TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melaporkan pertanggungjawaban APBD Tahun 2022 saat rapat paripurna yang terlaksana di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Rabu (5/6).
Untuk pelaksanaan APBD Bulungan telah dilakukan dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Bahkan, Bulungan pun mendapat penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Opini WTP sudah keempat kalinya untuk Bulungan. Ini karena penyusunan laporan keuangan di tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan SAP (Sistem Akutansi Pemerintahan),” terang Bupati Bulungan Syarwani.
Menurut Syarwani, meski meraih Opini WTP, namun kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terus ditingkatkan.
Mengenai penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban LKPD tahun 2022 dapat berlanjut, hingga tahapan akhir. “Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” jelasnya.
Penyajian LKPD Bulungan tahun anggaran 2022 telah mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, berbasis akrual beserta buletin dengan teknis Perbup Nomor 10 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi Pemkab Bulungan serta perubahan-perubahannya.
“APBD Bulungan tahun 2022 mencapai Rp 1.304.531.279.524. Sedangkan realisasi sebesar Rp 1.525.780.144.768, dengan presentase 116,96 persen,” sebutnya.
Kemudian untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022 sebesar Rp 382.429.915.561 dan mengalami kenaikan Rp 208.142.817.500 atau 119,43 persen.
“Jika dibandingkan tahun anggaran 2021, hanya Rp 174.287.098.061. Kita menyadari kerja sama yang harmonis serta rasa tanggung jawab bersama. Memacu berhasilnya pembangunan di daerah kita. Mudah-mudahan ini dapat terus ditingkatkan,” tutupnya. (*/ika/uno)
Editor : uki-Berau Post