut dapat mengganggu stabilitas daerah. Namun, Purbaya memberikan respons yang tegas. Ia menilai pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas belanja masing-masing agar pemerintah pusat tidak menurunkan alokasi anggaran pada tahun berikutnya.
“Keputusan penurunan anggaran TKD diambil karena pemerintah pusat menilai sebagian pemda belum membelanjakan anggaran sesuai peruntukannya. Saya bilang, ya bereskan dulu belanjanya, buat kesan yang baik,” kata Menkeu.
Purbaya mendorong Pemda untuk berbenah dan meyakinkan pimpinan di tingkat nasional. "Pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, saya bisa bantu meyakinkan pimpinan bahwa alokasinya layak ditingkatkan lagi,” pungkasnya, menunjukkan bahwa peningkatan alokasi dana transfer akan bergantung pada kinerja dan akuntabilitas belanja daerah. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria