TARAKAN - Pemukiman bagi nelayan maupun warga pesisir di Tarakan jadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Sehingga pihaknya memanggil Pemkot Tarakan dan perbankan, guna membangun perumahan layak huni bagi warga pesisir.
“Salah satunya tentu menyediakan sandang, pangan dan papan yang layak bagi masyarakat. Karena memang tak mudah dan murah. Persoalan yang besar, soal ketersediaan tanah yang terjangkau,” terang Deddy Sitorus, Rabu (17/5).
Tak hanya itu, kemampuan daya beli masyarakat dan mekanisme perbankan bagi warga yang berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, Pulau Tarakan mempunyai tantangan besar terkait perumahan.
Ia beranggapan, pemukiman pesisir pantai di Tarakan tidak tertata dengan baik. Hingga akhirnya berdampak bencana kebakaran yang lebih luas. Maka dari itu, perlu penanganan yang serius dari pemerintah.
“Disamping itu ada masalah higienitas dan sanitasi. Sehingga ke depan perlu Pemkot Tarakan dan Bank BTN memikirkan bersama. Menata dengan skema pembiayaan yang proporsional. Dengan kondisi ekonomi masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, ia memastikan kebutuhan perumahan di Tarakan akan meningkat pesat. Sebab Tarakan merupakan kota transit, perdagangan barang dan jasa. Tak hanya itu, pertumbuhan penduduk di Tarakan semakin bertambah.
“Itu menjadi tantangan dan juga peluang bagi BTN. Saya berharap BTN melihat ini sebagai peluang. Mungkin bisa dimulai dengan rumah susun. Karena lahan di Tarakan sangat terbatas. Kalau bisa dengan bantuan pembiayaan yang masuk akal dan kerja sama dengan perusahaan di Kaltara,” harapnya.
Consumer Lending Unit Head BTN Tarakan Adi Mahardika mengatakan, saat ini di Kaltara yang sudah kerja sama terkait perumahan sebanyak 30 developer. Ia mengakui, peluang perumahan di Tarakan sangat besar. Sebab ada permintaan dan menyediakan perumahan masih sedikit.
“Tapi disini banyak sektor informal yang belum bisa terjamah oleh perbankan. Sebenarnya kita sudah diberi kelonggaran, untuk memiliki rumah oleh pemerintah. Salah satunya perumahan subsidi dari Presiden RI dengan bunga 5 persen. Di Tarakan sudah ada DP 0,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto mengatakan, Kota Tarakan yang memiliki wilayah seluas 249,65 kilometer persegi idealnya dibangun rumah susun. Konsep dasar tersebut nantinya akan kembali dibahas bersama DPR RI dan perbankan. Termasuk melakukan penataan pemukiman wilayah pesisir.
“Kondisi masyarakat pesisir menengah ke bawah. Itu harus ditangani juga pendapatan warga supaya baik. Karena kalau ekonominya tidak baik, otomatis terbentur saat pembayaran di perbankan. Kami sudah sampaikan, harapannya warga dengan pendapatan Rp 3 juta ke bawah bisa diberi keringanan angsuran perumahan,” tuturnya.
Rumah susun direncanakan akan dibangun di Kelurahan Sebengkok. Koordinasi juga bersama kantor ATR/BPN, terkait rumah susun yang bisa diterbitkan sertifikat. Namun hanya hak guna bangunan, dengan masa waktu 20 tahun.
Pria yang juga Ketua Tim Pemberantasan Kemiskinan Kota Tarakan ini mengakui, sudah menawarkan konsep kerja sama dengan perusahaan. Agar nantinya karyawan bisa difasilitasi, terkait pembiayaan pembelian perumahan.
“Kami juga sudah ngobrol sama masyarakat terkait keuntungannya jika pindah. Penataan dan fasilitas umum lebih bagus. Tapi lahan yang lama akan di apraisal kembali atau berapa nilai aset yang dimiliki. Karena kan aset di pesisir tidak ada sertifikat,” tuntasnya. (sas/uno)
Editor : uki-Berau Post