TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan Pelabuhan di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung belum ada progres. Pasalnya, masih terkendala status lahan yang belum beralih dari Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ke Area Penggunaan Lain (APL).
Anggota DPRD Kaltara Ruslan meminta pemerintah dapat mempercepat pembangunan Pelabuhan di Bebatu. Sebab masyarakat sangat membutuhkan pelabuhan tersebut untuk beraktivitas.
“Kalau ini bisa dipercepat, maka perputaran ekonomi bisa terlaksana. Harapan kami bisa segera,” ungkapnya, Senin (31/7) lalu.
Menurut dia, persoalan status lahan bisa segera ditangani. Baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Tana Tidung. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Andi Nasuha menerangkan, rencana pembangunan Pelabuhan di Bebatu sudah ada sejak 2010 silam. Saat itu, Pemprov Kaltim memiliki kegiatan pembangunan Pelabuhan Bebatu.
Bersamaan dengan itu, ada kegiatan perencanaan oleh Pemkab Tana Tidung. Akhirnya dilakukan kolaborasi. “Semua hasil kegiatan itu dilaporkan dan diserahkan ke Pemprov Kaltim. Karena saat itu belum ada Kaltara,” terangnya.
Selanjutnya, pada 2016 lalu, Pemprov Kaltara menganggarkan melalui APBD Kaltara sebesar Rp 20 miliar. Anggaran itu untuk sisi laut. Namun hingga kini belum juga terlaksana dengan tuntas. Selain dari APBD, Dishub pun berharap bantuan APBN. Namun harus clean and clear. Pemkab Tana Tidung siap menghibahkan dengan menurunkan statusnya dari KBK ke APL. Akan tetapi, itu yang belum selesai sampai saat ini.
“Pemkab Tana Tidung sudah ada dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dan lainnya,” imbuhnya.
Dalam perencanaannya, tiga jenis pelabuhan. Sebelah kiri dan kanan menjadi pelabuhan speedboat. Di bagian tengah nantinya, menjadi pelabuhan barang, seperti Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Lalu, Pelabuhan feri ada juga di sungai kecil. Jika Pelabuhan Bebatu jadi dan fungsional, maka bisa melayani KTT dan Malinau.
Saat ini meski terkesan stagnan, pihaknya terus berupaya agar persoalan status lahan bisa terselesaikan. Koordinasi terus dilakukan Pemprov Kaltara. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post