TARAKAN – Sejumlah massa berusaha untuk menerobos barisan barikade polisi yang sudah siap dengan tamengnya. Aksi massa tersebut untuk memprotes hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk menghalau ratusan massa tersebut yang sudah terlihat anarkis, polisi pun menggunakan water cannon. Sehingga, ratusan massa memilih untuk mundur. Rangkaian tersebut merupakan simulasi pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan personel Polda Kaltara beserta jajarannya, di Taman Berkampung Kota Tarakan, Selasa (17/10).
Tak hanya itu, juga dilaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltara. Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya menyebutkan, ada 1.745 personel Polda Kaltara yang dikerahkan untuk mengamankan agenda pemilu mendatang. Dalam rangkaian gelar pasukan, terdapat simulasi kerawanan saat aksi demokrasi.
Simulasi yang dilakukan pihak kepolisian, diibaratkan sebagai gambaran terberat jika eskalasi hari pelaksanaan pemilu terdapat protes dari oknum. Terlebih, Kota Tarakan masuk dalam wilayah terpadat di Kaltara, dengan jumlah pemilih yang cukup banyak.
“Ada pengamanan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Ini eskalasinya kerawanan. Kalau tak rawan jumlahnya pasti akan berbeda. Ini hal kerawanan terberat, kami sudah siap. Jadi yang lebih ringan seyogianya kami bisa,” tegasnya.
Pemetaan terhadap titik-titik kerawanan tertentu tak dilakukan Polda Kaltara. Melainkan, pihaknya tetap menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengamanan kerawanan seluruh wilayah Kaltara. Adapun Polda Kaltara masuk ke dalam prioritas dua, yang artinya wilayah Polda yang rawan.
“Personel kami sudah siapkan jauh hari. Beberapa waktu lalu sudah pra operasi, bagaimana keamanan, penegakan hukum terpadu dalam Pemilu. Kami lakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu,” ungkapnya.
Disinggung terkait antisipasi kerawanan di wilayah pedalaman, pihaknya sudah menyiapkan metode-metode pengamanan tersendiri. Terlebih pada awal tahun 2023, pihaknya telah melakukan latihan serupa di Kabupaten Bulungan.
“Tetapi di Tarakan kategori terawan di Kaltara,” imbuhnya.
Atensi lain dari pengamanan pemilu ini, akan lebih ditekankan kepada provokasi dan penyebaran informasi hoaks. Selain mempersiapkan fisik bagi personelnya, juga melakukan upaya dan langkah seperti menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat untuk menciptakan suasana damai jelang pemilu.
“Kesadaran ini memang dari kita. Sehingga ada cooling sistem. Dari beberapa tahapan pemilu, sejauh ini aman dan terkendali. Kami selalu imbau untuk menciptakan situasi yang baik,” pesannya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami mengapresiasi langkah pengamanan yang dilakukan personel Polda Kaltara. Menurutnya, hal ini bagian dari penegasan di luar pihak penyelenggara seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pada Pemilu tahun 2019, Kaltara dinyatakan sebagai wilayah paling aman se Indonesia. Apalagi, saat itu merupakan pemilu pertama bagi Kaltara. “Ya kami berharap provinsi paling aman di Indonesia itu bisa dipertahankan. Tahun 2024 harus lebih aman. Termasuk Pilkada serentak,” harapnya.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pemilu berpotensi memiliki persoalan tersendiri yang tentu langsung dikoordinasikan dengan unsur pengamanan sebagai antisipasi. Bahkan dengan pengamanan siber telah pihaknya percayakan kepada kepolisian.
“Banyak postingan yang mengarah ke pecah belah. Kami berharap juga patroli siber polisi dapat menjadi bagian, untuk menghilangkan hoaks di tiap tahun pemilu,” tutupnya. (sas/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria